peraturan:kmk:450kmk.041997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 450/KMK.04/1997
TENTANG
PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA
TATACARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan dalam rangka lebih
menciptakan ketertiban pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dari Wajib Pajak yang
melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 Undang-undang No. 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10
Tahun 1994, dipandang perlu mengatur kembali penunjukan pemungut pajak, sifat dan besarnya pungutan
serta tata cara penyetoran dan pelaporannya dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Mengingat :
1. Undang-undang No. 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (Lembaran
Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 TAHUN 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Keputusan Presiden No. 96/M Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden No. 150/M Tahun 1997.
4. Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1997;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 5/KMK.01/1993 tanggal 5 Januari 1993 tentang
Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi dalam rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATACARA PENYETORAN DAN
PELAPORANNYA.
Pasal 1
Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 TAHUN 1994, yang selanjutnya
disebut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :
a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
b. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun
di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembayaran atas
pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah;
d. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan
industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya
di dalam negeri;
e. Pertamina dan badan yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, atas
penjualan hasil produksinya;
f. Badan Urusan Logistik (BULOG), atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.
Pasal 2
(1) Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
a. Atas impor :
1) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), sebesar 2,5% (dua setengah
persen) dari nilai impor;
2) yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
3) yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang;
b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan huruf c sebesar
1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian;
c. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf d, huruf e dan huruf f, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.
(2) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu Cost
Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.
Pasal 3
(1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 :
a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
b. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk :
1) barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
berdasarkan asas timbal balik;
2) barang untuk keperluan badan international beserta pejabatnya yang bertugas di
Indonesia yang dinyatakan sebagai bukan Subyek Pajak Penghasilan berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan;
3) buku ilmu pengetahuan;
4) barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
5) barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang
terbuka untuk umum;
6) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
7) barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya;
8) persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang
diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
9) barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan
pertahanan dan keamanan negara;
10) barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
11) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
12) barang pindahan;
13) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang
kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu.
c. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk
diekspor kembali;
d. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) yang
meliputi jumlah kurang dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
e. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-
benda pos.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dengan surat Keterangan
Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilakukan secara otomatis tanpa
Surat Keterangan Bebas (SKB).
Pasal 4
(1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat
pembayaran Bea Masuk.
(2) Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22
terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
(3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan
c terutang dan dipungut pada setiap dilakukan pembayaran.
(4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
d dipungut pada saat penjualan.
(5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf e dan f dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran
barang ("elivery order").
Pasal 5
(1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang oleh pemungut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilaksanakan dengan cara pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang
disetor oleh importir ke bank devisa, atau bank persepsi, atau Bendaharawan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.
(2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang oleh pemungut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan cara pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22, dan disetor oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos
dan Giro.
(3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf d dilaksanakan dengan cara dipungut dan disetor oleh badan usaha dimaksud ke bank
persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
(4) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e dan huruf f dilaksanakan dengan cara pelunasan Pajak
Penghasilan Pasal 22 yang disetor oleh penyalur, agen, dan atau pembeli ke bank persepsi atau Kantor
Pos dan Giro.
Pasal 6
(1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3) dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak.
(2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan bukti pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
- lembar pertama untuk pembeli;
- lembar kedua disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana lampiran laporan
bulanan;
- lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.
(3) Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir dan atau Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) menggunakan formulir Surat Setoran Pajak
yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak.
Pasal 7
(1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf e dan f kepada penyalur/agennya bersifat final.
(2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf d dapat bersifat final berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan
instansi terkait lainnya baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
Pasal 9
Pimpinan badan/instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau pejabat yang ditunjuknya berkewajiban
melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.
Pasal 10
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan No. 599/KMK.04/1994 dan Keputusan Menteri
Keuangan No. 147/KMK.04/1995 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Agustus 1997
MENTERI KEUANGAN
ttd
MAR'IE MUHAMMAD
peraturan/kmk/450kmk.041997.txt · Last modified: by 127.0.0.1