peraturan:kmk:449kmk.042002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 449/KMK.04/2002
TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga
Dasar Hasil Tembakau;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Keputusan Presiden Nomor 228 /M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1. Menteri, Direktur Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai, Pengusaha Pabrik Sigaret, Sigaret Kretek Yang
Dibuat Dengan Mesin (SKM), Sigaret Putih Yang Dibuat Dengan Mesin (SPM), Sigaret Kretek Yang
Dibuat Dengan Cara Lain Daripada Mesin atau Sigaret Kretek Yang Dibuat Dengan Tangan (SKT),
Sigaret Putih Yang Dibuat Dengan Cara Lain Daripada Mesin atau Sigaret Putih, Yang Dibuat Dengan
Tangan (SPT), Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM), Cerutu (CRT), Rokok Daun atau Klobot (KLB),
Tembakau Iris (TIS), Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), Pita Cukai, Dokumen Cukai, Harga
Dasar, dan Harga Jual Eceran (HJE) adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Kantor adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
3. Importir adalah orang atau badan yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai dari Menteri untuk mengimpor hasil tembakau.
4. Harga Jual Eceran (HJE) Minimum adalah nilai HJE serendah-rendahnya yang ditetapkan Menteri atas
masing-masing jenis hasil tembakau produksi Golongan Pengusaha Pabrik tertentu.
5. Penjualan Eceran adalah kegiatan penjualan hasil tembakau secara langsung kepada konsumen akhir,
dengan tidak memperhitungkan jumlah hasil tembakau yang diperjualbelikan.
6. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat toko yang
menjual eceran hasil tembakau per kemasan penjualan eceran.
7. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan
dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.
8. Dokumen Cukai CK-1 adalah dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.
9. Dokumen Cukai CK-8 adalah dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Barang Kena Cukai Yang Belum
Dilunasi Cukainya Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan Untuk Tujuan Ekspor.
10. Batasan Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang
dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau, dalam satu tahun takwim
sebelum tahun anggaran berjalan.
BAB II
PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK
Pasal 2
(1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan ke dalam Golongan Pengusaha berdasarkan jenis
hasil tembakau yang diproduksinya, sesuai dengan Batasan Produksi Pabrik sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.
(2) Penyesuaian kenaikan Golongan Pengusaha Pabrik wajib dilakukan oleh Pengusaha Pabrik pada saat
Produksi Pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan telah melampaui Batasan Produksi Pabrik
yang berlaku bagi Golongan Pengusaha Pabrik yang bersangkutan.
(3) Dalam hal hasil produksi dalam satu tahun takwim kurang dari Batasan Produksi Pabrik yang berlaku
bagi Golongan Pengusaha Pabrik, Pengusaha Pabrik dapat diizinkan melakukan penurunan Golongan
Pengusaha Pabrik dengan Keputusan Kepala Kantor pada setiap awal tahun takwim berikutnya.
(4) Penurunan Golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya diberikan untuk
satu tingkat lebih rendah dari Golongan Pengusaha Pabrik sebelumnya.
Pasal 3
(1) Kepala Kantor wajib melakukan penagihan atas kekurangan perhitungan pembayaran cukai dan
pungutan negara lainnya, yang terjadi sebagai akibat kenaikan Golongan Pengusaha Pabrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang pelaksanaan pemungutannya dibebankan
kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Atas penagihan kekurangan perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
diperhitungkan sanksi administrasi berupa denda.
BAB III
HARGA DASAR, HJE, DAN HARGA TRANSAKSI PASAR
Pasal 4
Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Hasil Tembakau adalah Harga Jual Eceran (HJE).
Pasal 5
(1) Keputusan tentang Penetapan HJE Merek Baru maupun Penetapan Kenaikan HJE, baik yang diterbitkan
sebelum maupun setelah berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, dinyatakan batal, apabila
selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan
tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya dengan menggunakan Dokumen Cukai CK-1
atau tidak pernah merealisasikan ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan Dokumen Cukai
CK-8.
(2) Untuk dapat menggunakan kembali HJE atas merek hasil tembakau yang dinyatakan batal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan kembali
Permohonan Penetapan HJE sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
(3) Pengusaha Pabrik atau Importir dilarang menurunkan HJE yang masih berlaku atas merek hasil
tembakau yang dimilikinya.
Pasal 6
(1) Atas HJE dari jenis SKM, SKT, dan SPM yang masih berlaku dari masing-masing Golongan Pengusaha
Pabrik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini, dinaikkan sebagai
berikut :
1. SKM Golongan I , II, dan III masing-masing Rp 75,00 (tujuh puluh lima rupiah), Rp 60,00
(enam puluh rupiah), dlan Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per batang.
2. SPM Golongan I, II, dan III masing-masing Rp 75,00 (tujuh puluh lima rupiah), Rp 60,00
(enam puluh rupiah), dan Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per batang.
3. SKT Golongan I, II, III/A, dan III/B masing-masing Rp 60,00 (enam puluh rupiah), Rp 50,00
(lima puluh rupiah), Rp 40,00 (empat puluh rupiah), dan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah)
per batang.
(2) Dalam hal pada awal tahun takwim berikutnya terjadi penurunan Golongan Pengusaha Pabrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), kenaikan HJE sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) disesuaikan dengan penurunan Golongan Pengusaha Pabrik.
Pasal 7
(1) Atas masing-masing jenis hasil tembakau dari masing-masing Golongan Pengusaha Pabrik berlaku
ketentuan HJE Minimum sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
(2) HJE merek baru dari Pengusaha Pabrik atau Importir tidak boleh lebih rendah dari HJE yang masih
berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya.
Pasal 8
(1) Dalam hal Harga Transaksi Pasar telah melampaui HJE, maka Pengusaha Pabrik atau Importir wajib
melakukan penyesuaian dengan cara mengajukan Permohonan Penetapan Kenaikan HJE.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Pejabat Bea dan Cukai kedapatan Harga Transaksi Pasar telah
melampaui HJE, Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal dapat memberitahukan hal tersebut
kepada Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan dengan surat pemberitahuan biasa.
(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengusaha Pabrik, Importir, atau kuasanya tidak memberikan
sanggahan atau mengajukan Permohonan Penetapan Kenaikan HJE, Direktur Jenderal dapat
melakukan Penetapan Kenaikan HJE atas hasil tembakau yang bersangkutan yang telah disesuaikan
dengan Harga Transaksi Pasar yang terjadi.
Pasal 9
Ketentuan tentang Penetapan HJE diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.
BAB IV
TARIF CUKAI
Pasal 10
Tarif cukai dalam tahun anggaran berjalan untuk masing-masing jenis hasil tembakau yang dibuat di dalam
negeri adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
Pasal 11
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah tarif cukai untuk masing-
masing jenis hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri untuk tahun anggaran berjalan, yang jumlah
ekspornya melebihi jumlah produksi dari jenis yang sama yang dipasarkan di dalam negeri sebelum
tahun anggaran berjalan.
(2) Tarif cukai untuk masing-masing jenis hasil tembakau sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.
(3) Perhitungan jumlah hasil tembakau yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
berdasarkan realisasi ekspor dengan menggunakan Dokumen Cukai CK-8.
(4) Perhitungan jumlah hasil tembakau yang dipasarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan berdasarkan Dokumen Cukai CK-1.
Pasal 12
Tarif cukai dan batasan HJE minimum dalam tahun anggaran berjalan untuk masing-masing jenis hasil
tembakau yang diimpor adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.
BAB V
HJE DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU YANG DIBAGIKAN SECARA CUMA-CUMA KEPADA
KARYAWAN PABRlK ATAU PIHAK KETIGA DAN HASIL TEMBAKAU UNTUK TUJUAN EKSPOR
Pasal 13
(1) HJE untuk hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan Pabrik ditetapkan
sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari HJE dari jenis dan merek hasil tembakau yang sama, yang
ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri.
(2) Jumlah hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibatasi maksimal :
a. 300 (tiga ratus) batang per bulan untuk karyawan tetap atau karyawan bulanan, atau
b. 100 (seratus) batang per bulan untuk karyawan harian atau karyawan borongan.
(3) HJE untuk hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma kepada pihak ketiga ditetapkan sebesar
75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari HJE dari jenis dan merek hasil tembakau yang sama, yang
ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri.
(4) Jumlah hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibatasai maksimal sebesar 0,01 %
(satu persepuluh ribu) dari semua Produksi Pabrik dalam satu tahun takwim sebelum tahun anggaran
yang sedang berjalan.
(5) Tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan sama
dengan tarif cukai dari jenis dan merek hasil tembakau yang sama, yang ditujukan untuk pemasaran
di dalam negeri.
Pasal 14
HJE dan tarif cukai hasil tembakau untuk tujuan ekspor (pemasaran di Iuar negeri) ditetapkan sama dengan
HJE dan tarif cukai dari jenis dan merek hasil tembakau yang sama, yang ditujukan untuk pemasaran di dalam
negeri.
BAB VI
HASIL AKHIR PERHITUNGAN HJE
Pasal 15
Atas hasil akhir perhitungan HJE per kemasan penjualan eceran dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan
Rp 100,00 (seratus rupiah).
BAB VII
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
Pasal 16
(1) Dasar penghitungan, pemungutan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Hasil
Tembakau berlaku ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
62/KMK.03/2002 beserta perubahannya.
(2) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau ditetapkan sebagai bukan Pengusaha Kena Pajak apabila
pengusaha tersebut memenuhi batasan sebagai Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 beserta
perubahannya.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17
Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
597/KMK.04/2001 tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121/KM.04/2002 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2002. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusari Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO
peraturan/kmk/449kmk.042002.txt · Last modified: 2023/02/05 05:57 by 127.0.0.1