peraturan:kmk:422kmk.062003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 422/KMK.06/2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian
nasional, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1. Polis Asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda
bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungan kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak
pemegang polis atau tertanggung.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
BAB II
PRODUK ASURANSI BARU
Pasal 2
Suatu produk asuransi dinyatakan sebagai produk asuransi baru apabila:
(a) produk asuransi tersebut belum pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi yang bersangkutan;
atau
(b) produk asuransi tersebut merupakan perubahan atas produk asuransi yang sudah dipasarkan, yang
perubahannya meliputi risiko yang ditutup, ketentuan polis, rumusan premi, metode cadangan premi
atau nilai tunai.
Pasal 3
(1) Pelaporan mengenai rencana memasarkan produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, untuk produk
asuransi kerugian harus dilengkapi dengan:
a. spesimen Polis Asuransi;
b. pernyataan tenaga ahli yang berisi uraian dan dasar perhitungan tingkat premi dan cadangan
teknis, lengkap dengan asumsi-asumsi dan data pendukungnya;
c. proyeksi underwriting untuk 3 (tiga) tahun mendatang;
d. dukungan reasuransi untuk produk asuransi dimaksud;
e. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang dipergunakan;
f. perjanjian kerja sama dalam hal produk asuransi dimaksud dipasarkan bersama pihak lain;
g. pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahaan Asuransi atau kantor cabang
Perusahaan Asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip syariah.
(2) Pelaporan mengenai rencana memasarkan produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, untuk produk
asuransi jiwa harus dilengkapi dengan:
a. spesimen Polis Asuransi;
b. pernyataan aktuaris yang berisi uraian dan perhitungan mengenai:
i. tarip premi, cadangan teknis, berikut asumsi aktuaria dan data pendukungnya;
ii. nilai tunai, dividen polis atau yang sejenis dalam hal produk asuransi tersebut
mengandung nilai tunai, dividen polis atau yang sejenis;
c. profit testing atau asset share;
d. dukungan reasuransi untuk produk asuransi dimaksud;
e. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang dipergunakan;
f. contoh perjanjian kerja sama dalam hal produk asuransi dimaksud dipasarkan bersama pihak
lain;
g. pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahaan Asuransi atau kantor cabang
Perusahaan Asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip syariah.
Pasal 4
Perusahaan Asuransi Kerugian yang akan memasarkan produk asuransi baru surety bond dan atau yang
sejenis, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ajun ahli manajemen asuransi kerugian dengan pengalaman di
bidang surety bond sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
b. jenis jaminan yang ditutup terbatas hanya pada penjaminan konstruksi (construction bond) dan
custom bond.
Pasal 5
(1) Perusahaan Asuransi Jiwa yang akan memasarkan produk asuransi baru yang dikaitkan dengan
investasi, antara lain untuk produk asuransi unit link, dan atau yang sejenis, selain harus memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dengan pengalaman di
bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
b. memiliki sistim informasi yang memadai;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
Pasal 6
Perusahaan Asuransi yang akan memasarkan produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Pasal 4, dan Pasal 5 harus memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tidak sedang dikenakan sanksi
administrasi.
BAB III
POLIS
Pasal 7
Dalam setiap penutupan asuransi, Polis Asuransi harus sesuai spesimen Polis Asuransi yang dilaporkan kepada
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 8
Polis Asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:
a. saat berlakunya pertanggungan,
b. uraian manfaat yang diperjanjikan,
c. cara pembayaran premi,
d. tenggang waktu (grace period) pembayaran premi
e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan
manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah,
f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi,
g. kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu
yang disepakati;
h. periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi
(incontestable period);
i. tabel nilai tunai, bagi Polis Asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;
j. perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi Polis Asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis
atau yang sejenis;
k. penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis,
termasuk syarat dan penyebabnya;
l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan
klaim;
m. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
n. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi
yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.
Pasal 9
Polis Asuransi harus dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti baik langsung
maupun tidak langsung oleh pemegang polis dan atau tertanggung.
Pasal 10
(1) Setiap Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam
Bahasa Indonesia.
(2) Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat dibuat dalam bahasa asing berdampingan dengan Bahasa
Indonesia.
Pasal 11
(1) Apabila dalam Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau
pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan, bagian
perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah
diketahui adanya pengecualian atau pembatasan tersebut.
(2) Apabila dalam Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengurangan,
pembatasan, atau pembebasan kewajiban penanggung, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau
dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengurangan, pembatasan,
atau pembebasan penanggung tersebut.
Pasal 12
Besarnya nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (i) untuk polis-polis yang diterbitkan sejak
ditetapkannya keputusan ini, sekurang-kurangnya sebesar:
a. 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari cadangan premi, untuk produk asuransi jiwa seumur
hidup;
b. 80% (delapan puluh per seratus) dari cadangan premi, untuk produk asuransi jiwa lainnya; atau
c. Akumulasi dana pemegang polis untuk polis yang dikaitkan dengan investasi dan polis lainnya yang
sejenis.
Pasal 13
(1) Dalam hal pembayaran premi dan atau klaim dari Polis Asuransi dengan mata uang asing dilakukan
dengan mata uang rupiah, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs yang ekivalen yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
(2) Kurs yang ekivalen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menghasilkan sejumlah mata uang
asing yang seharusnya diterima oleh si penerima pembayaran tersebut apabila pembayaran dilakukan
dengan mata uang asing dimaksud.
(3) Dalam polis asuransi dengan indeks rupiah, pembayaran premi atau manfaat harus didasarkan pada
rasio indeks yang berlaku pada saat pembayaran.
Pasal 14
(1) Dalam Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi yang berbentuk usaha bersama harus
dicantumkan ketentuan tentang memiliki atau tidak memiliki hak suara bagi pemegang polis.
(2) Ketentuan tentang memiliki atau tidak memiliki hak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 15
Dalam Polis Asuransi dilarang dicantumkan suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak
dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim.
Pasal 16
Dalam Polis Asuransi dilarang dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya
hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis.
Pasal 17
Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai pemilihan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan
yang menyangkut perjanjian asuransi, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan
negeri di tempat kedudukan penanggung.
Pasal 18
Apabila Menteri menilai bahwa dalam ketentuan polis terdapat hal-hal yang dapat merugikan pihak tertanggung
atau pihak penanggung, Menteri dapat meminta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk
meninjau ulang ketentuan polis dimaksud.
BAB IV
PREMI
Pasal 19
(1) Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang
berlaku umum.
(2) Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-
kurangnya:
a. premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk and loss profile) jenis asuransi
yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;
b. biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
(3) Penetapan tarif premi asuransi jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
a. premi murni yang dihitung berdasarkan tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita
yang dipergunakan;
b. biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya;
c. prakiraan hasil investasi dari premi.
BAB V
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN
Pasal 20
(1) Penghentian pertanggungan, baik atas kehendak penanggung maupun tertanggung, harus dilakukan
dengan pemberitahuan secara tertulis.
(2) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan,
maka besar pengembalian premi sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang dihitung secara
proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi yang
telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan atau komisi agen.
(3) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang memiliki unsur tabungan,
Perusahaan Asuransi harus membayar paling sedikit sejumlah nilai tunai pada saat penghentian
tersebut.
BAB VI
REASURANSI
Pasal 21
(1) Perusahaan Asuransi wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk setiap produk asuransi
pada setiap cabang asuransi yang dipasarkan.
(2) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian, sekurang-kurangnya diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan
Reasuransi dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Kerugian lainnya di dalam negeri;
b. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa, sekurang-kurangnya diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan
Reasuransi di dalam negeri.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku dalam hal tidak ada Perusahaan
Reasuransi yang memberikan dukungan reasuransi otomatis terhadap produk asuransi yang
dipasarkan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
(4) Dukungan reasuransi otomatis dari penanggung ulang di luar negeri bagi Perusahaan Asuransi
Kerugian, hanya dapat dilakukan apabila perusahaan dimaksud telah terlebih dahulu memperoleh
dukungan reasuransi otomatis di dalam negeri dalam jumlah atau prosentase tertentu.
(5) Dukungan reasuransi fakultatif hanya dapat dilakukan dalam hal dukungan reasuransi otomatis tidak
mencukupi atau jenis risiko yang ditutup tidak termasuk dalam dukungan reasuransi otomatis, dengan
mempertimbangkan ketersediaan kapasitas dalam negeri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
Pasal 22
(1) Dukungan reasuransi dari perusahaan penanggung ulang di luar negeri hanya dapat dilakukan pada
perusahaan penanggung ulang yang pada saat penempatan memiliki peringkat sekurang-kurangnya
BBB atau yang setara dengan itu.
(2) Dalam hal penanggung ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki peringkat yang berbeda
maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang terendah.
(3) Dalam hal perusahaan penanggung ulang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
memiliki peringkat dari badan pemeringkat, maka perusahaan penanggung ulang dimaksud harus
memiliki reputasi baik yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari badan pembina dan
pengawas asuransi setempat, yang menjelaskan bahwa:
a. perusahaan yang bersangkutan masih memiliki izin usaha;
b. perusahaan yang bersangkutan tidak sedang dikenakan sanksi oleh badan pembina dan
pengawas asuransi setempat; dan
c. kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya
150% (seratus lima puluh per seratus) dari minimum modal disetor Perusahaan Reasuransi di
dalam negeri.
(4) Bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) diajukan oleh
Perusahaan Asuransi kepada Menteri bersamaan dengan waktu penyampaian laporan program
reasuransi otomatis.
BAB VII
PENGALIHAN PORTOFOLIO PERTANGGUNGAN
Pasal 23
(1) Pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
(2) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi
persyaratan bahwa pengalihan dimaksud:
a. tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau ahli waris;
b. dilakukan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sejenis; dan
c. tidak menyebabkan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menerima
pengalihan dimaksud melanggar ketentuan yang berlaku di bidang usaha perasuransian.
(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi mengalihkan seluruh portofolio
pertanggungan, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dimaksud harus menyampaikan
permohonan pemegang saham untuk mengembalikan izin usaha setelah selesainya pengalihan
portofolio pertanggungan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Menteri tidak menolak persetujuan
dimaksud, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan dapat melakukan
pengalihan portofolio pertanggungan yang diajukan.
(6) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi yang akan mengalihkan portofolio pertanggungan wajib terlebih dahulu
memberitahukan secara tertulis kepada setiap pemegang polis.
(7) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang mengalihkan portofolio pertanggungan harus
mengumumkan pengalihan tersebut pada surat kabar harian Indonesia yang berperedaran luas
sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
(8) Setelah selesainya pengalihan portofolio pertanggungan, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi harus melaporkan kepada Menteri hasil pelaksanaan pengalihan portofolio pertanggungan
dimaksud.
Pasal 24
Menteri mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang telah selesai mengalihkan
seluruh portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3).
BAB VIII
PENYELESAIAN KLAIM
Pasal 25
Tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, adalah
tindakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang:
a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang
kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang
sama;
b. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada penyelesaian dan atau
pembayaran klaim reasuransinya;
c. tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi dengan
mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam
1 (satu) polis yang sama;
d. memperlambat penunjukan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Apabila jasa Penilai Kerugian
Asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; atau
e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang
berlaku umum.
Pasal 26
(1) Perusahaan Asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai syarat pengajuan klaim sesuai dengan
yang tertera dalam Polis Asuransi.
(2) Dalam hal Polis Asuransi mencantumkan syarat lain-lain sebagai persyaratan pengajuan klaim, syarat
lain-lain tersebut harus:
a. relevan dengan pertanggungan; dan
b. wajar dalam proses penyelesaian klaim.
(3) Ketentuan mengenai syarat lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dimuat dalam Polis
Asuransi.
Pasal 27
Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan
antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.
BAB IX
PELAPORAN
Pasal 28
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap tahun wajib menyampaikan laporan program
reasuransi otomatis (treaty) untuk kegiatan tahun berjalan kepada Menteri, paling lambat pada tanggal
15 Januari.
Pasal 29
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan laporan operasional tahunan
untuk periode yang berakhir per 31 Desember kepada Menteri.
(2) Laporan Operasional tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disampaikan selambat-
lambatnya tanggal 30 April tahun berikutnya.
Pasal 30
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan laporan operasional untuk
kegiatan setiap satu triwulan yang berakhir per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember,
kepada Menteri.
(2) Laporan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing harus disampaikan selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(3) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi dengan prinsip Syariah, atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang
memiliki cabang dengan prinsip Syariah, harus dilengkapi dengan Pernyataan Dewan Pengawas
Syariah bahwa penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dimaksud
untuk triwulan yang bersangkutan tidak menyimpang dari prinsip syariah.
Pasal 31
(1) Aktuaris Perusahaan wajib menyampaikan laporan mengenai perkiraan kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajibannya untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun mendatang.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal
30 April tahun berikutnya.
Pasal 32
Bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
BAB X
DENDA ADMINISTRATIF
Pasal 33
(1) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 11 Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a. mengisi formulir Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) yang menunjuk
rekening kas negara dengan menyebutkan uraian penerimaan sebagai pendapatan anggaran
lainnya;
b. membayar denda melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, atau bank yang ditunjuk
oleh Pemerintah (bank persepsi), atau kantor Pos.
(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal penyampaian laporan tahunan.
(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan
Usaha karena tidak menyampaikan laporan tahunan, maka pencabutan sanksi Pembatasan Kegiatan
Usaha hanya dapat dilakukan apabila laporan tahunan dan bukti pembayaran denda telah disampaikan
kepada Menteri.
(4) Bukti pembayaran denda berupa tembusan SSBP disampaikan kepada Direktorat Asuransi paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pembayaran denda dimaksud.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Setiap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum
ditetapkannya Keputusan ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan
ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi,
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 36
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BOEDIONO
peraturan/kmk/422kmk.062003.txt · Last modified: 2023/02/05 06:15 by 127.0.0.1