peraturan:kmk:36kmk.011997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/KMK.01/1997
TENTANG
KERINGANAN BEA MASUK TERHADAP IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN TERTENTU KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK TUJUAN PERAKITAN DAN ATAU PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa pemberian keringanan bea masuk terhadap impor bagian dan perlengkapan tertentu
kendaraan bermotor untuk tujuan perakitan dan atau pembuatan kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 645/KMK.01/1993 jis. Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 223/KMK.01/1995 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.01/1996
masih didasarkan pada Undang-undang Kepabeanan yang lama;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan, dipandang
perlu memperbaharui Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, dengan penerbitan Keputusan
Menteri Keuangan yang didasarkan pada Undang-undang Kepabeanan yang baru;
Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3564);
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERINGANAN BEA MASUK TERHADAP
IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN TERTENTU KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN PERAKITAN DAN
ATAU PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan istilah "untuk tujuan perakitan dan atau pembuatan kendaraan
bermotor" adalah :
1. Untuk digunakan langsung dalam industri perakitan dan atau pembuatan kendaraan bermotor; atau
2. Untuk digunakan dalam industri perakitan dan atau pembuatan bagian dan perlengkapan kendaraan
bermotor.
Pasal 2
Terhadap impor bagian dan perlengkapan tertentu kendaraan bermotor termasuk bahan bakunya untuk tujuan
perakitan dan atau pembuatan kendaraan bermotor yang dalam perakitan dan atau pembuatannya
mempergunakan kandungan lokal, dapat diberikan keringanan bea masuk sehingga besarnya tarif bea masuk
menjadi sebagai berikut :
a. Sedan dan Station Wagon (HS 87.03) :
__________________________________________________________________
Kandungan lokal (%) Tarif Bea Masuk (%)
__________________________________________________________________
Kurang dari 20 65
20 sampai dengan 30 50
lebih dari 30 sampai dengan 40 35
lebih dari 40 sampai dengan 50 20
lebih dari 50 sampai dengan 60 10
lebih besar dari 60 0
__________________________________________________________________
b. Pick up (HS 87.04), Minibus (HS 87.02 atau 87.03; dan Jip (HS 87.03) :
__________________________________________________________________
Kandungan lokal (%) Tarif Bea Masuk (%)
__________________________________________________________________
Kurang dari 20 25
20 sampai dengan 30 15
Lebih dari 30 sampai dengan 40 10
Lebih besar dari 40 0
__________________________________________________________________
c. Bus (HS 87.02) dan Truck (HS 87.04) dengan masa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton :
__________________________________________________________________
Kandungan lokal (%) Tarif bea masuk (%)
__________________________________________________________________
Kurang dari 20 25
20 sampai dengan 30 15
lebih besar dari 30 0
__________________________________________________________________
d. Kendaraan bermotor roda dua (HS 87.12) :
__________________________________________________________________
Kandungan lokal (%) Tarif bea masuk (%)
__________________________________________________________________
Kurang dari 20 25
20 sampai dengan 30 15
lebih dari 30 sampai dengan 40 10
lebih besar dari 40 0
__________________________________________________________________
Pasal 3
Terhadap impor bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor termasuk bahan bakunya untuk tujuan
perakitan dan atau pembuatan bagian dan perlengkapan tertentu kendaraan bermotor yang dalam perakitan
dan atau pembuatannya mempergunakan kandungan lokal, dapat diberikan keringanan bea masuk sehingga
besarnya tarif bea masuk menjadi sebagai berikut :
a. sedan dan station wagon (HS 87.03), minibus (HS 87.02) atau (87.03) Pick up (HS 87.04) dan Jip
(HS 87.03) :
__________________________________________________________________
Kandungan lokal (%) Tarif Bea Masuk (%)
__________________________________________________________________
Kurang dari 20 25
20 sampai dengan 30 15
lebih dari 30 sampai dengan 40 10
lebih besar dari 40 0
__________________________________________________________________
b. Bus (HS 87.02) dan Truck (HS 87.04) dengan masa total lebih dari 5 Ton tetapi tidak lebih dari 24
Ton :
__________________________________________________________________
Kandungan lokal (%) Tarif Bea Masuk (%)
__________________________________________________________________
Kurang dari 10 25
10 sampai dengan 20 15
lebih besar dari 20 0
__________________________________________________________________
c. Kendaraan bermotor roda dua (HS 87.11) :
__________________________________________________________________
Kandungan lokal (%) Tarif Bea Masuk (%)
__________________________________________________________________
Kurang dari 20 25
20 sampai dengan 30 15
lebih dari 30 sampai dengan 40 10
lebih besar dari 40 0
__________________________________________________________________
Pasal 4
(1) Besarnya kandungan lokal untuk perakitan dan atau pembuatan kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan
berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Atas impor bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor untuk tujuan perakitan atau pembuatan
kendaraan bermotor nasional yang memenuhi persyaratan kandungan lokal yang ditetapkan oleh
Menteri Perindustrian dan Perdagangan diberikan pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan
dalam pasal 2 dan pasal 3.
(3) Apabila kewajiban memenuhi kandungan lokal bagi perusahaan industri kendaraan bermotor nasional
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tahap tertentu tidak
dipenuhi, maka perusahaan industri kendaraan bermotor nasional yang bersangkutan wajib
membayar pungutan impor yang terutang dalam tahap dimaksud sebelum diizinkan untuk
melanjutkan kembali fasilitas tersebut pada ayat (2).
(4) Sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), perusahaan industri kendaraan
bermotor nasional diwajibkan menaruh jaminan bank sebesar jumlah pungutan impor yang terutang
untuk tahap tertentu yang bersangkutan.
Pasal 5
(1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan pemberian
fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 setelah mendengar pendapat dari Direktur
Jenderal Industri Logam, Mesin, dan Kimia.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pasal 6
Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 645/KMK.01/1993 tanggal 10 Juni
1993, Nomor 223/KMK.01/1995 tanggal 23 Mei 1995, dan Nomor 82/KMK.01/1996 tanggal 19 Februari 1996,
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 1997
MENTERI KEUANGAN,
ttd
MAR'IE MUHAMMAD
peraturan/kmk/36kmk.011997.txt · Last modified: 2023/02/05 05:57 by 127.0.0.1