peraturan:kmk:363kmk.032002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 363/KMK.03/2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001
TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR
DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu Yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4217);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai
Yang Dibebaskan atas Impor dan atau Perolehan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN
ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak
Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat
Strategis, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, huruf e dan huruf f dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
a. dihapus;
b. makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan
ternak, unggas, dan ikan;
c. barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung
dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu
yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani;
d. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
penangkaran atau perikanan;
e. dihapus;
f. dihapus;
g. air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh
Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun swasta; dan
h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya diatas 6600 Watt.
2. Barang Hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
a. pertanian;
b. perkebunan;
c. kehutanan;
d. peternakan;
e. perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran;
f. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.
3. Pemrosesan barang hasil pertanian yang dilakukan dengan cara tertentu adalah:
a. direndam, dikupas, disucihamakan, dipisahkan dari kulit atau biji atau pelepah,
dipecah/digiling, disayat, dibelah, dikeringkan, diperam, dicuci, dirajang, digaruk,
disisir, direbus, dibekukan, dan atau dikemas dengan cara sangat sederhana untuk
tujuan melindungi barang yang bersangkutan, untuk hasil usaha dibidang pertanian
atau perkebunan.
b. ditebang, dipangkas cabang dan rantingnya, dikupas kulit dari batangnya dan
dipotong menjadi kayu bulat atau gelondongan, untuk hasil usaha dibidang kehutanan.
c. dengan cara apapun sebelum dipotong atau disembelih, untuk hasil usaha dibidang
peternakan atau penangkaran.
d. dengan cara apapun sebelum dikuliti, untuk hasil usaha dibidang perburuan
penangkapan.
e. didinginkan/dibekukan, digarami, dikeringkan/diasap, direbus, dan atau dikemas
dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan,
untuk hasil usaha dibidang perikanan.
4. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, penangkapan atau
budidaya perikanan."
2. Ketentuan dalam Pasal 2 dihapus.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 4
(1) Atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b dan d dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, g, dan h dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai."
4. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), dan (3) dan ayat (6) dihapus, ayat (2) dan ayat (5) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 5
(1) Dihapus
(2) Orang atau badan yang melakukan impor dan atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b dan d,
dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, g, dan h tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas
Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3) Dihapus
(4) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak diperlukan Surat Setoran Pajak.
(5) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) dibubuhi cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2002" oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
(6) Dihapus"
5. Ketentuan dalam Pasal 8 dihapus.
Pasal II
1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada saat impor dan atau pada saat perolehan Barang Kena
Pajak berupa barang modal yaitu mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun
terlepas, tidak termasuk suku cabang, dan bahan baku berupa kertas uang dan logam uang yang
dipergunakan oleh Bank Indonesia dan atau Perum Peruri untuk pembuatan uang kertas rupiah dan
uang logam rupiah yang telah mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
yang bersifat strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai harus disetor ke kas
negara apabila:
a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak
berupa barang modal yaitu mesin dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang
maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan
semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya;
b. Barang Kena Pajak berupa bahan baku kertas uang dan logam uang yang dipergunakan oleh
Bank Indonesia dan atau Perum Peruri untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam
rupiah, ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, baik sebagian atau seluruhnya.
2. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus disetorkan ke
kas negara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dipindahtangankan
atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, dengan ditambah sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung
mulai saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan, sampai dengan dilakukannya
penyetoran.
3. Kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka
2, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Pajak
Pertambahan Nilai yang dibebaskan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen)
sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat bulan), dihitung mulai saat terutangnya Pajak
Pertambahan Nilai yang dibebaskan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar.
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 3 merupakan
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
Pasal III
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2002.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BOEDIONO
peraturan/kmk/363kmk.032002.txt · Last modified: 2023/02/05 20:12 by 127.0.0.1