peraturan:kmk:305kmk.012002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 305/KMK.01/2002
TENTANG
PEJABAT LELANG
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka reorganisasi Departemen Keuangan dan peningkatan pelayanan Lelang,
diperlukan adanya penyempurnaan ketentuan mengenai Pejabat Lelang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Pejabat Lelang;
Mengingat :
1. Peraturan Lelang (Vendu Reglement Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan
Staatsblad 1940:56);
2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad
1930:85);
3. Peraturan Pemungutan Bea Lelang Untuk Pelelangan dan Penjualan Umum (Vendu Salaris Staatsblad
1949:390);
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/KMK.01/2002;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
Negara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEJABAT LELANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001.
2. Pejabat Lelang (Vendumeester sebagaimana dimaksud dalam Vendureglement) adalah orang yang
khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara
lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemandu Lelang adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan barang dalam suatu
pelaksanaan lelang.
4. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
BAB II
PENGANGKATAN PEJABAT LELANG
Pasal 2
(1) Pejabat Lelang diangkat oleh Menteri Keuangan.
(2) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Pejabat Lelang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didelegasikan kepada Direktur
Jenderal.
Pasal 3
(1) Pejabat Lelang dibedakan dalam dua tingkat yaitu:
a. Pejabat Lelang Kelas I; dan
b. Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II atau Balai
Lelang.
(2) Khusus Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Balai Lelang diangkat untuk masa jabatan 2
(dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
Pasal 4
(1) Pejabat Lelang Kelas I adalah pegawai DJPLN yang diangkat untuk jabatan itu.
(2) Pejabat Lelang Kelas II adalah orang-orang tertentu yang diangkat untuk jabatan itu.
(3) Orang-orang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari:
a. Notaris;
b. Penilai; atau
c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DJPLN diutamakan yang pernah menjadi Pejabat Lelang
Kelas I;
yang berkedudukan di wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 5
Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I adalah:
a. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
b. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) diutamakan Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi
Manajemen/Akuntansi, Sarjana Penilai;
c. berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Golongan III/a);
d. lulus Pendidikan dan Latihan (diklat) Pejabat Lelang dan Penilai, kecuali bagi Pegawai DJPLN yang telah
diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I;
e. memiliki kemampuan melaksanakan lelang yang dinyatakan dengan rekomendasi dari atasan
setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan; dan
f. tidak pernah terkena sanksi administrasi dan memiliki integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan
surat keterangan dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 6
Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II adalah:
a. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
b. memiliki kemampuan melaksanakan lelang, dibuktikan dengan:
1. rekomendasi dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara setempat; dan
2. lulus ujian Profesi Pejabat Lelang dan Penilai;
c. tidak pernah terkena sanksi administrasi, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan memiliki
integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, yaitu:
1. untuk Notaris, rekomendasi dari asosiasi profesi yang bersangkutan;
2. untuk Penilai, rekomendasi dari asosiasi profesi yang bersangkutan; atau
3. untuk pensiunan PNS DJPLN, rekomendasi dari Kantor Pusat DJPLN; dan
d. khusus untuk pensiunan PNS DJPLN, berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Golongan III/a)
dan berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1), diutamakan Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi
Manajemen/Akuntansi, Sarjana Penilai.
Pasal 7
Khusus Pejabat Lelang Kelas I yang telah diangkat sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan ini,
dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, harus melengkapi
syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 8
Pejabat Lelang dilarang merangkap jabatan atau profesi sebagai Juru Sita, Kurator, Panitera, Penyidik, Penilai,
Pengacara/Advokat, Penasehat Hukum/Konsultan Hukum atau jabatan lain yang oleh peraturan perundangan
dilarang dirangkap dengan jabatan Pejabat Lelang.
BAB III
SUMPAH JABATAN
Pasal 9
(1) Sebelum melaksanakan tugas Pejabat Lelang terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah atau janji
menurut agama atau kepercayaannya dan dilantik dihadapan dan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPLN
yang membawahi Pejabat Lelang yang bersangkutan.
(2) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memangku jabatan saya ini,
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan
atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga
sesuatu janji atau pemberian".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta
mengamalkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala
Undang-Undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur,
seksama dengan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan
berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Pejabat Lelang yang berbudi
baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan".
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT LELANG
Pasal 10
Pejabat Lelang mempunyai tugas melakukan kegiatan persiapan lelang, pelaksanaan lelang dan kegiatan
setelah lelang.
Pasal 11
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pejabat Lelang mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Peneliti dokumen persyaratan lelang, yaitu Pejabat Lelang meneliti kelengkapan dokumen persyaratan
lelang;
b. Pemberi informasi lelang, yaitu Pejabat Lelang memberikan informasi kepada pengguna jasa lelang
dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan lelang;
c. Pemimpin Lelang, yaitu Pejabat Lelang dalam memimpin lelang harus komunikatif, adil, tegas dan
berwibawa untuk menjamin ketertiban, keamanan dan kelancaran pelaksanaan lelang; dan
d. Pejabat Umum, yaitu Pejabat yang membuat akta otentik berdasarkan undang-undang di wilayah
kerjanya.
Pasal 12
(1) Pejabat Lelang Kelas I hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya selama berkedudukan
di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
(2) Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya selama berkedudukan
di Kantor Pejabat Lelang Kelas II, atau Balai Lelang dalam wilayah kerjanya.
(3) Penempatan Pejabat Lelang Kelas II pada Balai Lelang dilakukan paling lambat dalam waktu 4 (empat)
tahun sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini.
(4) Sambil menunggu penempatan Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Balai
Lelang dapat meminta bantuan Pejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
Pasal 13
(1) Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II berwenang
melaksanakan lelang eksekusi dan lelang non eksekusi.
(2) Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Balai Lelang hanya berwenang melaksanakan lelang
sukarela, lelang aset BUMN/D berbentuk Persero, dan lelang aset milik bank dalam likuidasi
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1997.
Pasal 14
(1) Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II berhak mendapat
imbalan jasa sebesar 60% (enam puluh persen) dari Bea Lelang dalam setiap pelaksanaan lelang.
(2) Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Balai Lelang berhak mendapat imbalan jasa dari Balai
Lelang yang besarnya sesuai kesepakatan antara Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang.
(3) Perincian pembagian imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Pasal 15
(1) Pejabat Lelang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pemandu Lelang dalam hal
penawaran lelang dilaksanakan secara lisan.
(2) Dalam hal pelaksanaan lelang dibantu oleh Pemandu Lelang, Pemandu Lelang dianggap telah
mendapat kuasa dari Pejabat Lelang untuk menawarkan barang.
BAB V
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
PEJABAT LELANG
Pasal 16
Pejabat Lelang mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. menegur atau mengeluarkan peserta atau pengunjung lelang apabila melanggar tata tertib lelang;
b. menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu;
c. mengesahkan atau membatalkan surat penawaran lelang;
d. mengesahkan Pembeli Lelang; dan
e. membatalkan Pembeli Lelang yang wanprestasi.
Pasal 17
Pejabat Lelang mempunyai hak sebagai berikut:
a. meminta kelengkapan berkas persyaratan lelang;
b. menolak melaksanakan lelang karena tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang;
c. melihat barang yang akan dilelang;
d. meminta bantuan aparat keamanan apabila diperlukan; dan
e. memberikan kuasa kepada pihak lain dalam hal terjadi kekosongan khusus bagi Pejabat Lelang Kelas
II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II.
Pasal 18
(1) Pejabat Lelang Kelas I mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. menyetorkan Uang Hasil Lelang yang diterima dari Pembeli ke Bendaharawan Penerima/
Rekening Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara;
b. membuat dan menandatangani Risalah Lelang;
c. membuat laporan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
d. mematuhi peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku.
(2) Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II mempunyai kewajiban
sebagai berikut:
a. meminta Uang Hasil Lelang ke Pembeli;
b. menyetorkan Bea Lelang dan Uang Miskin ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
c. menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang terhutang dari pemilik barang sesuai
ketentuan yang berlaku, dalam hal yang dilelang adalah tanah atau tanah dan bangunan;
d. menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari imbalan jasa yang diterima;
e. meminta bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dari Pembeli
Lelang sesuai ketentuan yang berlaku, dalam yang dilelang adalah tanah atau tanah dan
bangunan;
f. menyetorkan hasil lelang ke Kas Negara/pemilik barang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
g. membuat dan menandatangani Risalah Lelang;
h. membuat laporan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. menyerahkan dokumen kepemilikan objek lelang, Petikan Risalah Lelang dan kuitansi lelang
kepada Pemenang Lelang;
j. menyerahkan salinan Risalah Lelang kepada Penjual; dan
k. mematuhi peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku.
(3) Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Balai Lelang mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. menerima kelengkapan dokumen persyaratan lelang;
b. meneliti dokumen persyaratan lelang;
c. memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan lelang;
d. memimpin pelaksanaan lelang;
e. menyetorkan Uang Hasil Lelang yang diterima dari Pembeli ke Balai Lelang;
f. menerima dan meneliti bukti pembayaran pajak berkaitan dengan barang yang dilelang;
g. membuat dan menandatangani Minut Risalah Lelang;
h. membuat Salinan/Petikan Risalah Lelang;
i. menyerahkan Minut/Salinan/Petikan Risalah Lelang kepada Balai Lelang;
j. membuat laporan pelaksanaan lelang kepada Balai Lelang;
k. menutup Asuransi Profesi Pejabat Lelang; dan
l. mematuhi peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 19
(1) Pembinaan Pejabat Lelang dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2) Penilaian Kinerja, Pengendalian dan Koordinasi Pejabat Lelang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah
DJPLN.
Pasal 20
(1) Kepala Kantor Wilayah DJPLN menunjuk pejabat/pegawai di lingkungannya untuk melakukan
pemeriksaan langsung terhadap Pejabat Lelang.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sekali.
Pasal 21
Pejabat Lelang yang diperiksa wajib memperlihatkan Risalah Lelang, buku, catatan, dokumen dan memberikan
keterangan atas pelaksanaan lelang yang diperlukan dalam pemeriksaan.
BAB VII
KUASA DAN KEKOSONGAN PEJABAT LELANG KELAS II
YANG BERKEDUDUKAN DI KANTOR
PEJABAT LELANG KELAS II
Pasal 22
(1) Kuasa untuk melaksanakan lelang dapat diberikan oleh Pejabat Lelang Kelas II yang berhalangan
sementara karena:
a. sakit;
b. cuti; atau
c. melaksanakan tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan.
(2) Penunjukan kuasa dari Pejabat Lelang Kelas II diusulkan oleh Pejabat lelang Kelas II yang
bersangkutan kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara selaku superintenden untuk
mendapatkan persetujuan dengan dilampiri surat kuasa yang bermeterai cukup.
(3) Penerima kuasa tidak diperkenankan untuk menunjuk kuasa substitusi.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur
Jenderal.
Pasal 23
Syarat-syarat sebagai Penerima Kuasa Pejabat Lelang Kelas II adalah:
a. memiliki pengetahuan lelang yang cukup;
b. memiliki kemampuan dalam melaksanakan lelang; dan
c. tidak berstatus pegawai DJPLN.
Pasal 24
Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat Lelang Kelas II atau Pejabat Lelang Kelas II berhalangan tetap, Kepala
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang membawahi Pejabat Lelang Kelas II tersebut, setelah
mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah DJPLN setempat dapat:
a. menunjuk Pejabat Lelang Kelas II terdekat di wilayah kerja Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
Negara yang bersangkutan untuk melaksanakan lelang di wilayah kerja Pejabat Lelang Kelas II yang
kosong; atau
b. menunjuk Pejabat Lelang Kelas I untuk melaksanakan lelang di wilayah kerja Pejabat Lelang Kelas II
yang kosong.
BAB VIII
PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT LELANG
Pasal 25
(1) Pejabat Lelang diusulkan untuk dibebastugaskan dalam hal terdapat indikasi melakukan pelanggaran
berupa:
a. membeli barang yang dilelang dihadapannya;
b. menerima kuasa dari pembeli;
c. tidak menyetorkan hasil lelang;
d. melakukan pungutan lain di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. menyalahgunakan Uang Jaminan Lelang yang diterimanya;
f. melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai Pejabat Lelang; dan atau
g. melakukan tindak pidana lainnya dan telah berstatus sebagai terdakwa.
(2) Usulan pembebastugasan Pejabat Lelang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
Negara kepada Kepala Kantor Wilayah DJPLN untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal.
(3) Pejabat Lelang dibebastugaskan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
(4) Pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan.
(5) Jangka waktu pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diperpanjang, apabila
pemrosesan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum selesai.
(6) Apabila indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terbukti, pembebas tugasan
Pejabat Lelang yang bersangkutan segera dicabut.
Pasal 26
(1) Pejabat Lelang diusulkan untuk diberhentikan dalam hal:
a. meninggal dunia;
b. pensiun;
c. indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terbukti kebenarannya;
d. dijatuhi hukuman administrasi/disiplin berdasarkan ketentuan kepegawaian yang berlaku dan
kode etik instansi/lembaga yang berwenang;
e. Pejabat Lelang Kelas I yang belum lulus Sarjana (S1) dan belum berpangkat Penata Muda
(Golongan III/a) dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri
Keuangan ini;
f. Pejabat Lelang Kelas II yang tidak lagi berkedudukan di wilayah kerjanya; atau
g. telah mencapai usia 65 tahun bagi Pejabat Lelang Kelas II dari pensiunan PNS DJPLN, Notaris
dan Penilai.
(2) Usulan pemberhentian Pejabat Lelang diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
Negara kepada Kepala Kantor Wilayah DJPLN untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal.
(3) Pejabat Lelang diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
Pasal 27
Pembebastugasan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 tidak mengurangi
kemungkinan gugatan perdata dan atau tuntutan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:
a. Pegawai Negeri Sipil yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II, masih dapat
melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Lelang Kelas II paling lama 3 (tiga) tahun; dan
b. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil masih dapat dilakukan
untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor
338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 508/KMK.01/2000, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BOEDIONO
peraturan/kmk/305kmk.012002.txt · Last modified: 2023/02/05 06:13 by 127.0.0.1