peraturan:kmk:296kmk.032003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 296/KMK.03/2003
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993
TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI
DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka menunggu kesiapan teknis pelaksanaan pembayaran setoran pajak dengan
menggunakan sistem on-line pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, dan Bank
Persepsi/Bank Devisa Persepsi dan mengingat kondisi geografis masih terdapat wilayah tertentu yang belum
terjangkau jaringan sistem informasi secara on-line antara Kantor Pusat Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi
dengan Kantor Cabang dan atau Unit Pelayanan lainnya, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan
tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan
Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara;
Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Negara (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad 1925 Nomor 448)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2860);
2. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3985);
4. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
5. Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4061);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
11. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi
Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.03/2002;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran,
dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA
PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank
Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.03/2002, diubah sebagai berikut:
1. Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 2
(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi, Bank harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a. mempunyai status sebagai Bank Umum;
b. memenuhi kriteria tingkat kesehatan selama 12 (duabelas) bulan terakhir minimal
tergolong cukup sehat;
c. didukung dengan peralatan yang memadai;
d. bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan
e. bersedia diperiksa atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan negara yang
diterima.
(2) Penunjukan sebagai Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dan berlaku baik bagi Kantor Pusat maupun seluruh cabang-cabang Bank yang bersangkutan.
(3) Untuk dapat menerima penyetoran penerimaan pajak, Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi
harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:
a. memiliki jaringan sistem informasi yang terhubung langsung secara on-line antara
kantor pusat dan seluruh atau sebagian kantor cabangnya;
b. memiliki sistem informasi yang dapat dihubungkan secara on-line dengan sistem
informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran; dan
c. mendapatkan pertimbangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak.
(4) Untuk dapat menerima penyetoran penerimaan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi,
Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor, Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi harus
memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:
a. memiliki jaringan sistem informasi yang terhubung langsung secara on-line antara
Kantor Pusat dan Kantor Cabangnya;
b. memiliki sistem informasi yang dapat dihubungkan secara on-line dengan sistem EDI
Kepabeanan; dan
c. mendapatkan pertimbangan tertulis dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai."
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 6A
(1) Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi selama jam buka kas wajib menerima setiap setoran
pajak dari Wajib Pajak tanpa melihat jumlah pembayaran.
(2) Dalam hal Wajib Pajak membayar pajak melalui Teller, Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi
tidak dibenarkan mengenakan biaya atas transaksi pembayaran pajak.
(3) Dalam hal Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat diatas, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran memberikan
peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3)."
3. Ketentuan Pasal 8A diubah dan dijadikan ayat (1) dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4), sehingga secara keseluruhan Pasal 8A menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 8A
(1) Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), tetap dapat menerima setoran penerimaan pajak sampai
dengan tanggal 30 Juni 2003.
(2) Unit Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi seperti Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu, Kantor Kas dan sejenisnya yang telah dapat melakukan administrasi penerimaan
pajak secara on-line wajib menerima setoran penerimaan pajak secara on-line.
(3) Unit pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi seperti Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu, Kantor Kas dan sejenisnya yang belum dapat melakukan administrasi penerimaan
pajak secara on-line tetap dapat menerima setoran penerimaan pajak sampai dengan tanggal
31 Desember 2003 sepanjang:
a. Unit Pelayanan tersebut telah ditunjuk sebagai Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi;
dan
b. Kantor Pusat dan atau sebagian Kantor Cabang Bank tersebut telah memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan telah mengadministrasikan penerimaan
pajak secara on-line.
(4) Dalam hal antara Kantor Pusat dan unit Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi pada
suatu daerah yang belum terjangkau sistem informasi secara on-line dikarenakan kondisi
geografis dan atau tidak tersedianya fasilitas teknologi yang mengakibatkan Unit Pelayanan
Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi tersebut tidak dapat mengadministrasikan penerimaan
pajak secara on-line, maka akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Direktur
Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak."
Pasal II
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BOEDIONO
peraturan/kmk/296kmk.032003.txt · Last modified: 2023/02/05 05:58 by 127.0.0.1