KLIPedia

             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 292/KMK.04/1996

                        TENTANG 

            PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 642/KMK.04/1994 
             TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK 

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 

a.  bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak 
    Pertambahan Nilai, dipandang perlu untuk mengubah Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan 
    Nomor : 642/KMK.04/1994 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
b.      bahwa oleh karena itu, perubahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat : 

a.  Pasa 1 huruf n Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
    dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
    Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 
    1994 (Lembaran  Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
b.      Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 
    Tahun 1983 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-
    undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara 
    Nomor 3581);

                        MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR : 642/KMK.04/1994 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK.


                        Pasal I

1.  Ketentuan Pasal 2 ditambah dengan huruf i yang berbunyi sebagai berikut :
    "i.     untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service 
        charge, provisi, dan diskon."

2.  Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah dengan huruf i yang berbunyi sebagai berikut :
    "i.     Penyerahan jasa anjak piutang adalah sebesar 10 % x 5% x jumlah seluruh imbalan yang 
        diterima berupa service charge, provisi, dan diskon, sehingga tarif efektif adalah 0,5% x 
        seluruh imbalan tersebut."

3.  Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :
    "(3)    Dalam hal besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menggunakan Nilai Lain 
        sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf i, maka Pajak Masukan 
        yang berkenaan dengan pajak yang terutang tersebut tidak dapat dikreditkan karena dalam 
        Nilai Lain telah diperhitungkan Pajak Masukan dari Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
        Pajak yang bersangkutan."


                        Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1996
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR'IE MUHAMMAD