peraturan:kmk:283kmk.012000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 283/KMK.01/2000
TENTANG
PENUNDAAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 94/KMK.05/2000 TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 349/KMK.01/1999, DAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 95/KMK.05/2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR : 825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI
KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 2000 tentang
Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 TAHUN 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau
Batam, dan memberikan pelayanan dan kepastian hukum perlakuan kepabeanan dan cukai kepada
masyarakat mengenai impor barang-barang yang dipakai untuk keperluan konsumsi di Daerah Industri Pulau
Batam dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.05/2000 dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 95/KMK.05/2000, dipandang perlu untuk menetapkan penundaan berlakunya Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.05/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 95/KMK.05/2000
tersebut dengan Keputusan Menteri Keuangan;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3566);
2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3567);
3. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 113);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 TAHUN 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 1997 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 TAHUN 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3748);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 2000 tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 39 TAHUN 1998 Tentang Perlakuan pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3976);
10. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang
Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
501/KMK.01/1998;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang
Impor;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.05/2000;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 192/KMK.04/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 39 TAHUN 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Warehouse) Daerah Industri Pulau Batam;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 95/KMK.05/2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 825/KMK.00/1990 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari
Kawasan Berikat (Bonded Zone) Di Daerah Industri Pulau Batam;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 94/KMK.05/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR :
291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 349/KMK.01/1999, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR :
95/KMK.05/2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 825/KMK.00/1990
TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DI
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.
Pasal 1
Menunda berlakunya :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.05/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Beberapa
Kali Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 349/KMK.01/1999; dan
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 95/KMK.05/2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 825/KMK.00/1990 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari
Kawasan Berikat (Bonded Zone) Di Daerah Industri Pulau Batam;
sampai dengan tanggal 1 Januari 2001.
Pasal 2
Keputusan Menteri Keuangan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG SUDIBYO
peraturan/kmk/283kmk.012000.txt · Last modified: 2023/02/05 06:24 by 127.0.0.1