peraturan:kmk:187kmk.022007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187/KMK.02/2007
TENTANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (DI LUAR SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN)
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999, Instansi yang
mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu setelah memperoleh persetujuan Menteri
Keuangan;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.06/2003, telah diberikan persetujuan
penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Di Luar Sumber Daya Alam Perikanan) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan
Perikanan;
c. bahwa dengan terjadinya reorganisasi di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, perlu diatur
kembali unit-unit penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diberikan persetujuan
penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 556/KMK.06/2003;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Luar Sumber Daya Alam Perikanan)
Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 TAHUN 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 TAHUN 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62
Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Departemen
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kelautan dan Perikanan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (DI LUAR SUMBER DAYA
ALAM PERIKANAN) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERTAMA : Menyetujui penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Luar
Sumber Daya Alam Perikanan) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 dan
Nomor 19 Tahun 2006, yang diterima dari :
1. Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP), paling tinggi 93,50 % (sembilan
puluh tiga koma lima puluh persen) dari realisasi penerimaan negara bukan
pajak tahun anggaran bersangkutan, untuk membiayai kegiatan penelitian
dan pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan, pelayanan yang
melibatkan kemampuan intelektual tertentu, pelestarian sumber daya alam
dan kegiatan operasional, yang meliputi :
a. Kajian kebutuhan transportasi laut penghubung gugus pulau-pulau;
b. Desain bangunan kapal;
c. Analisa bangunan lepas pantai;
d. Pelayanan pencarian dan pendeteksian sumber air bersih;
e. Jasa konsultasi penelitian arkeologi bawah laut;
f. Riset pengembangan wisata bahari;
g. Riset efek geologis dan ekologis penambangan pasir laut;
h. Penelitian efek fisik oceanografi akibat penambangan pasir laut;
i. Riset penataan batas wilayah laut;
j. Pemanfaatan naskah hasil pelaksanaan riset;
k. Pelatihan dan pengembangan karya ilmiah/seminar/iptek dan seni;
l. Melaksanakan riset strategis perikanan laut dan samudera;
m. Riset budidaya komoditi jaring apung;
n. Magang teknologi;
o. Perbaikan sarana dan prasarana riset;
p. Melaksanakan riset strategis perikanan di perairan umum;
q. Melaksanakan riset strategis perikanan budidaya air payau;
r. Melaksanakan riset strategis perikanan budidaya air tawar.
2. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, paling tinggi
97,80 % (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari realisasi penerimaan
negara bukan pajak tahun anggaran bersangkutan, untuk membiayai kegiatan
penelitian dan pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan, pelayanan yang
melibatkan kemampuan intelektual tertentu, pelestarian sumber daya alam dan
kegiatan operasional, yang meliputi:
a. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perikanan;
b. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan dan pelatihan perikanan;
c. Proses pendidikan/pengajaran/perkuliahan (termasuk penyelenggaraan
praktek).
3. Pusat Karantina Ikan, paling tinggi 68,90 % (enam puluh delapan koma sembilan
puluh persen) dari realisasi penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran
bersangkutan, untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi,
pendidikan dan pelatihan, pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu,
pelestarian sumber daya alam dan kegiatan operasional, yang meliputi :
a. Meningkatkan pelayanan terhadap pemakai jasa karantina ikan;
b. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional karantina ikan;
c. Meningkatkan kinerja dari sumberdaya manusia;
d. Meningkatkan akseptabilitas produk perikanan di luar negeri.
4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, paling tinggi 78,20 % (tujuh puluh delapan
koma duapuluh persen) dari realisasi penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran
bersangkutan, untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi,
pendidikan dan pelatihan, pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu,
pelestarian sumber daya alam dan kegiatan operasional, yang meliputi:
a. Meningkatkan operasional dan produktivitas dalam memberikan pelayanan/
jasa kepada masyarakat;
b. Memberikan dorongan/motivasi melalui peningkatan sarana pelayanan/jasa
dan produksi benih ikan yang dikelola;
c. Melengkapi dan meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang
kegiatan.
d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan budidaya.
5. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, paling tinggi 70,80 % (tujuh puluh koma
delapan puluh persen) dari realisasi penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran
bersangkutan, untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi,
pendidikan dan pelatihan, pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu,
pelestarian sumber daya alam dan kegiatan operasional, yang meliputi:
a. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang berlaku;
b. Melakukan percepatan pelayanan dengan meningkatkan sumberdaya manusia
pelaksanaan pelayanan berupa pelatihan dan kursus;
c. Melakukan pembinaan, supervisi dan memberdayakan UPT Pelabuhan
Perikanan sebagai pelaksanaan awal perijinan usaha perikanan di daerah;
d. Mengembangkan peralatan dan sistem pelayanan.
KEDUA : Instansi pengguna yang telah memperoleh persetujuan penggunaan sebagian dana
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
wajib menyampaikan laporan setiap triwulan mengenai seluruh penerimaan dan
penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Direktorat Jenderal
Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
KETIGA : Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah disetujui sebagaimana
dimaksud Diktum PERTAMA disediakan dalam suatu dokumen anggaran tahunan yang
berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi.
KEEMPAT : Dalam pelaksanaan penyetoran dan penarikan sebagian dana Penerimaan Negara
Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran.
KELIMA : Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah mendapatkan
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sewaktu-waktu dapat
ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.
KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 556/KMK.06/2003 tentang Persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Luar
Sumber Daya Alam Perikanan) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
6. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Anggaran;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
9. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran;
10. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2007
Menteri Keuangan,
ttd.
Sri Mulyani Indrawati
peraturan/kmk/187kmk.022007.txt · Last modified: 2023/02/05 06:21 by 127.0.0.1