peraturan:kmk:148kmk.041998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/KMK.04/1998
TENTANG
PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK
DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 3 TAHUN 1998 tentang Tata Cara
Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dipandang perlu untuk mengatur tata cara
pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan Keputusan
Menteri Keuangan.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
2. Undang-undang Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 TAHUN 1998 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 TAHUN 1998 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang
Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3726);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA
KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA.
Pasal 1
Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :
1. Harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank meliputi rekening, simpanan, dan
bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktek perbankan;
2. Rekening adalah dana yang tersimpan pada bank dalam bentuk rekening koran;
3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
4. Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau
dengan cara pemindahbukuan;
5. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
menurut perjanjian antara penyimpan (deposan) dengan bank yang bersangkutan;
6. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan;
7. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang
disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu;
8. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan
pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun,
selain penambahan jumlah atau nilai;
9. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai harta dan hak Penanggung Pajak, guna
dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak,
menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Surat
Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan
Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
11. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan
sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
Pasal 2
(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan
penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.
(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
Pasal 3
(1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pejabat kepada pimpinan
bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
(2) Pimpinan bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari
pejabat.
(3) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat berita acara pemblokiran yang tindasannya
disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabat yang meminta pemblokiran.
(4) Sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang diblokir, Penanggung
Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat menggunakan harta yang diblokir tersebut
untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak.
Pasal 4
(1) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
a. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran memerintahkan kepada
Penanggung Pajak untuk memberikan kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo
kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
b. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Pejabat meminta Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank
memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dimaksud
kepada Pejabat;
c. setelah saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita
Pajak melaksanakan penyitaan;
d. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak,
saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk;
e. Jurusita Pajak menyampaikan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung
Pajak dan pimpinan bank yang bersangkutan.
(2) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank, setelah Penanggung Pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
(3) Dalam hal jumlah yang diblokir lebih besar dari jumlah yang disita, maka atas sisa lebih tersebut
diajukan permintaan pencabutan pemblokiran oleh Pejabat kepada bank.
Pasal 5
(1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan sita, Penanggung Pajak tidak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat segera meminta kepada pimpinan bank
untuk memindahbukukan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ke Kas
Negara atau Kas Daerah sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.
(2) Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir,
Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat untuk menggunakan barang sitaan
dimaksud untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
Pasal 6
Pencabutan sita dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh
Pejabat dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan bank yang bersangkutan.
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya
Berita Acara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 1998
MENTERI KEUANGAN
ttd
MAR'IE MUHAMMAD
peraturan/kmk/148kmk.041998.txt · Last modified: 2023/02/05 05:08 by 127.0.0.1