peraturan:kmk:1292kmk.041991
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1292/KMK.04/1991
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI TERTENTU UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan negara serta meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap kewajiban perpajakan pada umumnya dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) pada khususnya, perlu ditingkatkan pelaksanaan verifikasi
lapangan;
b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan verifikasi lapangan dimaksud dipandang perlu untuk
menunjuk tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983;
c. bahwa akuntan yang memiliki ijin praktek sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 763/KMK.011/1986 tanggal 28 Agustus 1986 memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tenaga
ahli untuk melakukan verifikasi lapangan;
d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu diatur penunjukan akuntan dimaksud sebagai
tenaga ahli untuk melakukan verifikasi lapangan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262);
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan
Nilai 1984 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3287) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 TAHUN 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3454);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas
Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena
Pajak di samping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3385);
6. Keputusan Presiden Nomor 56 TAHUN 1988 tentang Penunjukan Badan-badan Tertentu dan
Bendaharawan untuk Memungut dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 48);
7. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 763/KMK.011/1986 tanggal 28 Agustus 1986 tentang Akuntan
Publik;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PENUNJUKAN TENAGA AHLI TERTENTU UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
Pasal 1
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk tenaga ahli tertentu untuk melakukan verifikasi lapangan atas
Pajak Pertambangan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) terhadap
Pengusaha Kena Pajak yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Tenaga ahli tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. Akuntan yang memiliki ijin praktek sebagai Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 763/KMK.011/1986 tanggal 28 Agustus
1986;
b. Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak serta telah memenuhi
kewajiban perpajakannya dengan baik;
c. Telah mengikuti penataran mengenai verifikasi lapangan yang diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak;
d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Keputusan
Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
(3) Jika dianggap perlu Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan persyaratan yang lain bagi tenaga ahli
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Atas pelaksanaan tugasnya, kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
imbalan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 2
(1) Dalam melakukan verifikasi lapangan, tenaga ahli dimaksud dalam Pasal 1 dapat dibantu oleh tenaga
pemeriksa.
(2) Tenaga pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tenaga pemeriksa yang memenuhi
persyaratan tertentu yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 3
Tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak diperkenankan
untuk melakukan verifikasi lapangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPn BM) terhadap Pengusaha Kena Pajak yang :
a. Pengurusnya mempunyai hubungan sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau
kesamping sampai dengan satu derajat dengan tenaga ahli atau dengan tenaga pemeriksa yang
bersangkutan;
b. Salah seorang atau lebih pemegang sahamnya yang memiliki saham 25% (dua puluh lima persen)
atau lebih, mempunyai hubungan sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau kesamping
sampai dengan satu derajat dengan tenaga ahli atau dengan tenaga pemeriksa yang bersangkutan;
c. Sebagian atau seluruh jumlah modal/modal sahamnya dimiliki tenaga ahli atau tenaga pemeriksa yang
bersangkutan;
d. Pernah mempekerjakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa yang bersangkutan sebagai pengurus atau
pegawai dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
e. Pembukuannya diselenggarakan/diaudit oleh Kantor tempat tenaga ahli atau tenaga pemeriksa yang
bersangkutan bekerja atau oleh pihak lain yang mempunyai hubungan tertentu dengan tenaga ahli
atau tenaga pemeriksa yang bersangkutan;
f. Pengurusan perpajakannya dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan tertentu dengan tenaga
ahli atau tenaga pemeriksa yang bersangkutan.
Pasal 4
(1) Tenaga ahli dan tenaga pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 wajib
merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya mengenai pembukuan, catatan-catatan, dokumen-dokumen, keterangan dan lain-lain yang
berkaitan dengan kegiatan usaha dari Pengusaha Kena Pajak yang diverifikasi.
(2) Laporan hasil verifikasi lapangan yang dibuat oleh tenaga ahli harus diserahkan kepada Direktorat
Jenderal Pajak.
Pasal 5
(1) Untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dibentuk Lembaga Pengawas yang terdiri
dari wakil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak dan
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
(2) Susunan dan tugas Lembaga Pengawas dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 6
Semua biaya untuk melaksanakan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Keuangan.
Pasal 7
Tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa yang terbukti melakukan pelanggaran dan atau penyimpangan atas
ketentuan dalam keputusan ini dan aturan pelaksanaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8
Pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 9
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman dari Keputusan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 1991
MENTERI KEUANGAN
ttd
J.B. SUMARLIN
peraturan/kmk/1292kmk.041991.txt · Last modified: 2023/02/05 06:09 by 127.0.0.1