peraturan:kmk:11kmk.042001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/KMK.04/2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/KMK.04/2000
TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DIKAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 147 TAHUN 2000 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 TAHUN 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/KMK.04/2000 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan Di
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 TAHUN 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 1997 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 TAHUN 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3949) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 147 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 268, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4065);
7. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/KMK.04/2000 Tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan
Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
200/KMK.04/2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN
EKONOMI TERPADU.
Pasal I
Mengubah Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/KMK.04/2000, sehingga keseluruhan Pasal
1 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 1
(1) Kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan berdomisili di dalam Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu, untuk selanjutnya disebut KAPET, diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan berupa :
a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal
yang dilakukan, yang dapat dinikmati selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun dimulainya
produksi komersial, yaitu sebesar 5% (lima persen) setiap tahun dari jumlah realisasi
penanaman modal baik dalam aktiva tetap yang dapat disusutkan maupun yang tidak dapat
disusutkan;
b. Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :
-------------------------------------------------------------------------------------------
Masa Tarif Penyusutan dan
Manfaat Amortisasi
Kelompok Harta Menjadi Berdasarkan Metode
---------------------------------
Garis Saldo
Lurus Menurun
-------------------------------------------------------------------------------------------
I. Bukan Bangunan
Atau Harta Tak
Berwujud
Kelompok I 2 th 50% 100%
Kelompok II 4 th 25% 50%
Kelompok III 8 th 12,5% 25%
Kelompok IV 10 th 10% 20%
-------------------------------------------------------------------------------------------
II. Bangunan
Permanen 10 th 10% -
Tidak Permanen 5 th 20% -
-------------------------------------------------------------------------------------------
c. Kompensasi kerugian fiskal, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama
10 (sepuluh) tahun;
d. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Dividen sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif
yang lebih rendah menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku."
Pasal II
(1) Permohonan Pengusaha untuk memperoleh fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 147 TAHUN 2000 dan belum
diputuskan sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 147 TAHUN 2000, maka untuk fasilitas
Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
147 TAHUN 2000.
(2) Bagi Pengusaha yang telah ditetapkan mendapat fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 147 TAHUN 2000, dapat mengajukan
permohonan untuk memperoleh tambahan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah 147 TAHUN 2000.
Pasal III
Keputusan Menteri Keuangan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak
tanggal 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
peraturan/kmk/11kmk.042001.txt · Last modified: 2023/02/05 05:59 by 127.0.0.1