peraturan:keppres:80tahun2003
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan
efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi
semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun
manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu
menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4212);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian Istilah
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :
1. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan
APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
2. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian
proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek
tertentu;
3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya
menyediakan barang/layanan jasa;
4. Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen/lembaga yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN;
5. Pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/Pemimpin
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN;
6. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat di lingkungan pemerintah propinsi/kabupaten/kota yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran
belanja APBD;
7. Pejabat yang disamakan adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang lingkungan
Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/pemerintah daerah/Bank
Indonesia (BI)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai
dari APBN/APBD;
8. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa;
9. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan
ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
11. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah
jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
12. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang
perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta
pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa;
13. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa
perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam
rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara
sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa;
14. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa
pemborongan, dan pemasokan barang;
15. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi
dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan
seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan;
16. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai
pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa
serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan;
17. Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
18. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
19. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang
diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya
persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa;
20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar
negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas,
berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis;
21. Fakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia
pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
22. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko
tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah).
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.
(2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa
yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan
bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Bagian Ketiga
Prinsip Dasar
Pasal 3
Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :
a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang
terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggungjawabkan;
b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang
memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa
yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
dan transparan;
d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk
syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia
barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi
masyarakat luas pada umumnya;
e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia
barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan
atau alasan apapun;
f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip
serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
Bagian Keempat
Kebijakan Umum
Pasal 4
Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah :
a. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang
sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam
rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;
b. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam
pengadaan barang/jasa;
c. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam
pengadaan barang/jasa;
d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna barang/jasa, panitia/
pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;
e. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
f. menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;
g. mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
h. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan
barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
Bagian Kelima
Etika Pengadaan
Pasal 5
Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran
dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen
pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan
dalam pengadaan barang/jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari
terjadinya persaingan tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan
para pihak;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung
maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam
pengadaan barang/jasa;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara;
h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa.
Bagian Keenam
Pelaksanaan atas Pengadaan
Pasal 6
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan :
a. dengan menggunakan penyedia barang/jasa;
b. dengan cara swakelola.
Bagian Ketujuh
Ruang Lingkup
Pasal 7
(1) Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk :
a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada
APBN/APBD;
b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar
negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan
pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;
c. pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
(2) Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBN, apabila ditindaklanjuti
dengan Keputusan Menteri/Pemimpin Lembaga/Panglima TNI/Kapolri/Dewan Gubernur BI/Pemimpin
BHMN/Direksi BUMN harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam
Keputusan Presiden ini.
(3) Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah yang
dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
dalam Keputusan Presiden ini.
BAB II
PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA
Bagian Pertama
Pembiayaan Pengadaan
Pasal 8
Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Pemerintah Daerah/BI/BHMN/BUMN/BUMD wajib menyediakan
biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari
APBN/APBD, yaitu :
a. honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan staf proyek;
b. pengumuman pengadaan barang/jasa;
c. penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi;
d. administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.
Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak
Paragraf Pertama
Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa
Pasal 9
(1) Pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki integritas moral;
b. memiliki disiplin tinggi;
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas
yang dibebankan kepadanya;
d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam
sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.
(2) Berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), pengguna barang/jasa diangkat dengan surat keputusan Menteri/Panglima
TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin
BHMN/Direksi BUMN/BUMD atau pejabat yang diberi kuasa.
(3) Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah:
a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan
produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk
koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan
dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai
kewenangannya;
f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan
yang berlaku;
g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima
TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur
BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
k. menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
(4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila
belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya
batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.
(5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas
pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
Paragraf Kedua
Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok, dan Keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan
Pasal 10
(1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
(2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan
oleh panitia atau pejabat pengadaan.
(3) Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi
teknis lainnya.
(4) Panitia/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang
bersangkutan;
d. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan
Presiden ini;
e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya
sebagai panitia/pejabat pengadaan;
f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
(6) Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara
pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik
dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.
(7) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur unsur di
dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.
(8) Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan :
a. pengguna barang/jasa dan bendaharawan;
b. pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat Jenderal
Departemen/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawas
Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Pengawasan Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali
menjadi panitia/pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan
instansinya.
Paragraf Ketiga
Persyaratan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 11
(1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut :
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan
sebagai penyedia barang/jasa;
b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan
barang/jasa;
c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan,
dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana;
d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan
dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT)
Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan
barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak,
kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam
pengadaan barang/jasa;
h. tidak masuk dalam daftar hitam;
i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan atas
kecuali huruf f.
(2) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;
b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh
instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang
ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang
pendidikan tinggi;
c. mempunyai pengalaman di bidangnya.
(3) Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa,
kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD.
(4) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang
menjadi penyedia barang/jasa.
(5) Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses prakualifikasi atau
pascakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan.
Bagian Ketiga
Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 12
Pengguna barang/jasa wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman,
kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen
penawaran.
Bagian Keempat
Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri
Pasal 13
(1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara
keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
(3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk
menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah,
tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
(4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
(5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.
Bagian Kelima
Prakualifikasi dan Pascakualifikasi
Paragraf Pertama
Prinsip-Prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi
Pasal 14
(1) Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran.
(2) Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.
(3) Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan
barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan
yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa.
(4) Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dan pengadaan barang/jasa
pemborongan/jasa lainnya yang menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan
kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung.
(5) Panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan
barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang bersifat kompleks.
(6) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah
persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan
Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
(7) Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.
(8) Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh
dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa.
(9) Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas meterai bahwa semua
informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila diketemukan
penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi
pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut
secara perdata dan pidana.
(10) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan tidak boleh melarang,
menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar
propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa.
(12) Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa/panitia/pejabat
pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali
biaya penggandaan dokumen pengadaan.
Paragraf Kedua
Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi
Pasal 15
(1) Proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen
prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon
peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi.
(2) Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan
dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan
pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.
Bagian Keenam
Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan
Pasal 16
(1) Untuk menentukan sistem pengadaan yang meliputi metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda
penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak, perlu
mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat,
dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada.
(2) Dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan, pengguna barang/jasa dengan panitia,
wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha
kecil, koperasi kecil, dan masyarakat.
(3) Dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang/jasa:
a. wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk
koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem,
kualitas, dan kemampuan teknis usaha kecil;
b. dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah
yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan daerah
masing-masing;
c. dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran
nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil;
d. dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak
obyektif.
Bagian Ketujuh
Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya
Paragraf Pertama
Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya
Pasal 17
(1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui
metoda pelelangan umum.
(2) Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka
dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi
dapat mengikutinya.
(3) Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk
pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda
pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi
dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan
kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
(4) Dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya
pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan
langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan
sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa
yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus
diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila
memungkinkan melalui internet.
(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan
dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan
negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan.
Paragraf Kedua
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Pada Pemilihan Penyediaan
Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya
Pasal 18
(1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3
(tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan
dan metoda penyampaian dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang
yang meliputi :
a. metoda satu sampul;
b. metoda dua sampul;
c. metoda dua tahap.
(2) Metoda satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan
administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup
kepada panitia/pejabat pengadaan.
(3) Metoda dua sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis
dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul
tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul
penutup) dan disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan.
(4) Metoda dua tahap yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis
dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul
tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu
yang berbeda.
Paragraf Ketiga
Evaluasi Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pemborong/Jasa Lainnya
Pasal 19
1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3
(tiga) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metoda
evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yang meliputi :
a. sistem gugur;
b. sistem nilai;
c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
(2) Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan
dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan
administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak
lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.
(3) Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada
setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran
peserta dengan penawaran peserta lainnya.
(4) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara
memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang
yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu,
dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta
lainnya.
(5) Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak
diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut
dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.
Paragraf Keempat
Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya
Pasal 20
(1) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda
pelelangan umum meliputi:
a. dengan prakualifikasi:
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
4) evaluasi dokumen prakualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
9) pengambilan dokumen lelang umum;
10) penjelasan;
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
12) pemasukan penawaran;
13) pembukaan penawaran;
14) evaluasi penawaran;
15) penetapan pemenang;
16) pengumuman pemenang;
17) masa sanggah;
18) penunjukan pemenang;
19) penandatanganan kontrak;
b. dengan pasca kualifikasi:
1) pengumuman pelelangan umum;
2) pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
3) pengambilan dokumen lelang umum;
4) penjelasan;
5) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
6) pemasukan penawaran;
7) pembukaan penawaran;
8) evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
9) penetapan pemenang;
10) pengumuman pemenang;
11) masa sanggah;
12) penunjukan pemenang;
13) penandatanganan kontrak.
(2) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pelelangan
terbatas meliputi :
a. pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih;
b. pengumuman pelelangan terbatas;
c. pengambilan dokumen prakualifikasi;
d. pemasukan dokumen prakualifikasi;
e. evaluasi dokumen prakualifikasi;
f. penetapan hasil prakualifikasi;
g. pemberitahuan hasil prakualifikasi;
h. masa sanggah prakualifikasi;
i. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
j. penjelasan;
k. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
l. pemasukan penawaran;
m. pembukaan penawaran;
n. evaluasi penawaran;
o. penetapan pemenang;
p. pengumuman pemenang;
q. masa sanggah;
r. penunjukan pemenang;
s. penandatanganan kontrak.
(3) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pemilihan
langsung meliputi :
a. pengumuman pemilihan langsung;
b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
c. pemasukan dokumen prakualifikasi
d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
e. penetapan hasil prakualifikasi;
f. pemberitahuan hasil prakualifikasi;
g. masa sanggah prakualifikasi;
h. undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung;
i. penjelasan;
j. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
k. pemasukan penawaran;
l. pembukaan penawaran;
m. evaluasi penawaran;
n. penetapan pemenang;
o. pemberitahuan penetapan pemenang;
p. masa sanggah;
q. penunjukan pemenang;
r. penandatanganan kontrak.
(4) Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda penunjukan
langsung meliputi :
a. undangan kepada peserta terpilih;
b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita
acara penjelasan;
d. pemasukan penawaran;
e. evaluasi penawaran;
f. negosiasi baik teknis maupun biaya;
g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
h. penandatanganan kontrak.
Bagian Kedelapan
Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi
Paragraf Pertama
Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi
Pasal 21
(1) Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menunjuk panitia
pengadaan/pejabat pengadaan.
(2) Panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen pemilihan penyedia
jasa konsultansi meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda pemilihan
penyedia jasa konsultansi, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran,
dan jenis kontrak yang akan digunakan.
Paragraf Kedua
Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi
Pasal 22
(1) Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum.
Dalam keadaan tertentu pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan melalui seleksi terbatas,
seleksi langsung atau penunjukan langsung.
(2) Seleksi umum adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya
dipilih melalui proses prakualifikasi secara terbuka yaitu diumumkan secara luas melalui media massa
dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas mengetahui dan
penyedia jasa konsultansi yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
(3) Seleksi terbatas adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang kompleks
dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya
terbatas.
(4) Dalam hal metoda seleksi umum atau seleksi terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi,
maka pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan seleksi langsung yaitu metoda
pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses
prakualifikasi terhadap penyedia jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan
sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau media elektronik
(internet).
(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan
dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi
baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan.
Paragraf Ketiga
Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Pasal 23
(1) Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda
penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dan harus
dicantumkan dalam dokumen seleksi.
(2) Metoda penyampaian dokumen penawaran jasa konsultansi meliputi :
a. metoda satu sampul;
b. metoda dua sampul;
c. metoda dua tahap.
Paragraf Keempat
Metoda Evaluasi Penawaran Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Pasal 24
(1) Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilih salah 1 (satu) dari 5 (lima) metoda evaluasi
penawaran berdasarkan jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dan harus dicantumkan dalam
dokumen seleksi, yaitu:
a. metoda evaluasi kualitas;
b. metoda evaluasi kualitas dan biaya;
c. metoda evaluasi pagu anggaran;
d. metoda evaluasi biaya terendah;
e. metoda evaluasi penunjukan langsung.
(2) Metoda evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas penawaran
teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
(3) Metoda evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai
kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi
teknis serta biaya.
(4) Metoda evaluasi pagu anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan kualitas
penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama
dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
(5) Metoda evaluasi biaya terendah adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan penawaran
biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya di atas ambang batas
persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta
biaya.
(6) Metoda evaluasi penunjukan langsung adalah evaluasi terhadap hanya satu penawaran jasa
konsultansi berdasarkan kualitas teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar
setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
Paragraf Kelima
Prosedur Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Pasal 25
(1) Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi umum meliputi:
a. metoda evaluasi kualitas, metoda dua sampul :
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
4) evaluasi prakualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) pengambilan dokumen seleksi umum;
10) penjelasan;
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya;
12) pemasukan penawaran;
13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I);
14) evaluasi administrasi dan teknis;
15) penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang);
17) masa sanggah;
18) pembukaan penawaran harga (sampul II) peringkat teknis terbaik;
19) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
20) penunjukan pemenang;
21) penandatanganan kontrak;
b. metoda evaluasi kualitas, metoda dua tahap :
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
4) evaluasi prakualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) pengambilan dokumen seleksi umum;
10) penjelasan;
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya;
12) tahap I, pemasukan penawaran administrasi dan teknis;
13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis;
14) evaluasi administrasi dan teknis;
15) penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang);
17) masa sanggah;
18) tahap II, mengundang peringkat teknis terbaik (pemenang) untuk memasukkan
penawaran biaya;
19) pemasukan penawaran biaya;
20) pembukaan penawaran biaya;
21) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
22) penunjukan pemenang;
23) penandatanganan kontrak;
c. metoda evaluasi kualitas dan biaya, metoda dua sampul :
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
4) evaluasi prakualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) pengambilan dokumen seleksi umum;
10) penjelasan;
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya;
12) pemasukan penawaran;
13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I);
14) evaluasi administrasi dan teknis;
15) penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
17) undangan pembukaan penawaran kepada peserta yang lulus evaluasi teknis;
18) pembukaan penawaran biaya (sampul II);
19) evaluasi biaya;
20) perhitungan kombinasi teknis dan biaya;
21) penetapan pemenang;
22) pengumuman pemenang;
23) masa sanggah;
24) klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya dengan pemenang;
25) penunjukan pemenang;
26) penandatanganan kontrak;
d. metoda evaluasi pagu anggaran, metoda dua sampul :
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
4) evaluasi prakualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) penjelasan;
10) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya;
11) pemasukan penawaran;
12) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I);
13) evaluasi administrasi dan teknis; terhadap yang penawaran biayanya sama atau
bawah pagu anggaran;
14) penetapan peringkat teknis;
15) pengumuman/pemberitahuan peringkat teknis;
16) masa sanggah;
17) undangan pembukaan penawaran biaya kepada peserta yang lulus evaluasi teknis;
18) pembukaan penawaran biaya (sampul II), koreksi aritmatik, dan penetapan
pemenang;
19) klarifikasi dan konfirmasi negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang (peringkat
teknis terbaik yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran);
20) penunjukan pemenang (award);
21) penandatanganan kontrak;
e. metoda evaluasi biaya terendah, metoda dua sampul :
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
4) evaluasi prakualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) pengambilan dokumen seleksi umum;
10) penjelasan;
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya;
12) pemasukan penawaran;
13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I);
14) evaluasi administrasi dan teknis;
15) pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi administrasi dan teknis;
16) undangan pembukaan penawaran bagi yang lulus;
17) pembukaan penawaran biaya (sampul II);
18) evaluasi penawaran biaya;
19) penetapan pemenang;
20) pengumuman pemenang;
21) masa sanggah;
22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang;
23) penunjukan pemenang;
24) penandatanganan kontrak.
(2) Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi terbatas dan seleksi langsung
pada prinsipnya sama dengan prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi
umum, hanya berbeda pada cara penyusunan daftar pendek.
(3) Tata cara pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda penunjukan langsung meliputi:
a. undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen
penunjukan langsung;
b. pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan;
c. pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam satu sampul;
d. pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia;
e. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
f. penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi;
g. penandatanganan kontrak.
Bagian Kesembilan
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 26
Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah :
a. Pengguna barang/jasa untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah) tanpa memerlukan persetujuan Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD,
pejabat atasan pengguna barang/jasa yang bersangkutan.
b. Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi
BUMN untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN yang bernilai di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
c. Gubernur untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD Propinsi yang bernilai di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
d. Bupati/Walikota untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota yang
bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
e. Direksi BUMD untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN/APBD yang bernilai di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan persetujuan Gubernur/Walikota/Bupati.
Bagian Kesepuluh
Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa,
Pengaduan Masyarakat, dan Pelelangan atau Seleksi Gagal
Paragraf Pertama
Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat
Pasal 16
(1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun
bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna
barang/jasa apabila ditemukan :
a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa;
b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang
berwenang lainnya;
d. adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;
e. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau
dengan pejabat yang berwenang lainnya.
(2) Pengguna barang/jasa wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat
sanggahan diterima.
(3) Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban pengguna barang/jasa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), maka dapat mengajukan surat sanggahan banding.
(4) Surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut.
(5) Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur
BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.
(6) Proses pemilihan penyedia barang/jasa tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan
banding.
(7) Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi
kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak.
(8) Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh instansi/pejabat yang menerima pengaduan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf Kedua
Pelelangan/Seleksi Ulang
Pasal 16
(1) Pelelangan umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia/pejabat pengadaan, apabila:
a. jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; atau
b. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau
c. harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia.
(2) Seleksi umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia/pejabat pengadaan, apabila :
a. jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta;
atau
b. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau
c. negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/
menyepakati klarifikasi dan negosiasi.
(3) Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh pengguna barang/jasa atau pejabat berwenang lainnya
apabila :
a. sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar;
b. pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang
telah ditetapkan.
(4) Apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, maka panitia/pejabat pengadaan segera melakukan
pelelangan/seleksi ulang.
(5) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua)
maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses pemilihan langsung.
(6) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 2
(dua) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses pemilihan langsung.
(7) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu)
maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung.
(8) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1
(satu) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung.
(9) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultansi yang lulus
prakualifikasi hanya 2 (dua) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada
proses seleksi langsung.
(10) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan
penawaran hanya 2 (dua) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses seleksi langsung.
(11) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultansi yang lulus
prakualifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada
proses penunjukan langsung.
(12) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan
penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung.
(13) Pengguna barang/jasa dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta lelang/seleksi bila
penawarannya ditolak atau pelelangan/seleksi dinyatakan gagal.
Bagian Kesebelas
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Paragraf Pertama
Isi Kontrak
Pasal 29
(1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah
barang/jasa yang diperjanjikan;
c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadual waktu
penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi
kewajibannya;
i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan
pekerjaan;
l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.
(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa
pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
(3) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk
valuta asing.
(4) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni;
(5) Perjanjian atau kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah dalam bentuk rupiah dan
sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing.
(6) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini harus mendapat persetujuan
dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
Paragraf Kedua
Jenis Kontrak
Pasal 30
(1) Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas:
a. berdasarkan bentuk imbalan:
1) lump sum;
2) harga satuan;
3) gabungan lump sum dan harga satuan;
4) terima jadi (turn key);
5) persentase.
b. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:
1) tahun tunggal;
2) tahun jamak.
c. berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa:
1) kontrak pengadaan tunggal;
2) kontrak pengadaan bersama.
(2) Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin
terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
(3) Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/
unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat
perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas
volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
(4) Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum
dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
(5) Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh
pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/
konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai
dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
(6) Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan
pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan
persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.
(7) Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk
masa 1 (satu) tahun anggaran.
(8) Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk
masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan
untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi,
Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.
(9) Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia
barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
(10) Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek
dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu
sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama
yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.
Paragraf Ketiga
Penandatanganan Kontrak
Pasal 31
(1) Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa
menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada
pengguna barang/jasa.
(2) Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.
(3) Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bentuk kontrak cukup
dengan kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya.
(4) Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa
jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(5) Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak
berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).
(6) Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh
SPK yang dikeluarkan pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi lainnya.
(7) Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) ditandatangani oleh pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak
yang profesional.
Paragraf Keempat
Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak
Pasal 32
(1) Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan
bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah
terima lapangan.
(2) Penyedia barang/jasa dapat menerima uang muka dari pengguna barang/jasa.
(3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan
mensubkontrakkan kepada pihak lain.
(4) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan
mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan
kepada penyedia barang/jasa spesialis.
(5) Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikenakan sanksi
berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.
Paragraf Kelima
Pembayaran Uang Muka dan Prestasi Pekerjaan
Pasal 33
(1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa sebagai berikut :
a. Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak;
b. Untuk usaha selain usaha kecil setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak.
(2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin,
dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.
Paragraf Keenam
Perubahan Kontrak
Pasal 34
Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para
pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Paragraf Ketujuh
Penghentian dan Pemutusan Kontrak
Pasal 35
(1) Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk
melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang,
pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi
oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.
(2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi
kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.
(3) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai
yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
a. jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
c. membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
d. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
(4) Pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan
pelaksanaan.
(5) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan pengguna barang/jasa, dikenakan sanksi berupa
kewajiban mengganti kerugian yang menimpa penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam
kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundang yang berlaku.
(7) Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam
proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.
Paragraf Kedelapan
Serah Terima Pekerjaan
Pasal 36
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak,
penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk
penyerahan pekerjaan.
(2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik
secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
(3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan kontrak.
(4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang
ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan
dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.
(5) Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi
permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
(6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa mengembalikan jaminan pemeliharaan
kepada penyedia barang/jasa.
Paragraf Kesembilan
Sanksi
Pasal 16
(1) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka
penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya
1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.
(2) Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian
pengguna barang/jasa, maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia
barang/jasa akibat keterlambatan dimaksud, yang besarannya ditetapkan dalam kontrak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna barang/jasa
dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari
konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.
Paragraf Kesepuluh
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 16
(1) Bila terjadi perselisihan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa maka kedua belah
pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi,
arbitrase, atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak
menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
(2) Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan memilih salah satu cara tersebut di atas adalah
mengikat dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul oleh para
pihak sebagaimana diatur dalam kontrak.
BAB III
SWAKELOLA
Pasal 39
(1) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.
(2) Swakelola dapat dilaksanakan oleh :
a. pengguna barang/jasa;
b. instansi pemerintah lain;
c. kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.
(3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola :
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia
instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna
barang/jasa; dan/atau
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat;
dan/atau
c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati
oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga
apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;
dan/atau
e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau
f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa; dan/atau
g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,
pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan
tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.
(4) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan
pelaporan.
BAB IV
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN PERAN SERTA
USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL
Bagian Pertama
Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Dalam Negeri
Pasal 40
(1) Instansi pemerintah wajib :
a. memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang
bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa;
b. memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional;
c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi
kecil serta kelompok masyarakat.
(2) Kewajiban instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan
pengadaan barang/jasa mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian perjanjian/kontrak.
(3) Dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan penggunaan :
a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar
internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;
b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;
c. tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam negeri.
Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan Dana
Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Pasal 41
(1) Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan internasional agar mengikutsertakan penyedia barang/jasa
nasional seluas-luasnya.
(2) Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus
dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari
segi harga dan teknis, dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia
barang/jasa nasional.
(3) Pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya
harus dilakukan di dalam negeri.
(4) Apabila pinjaman kredit ekspor atau hibah luar negeri disertai dengan syarat bahwa pelaksanaan
pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan di negara pemberi pinjaman kredit ekspor/hibah, agar
tetap diupayakan semaksimal mungkin penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan
mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasional.
Bagian Ketiga
Keikutsertaan Perusahaan Asing
Pasal 42
(1) Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan barang/jasa dengan nilai :
a. Untuk jasa pemborongan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
c. Untuk jasa konsultansi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan
lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
(3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pada pasal ini dapat dikecualikan untuk pengadaan material dan
peralatan pertahanan di lingkungan Departemen Pertahanan/TNI yang ditetapkan oleh Menteri
Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan.
Bagian Keempat
Preferensi Harga
Pasal 43
(1) Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam
negeri, dan penyedia jasa pemborongan nasional.
(2) Untuk pengadaan barang/jasa internasional yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, besarnya
preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) di
atas harga penawaran barang impor, tidak termasuk bea masuk.
(3) Besarnya preferensi harga untuk pekerjaan jasa pemborongan yang dikerjakan oleh kontraktor
nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari kontraktor
asing.
Bagian Kelima
Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Pasal 44
(1) Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa yang termasuk
produksi dalam negeri yang didasarkan pada kriteria tertentu, menurut bidang, subbidang, jenis, dan
kelompok barang/jasa.
(2) Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan informasi barang/jasa produksi dalam
negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh departemen yang membidangi
perindustrian dan perdagangan.
Bagian Keenam
Peran Serta dan Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil
Termasuk Koperasi Kecil
Paragraf Pertama
Peran Serta Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil
Pasal 45
(1) Dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek/kegiatan, instansi pemerintah mengarahkan
dan menetapkan besaran pengadaan barang/jasa untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil.
(2) Departemen yang membidangi koperasi, pengusaha kecil, dan menengah mengkoordinasikan
pemberdayaan usaha kecil termasuk koperasi kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3) Pimpinan instansi yang membidangi koperasi, pengusaha kecil dan menengah bersama instansi
terkait di Propinsi/Kabupaten/Kota menyebarluaskan informasi mengenai peluang usaha kecil
termasuk koperasi kecil mengenai rencana pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayahnya dan
menyusun Direktori Peluang Bagi Usaha Kecil termasuk koperasi kecil untuk disebarluaskan kepada
usaha kecil termasuk koperasi kecil.
Paragraf Kedua
Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil
Pasal 46
Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan
yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 47
(1) Instansi pemerintah wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada
semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansinya yang terkait agar
Keputusan Presiden ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
(2) Instansi pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa
termasuk kewajiban mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, perluasan kesempatan
berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.
(3) Pengguna barang/jasa setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa secara
kumulatif kepada pimpinan instansinya.
(4) Instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal
pelaksanaan tahun anggaran.
(5) Pemimpin instansi pemerintah wajib membebaskan segala bentuk pungutan biaya yang berkaitan
dengan perijinan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah kepada usaha kecil termasuk
koperasi kecil.
(6) Instansi pemerintah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah kecuali pungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 48
(1) Pengguna barang/jasa segera setelah pengangkatannya, menyusun organisasi, uraian tugas dan
fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang
harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur
kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi
yang bersangkutan.
(2) Pengguna barang/jasa wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada
setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan
disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.
(3) Pengguna barang/jasa wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan
barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi.
(4) Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna barang/jasa dan panitia/
pejabat pengadaan di lingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat
pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
(5) Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek,
menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau
penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil
pemeriksaannya kepada menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
(6) Pengguna barang/jasa wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa
yang berada di dalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang
mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan.
Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Pengawasan
Pasal 49
(1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa,
maka :
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
c. dilaporkan untuk diproses secara pidana.
(2) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :
a. berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara
apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang
bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen
pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga
penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/
menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan
pihak lain;
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
d. mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/
atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan;
e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
(3) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak
mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/jasa
pemerintah yang bersangkutan.
(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaporkan oleh pengguna barang/jasa atau
pejabat yang berwenang lainnya kepada :
a. Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan
Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD;
b. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia barang/jasa yang bersangkutan.
(5) Kepada perusahaan non usaha kecil termasuk non koperasi kecil yang terbukti menyalahgunakan
kesempatan dan/atau kemudahan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha
Kecil.
BAB VI
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pasal 5
(1) Pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh Lembaga
Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) yang pembentukannya ditetapkan dengan
Keputusan Presiden tersendiri.
(2) LPKPP sudah terbentuk paling lambat pada tanggal 1 Januari 2005.
(3) Langkah-langkah persiapan pembentukan LPKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51
Ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha,
diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
(1) Pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan wajib memenuhi persyaratan sertifikasi
keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal paling
lambat tanggal 1 Januari 2006.
(2) Selama persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pengguna barang/
jasa dan panitia/pejabat pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal belum dipenuhi,
maka sampai dengan batas waktu tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku tanda bukti
keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, di bidang jasa konstruksi diberlakukan ketentuan
pemaketan sebagai berikut :
a. Pengadaan dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha menengah jasa
pelaksanaan konstruksi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis
yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha menengah;
b. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
diperuntukkan bagi usaha kecil jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, kecuali untuk
paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha
kecil;
(4) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2004 dapat berpedoman pada
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah beserta Petunjuk Teknisnya.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
(2) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka :
1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
6 Tahun 1999 yang masih berlaku pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan;
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Instansi Pemerintah;
beserta petunjuk teknis dan seluruh perubahannya dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 54
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Nopember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Nopember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 120
PENJELASAN
ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah :
a. Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;
b. Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya :
perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah;
c. Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran.
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17
Cukup jelas
Angka 18
Kriteria Usaha kecil adalah :
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
b. Milik Warga Negara Indonesia; dan
c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha
Menegah atau Usaha Besar; atau
d. Koperasi kecil yang mempunyai unit usaha jasa pemborongan, pengadaan barang
atau jasa lainnya.
Pembuktian usaha kecil cukup dengan surat ijin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah
kabupaten/kota setempat.
Angka 19
Cukup jelas
Angka 20
Cukup jelas
Angka 21
Cukup jelas
Angka 22
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dibiayai dari APBN/APBD adalah pengadaan barang/jasa yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 3
Panitia pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan, ketentuan,
prosedur, dan tindakan lainnya, harus didasarkan pada nilai-nilai dasar tersebut. Dengan demikian
akan dapat tercipta suasana yang kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang
sehat dan terbuka antara penyedia jasa yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan
dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas
institusi pemerintah.
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Wilayah Republik Indonesia termasuk Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Huruf h
Pengumuman secara terbuka artinya diumumkan di media cetak, media elektronik, dan papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum.
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan "menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan", adalah
dimaksudkan untuk menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan perannya.
Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda, misalnya :
1) Dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas, seorang anggota Direksi tidak boleh
merangkap sebagai Dewan Komisaris;
2) Dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi/pemborongan, konsultan perencana tidak
boleh bertindak sebagai pelaksana/pemborong pekerjaan yang direncanakannya,
kecuali dalam pelaksanaan turnkey contract;
3) Pengurus koperasi pegawai atau anak perusahaan dalam suatu instansi/BHMN/BUMN/
BUMD yang mengikuti pengadaan barang/jasa dan bersaing dengan perusahaan
lainnya, tidak boleh merangkap sebagai anggota panitia pengadaan atau sebagai
pejabat yang berwenang menentukan pemenang lelang/Pemilihan Langsung/
Penunjukan Langsung.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pengadaan barang/jasa swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan,
dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh institusi pemerintah penanggungjawab anggaran atau
institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran atau kelompok
masyarakat penerima hibah.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Proses penyusunan Naskah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPHLN) harus berpedoman
pada Keputusan Presiden ini.
Huruf c
Pengadaan barang/jasa untuk investasi adalah barang/jasa yang ditujukan untuk
menambah aset guna meningkatkan kemampuan operasi baik dalam jangka pendek,
menengah, maupun jangka panjang dan pada umumnya tidak habis dipakai dalam 1
(satu) tahun. Dalam pembukuan/neraca perusahaan aset tersebut dapat berupa
aktiva lancar maupun maupun aktiva tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Komponen biaya administrasi proyek harus disediakan dalam anggaran
Huruf a
Besaran honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan
staf proyek ditetapkan secara proporsional berdasarkan pengalaman dan profesionalisme;
Huruf b
Biaya pengumuman pengadaan barang/jasa meliputi :
1) Biaya pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pada awal pelaksanaan
anggaran;
2) Biaya pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud persyaratan manajerial, antara lain:
1) Berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma 3 (D3) sesuai dengan bidang
keahlian yang diperlukan;
2) Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah;
3) Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun memimpin/mengorganisasi
kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa;
4) Memiliki ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan setiap tugas/
pekerjaannya;
5) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan
keteladanan dalam sikap dan perilaku antara lain tidak terlibat korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN);
6) Penilaian kondite dan prestasi kerja (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan)
untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai rata-rata minimal "Baik".
Huruf d
Dalam masa transisi, sebelum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
pemerintah, seseorang yang telah diangkat menjadi pengguna harus mengikuti
pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pejabat yang wajib mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah:
pemimpin proyek, pemimpin bagian proyek, pengguna anggaran Daerah, pejabat
yang disamakan, dan panitia/pejabat pengadaan.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan dilarang mengadakan ikatan perjanjian adalah menerbitkan surat
penunjukan dan/atau menandatangani surat perintah kerja/kontrak.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Anggota panitia yang berasal dari instansi teknis lain adalah anggota panitia yang diangkat
dari unit kerja/instansi/departemen/lembaga lain karena di instansi yang sedang melakukan
pengadaan barang/jasa tidak mempunyai pegawai yang memahami masalah teknis yang ada
dalam ketentuan pengadaan barang/jasa, jenis pekerjaan, dan isi dokumen pengadaan dari
pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan keluarga sedarah dan semenda.
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa antara lain peraturan
perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan,
perindustrian.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Merupakan kewajiban panitia/pejabat pengadaan untuk mencari informasi dalam
rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar
hitam instansi pemerintah manapun dengan cara antara lain menghubungi pengguna
barang/jasa sebelumnya. Untuk mempercepat kerja panitia/pejabat pengadaan,
cukup penyedia membuat pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak sedang
masuk dalam daftar hitam. Kepada seluruh penyedia jasa juga tidak diwajibkan
mempunyai surat keterangan tidak masuk dalam daftar hitam dari instansi/lembaga
baik pemerintah maupun swasta.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan antara lain:
a. Penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana tidak boleh
menjadi penyedia barang/jasa pemborongan untuk pekerjaan fisik yang direncanakan;
b. Penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas tidak boleh
menjadi penyedia/barang jasa pemborongan untuk pekerjaan fisik yang diawasi;
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :
a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik
(BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Nilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan lelang/aanwijzing, rincian HPS tidak boleh
dibuka dan bersifat rahasia.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Yang dimaksud dengan prakualifikasi massal untuk pengadaan barang/jasa kurun waktu
tertentu adalah pelaksanaan prakualifikasi yang dilakukan secara sekaligus kepada seluruh
calon penyedia barang/jasa yang mendaftar dengan menerbitkan tanda daftar lulus
prakualifikasi/sejenis yang berlaku pada kurun waktu tertentu, misalnya 1 (satu) tahun
anggaran dan hanya berlaku untukDepartemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Pemerintah
Daerah/BI/BHMN/BUMN/BUMD yang menerbitkan.
Ayat (12)
Semua pungutan yang dilakukan oleh pengguna/panitia/pejabat pengadaan harus disetorkan
ke Kas Negara.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan kriteria dan persyaratan yang diskriminatif dan tidak obyektif,
antara lain :
1. Persyaratan-persyaratan yang menghalangi terwujudnya persaingan sehat,
misalnya: persyaratan menjadi anggota asosiasi tertentu, penggunaan
metode pemilihan penyedia dengan cara undian, mengharuskan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa kepada BUMD setempat, dan sebagainya;
2. Persyaratan-persyaratan yang menghalangi keikutsertaaan penyedia barang/
jasa dari daerah lain, misalnya: kewajiban mempunyai rekening di bank
daerah setempat, kewajiban membuka kantor perwakilan/cabang sebelum
ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa, kewajiban mempunyai surat ijin
tempat usaha (SITU) daerah setempat;
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa harus dapat memberikan informasi secara luas
kepada masyarakat dunia usaha baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha
daerah lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi harus dapat memberikan informasi kepada
masyarakat luas, terutama penyedia jasa konsultansi baik dari daerah setempat maupun dari
daerah lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Metoda 1 (satu) sampul hanya untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metoda
evaluasi penunjukan langsung.
Huruf b
Metoda 2 (dua) sampul untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metoda evaluasi
selain penunjukan langsung.
Huruf c
Metoda 2 (dua) tahap hanya digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang
bersifat kompleks dan biayanya relatif besar yang menggunakan metoda evaluasi
kualitas .
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pada prinsipnya harga satuan tidak dapat dinegosiasikan, kecuali untuk biaya langsung non
personil yang dapat diganti (reimburseable at cost) atau biaya langsung personil yang dinilai
tidak wajar.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang lainnya adalah pengguna barang/
jasa, atasan langsung/atasan pengguna barang/jasa.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Seleksi ulang yang disebabkan karena tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan
teknis maka dilakukan dengan:
a. melakukan perbaikan KAK;
b. mengumumkan kembali pengadaan jasa konsultansi;
c. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun kembali daftar pendek
konsultan.
Huruf c
Seleksi ulang yang disebabkan karena tidak ada peserta yang menyetujui/
menyepakati klarifikasi dan negosiasi, maka dilakukan dengan :
a. mengumumkan kembali pengadaan jasa konsultansi;
b. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun daftar pendek konsultan
dengan tidak mengikutsertakan konsultan yang telah masuk dalam daftar
pendek konsultan sebelumnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Apabila sanggahan dan sanggahan banding karena sebab pada Pasal 27 ayat (1) huruf b,
huruf c atau huruf e ternyata benar, maka dilakukan lelang/seleksi umum/terbatas ulang
dengan membentuk panitia/pejabat pengadaan baru;
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas,
atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing
unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan
spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran
harga.
Ayat (3)
Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan
hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih
dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi
diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak,
waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam
pelaksanaan, dipihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan,
sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan
kontrak dengan Sistem lump sum.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Sistem ini lebih tepat digunakan untuk membeli suatu barang atau industri jadi yang hanya
diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi
selanjutnya.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Untuk sistem kontrak tahun jamak perlu diperhatikan bahwa ketentuan mengenai eskalasi dan
perhitungan rumus eskalasi ditetapkan oleh kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/
pimpinan bagian proyek dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan/kontrak.
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Bentuk standar kontrak dan SPK dicantumkan pada dokumen pengadaan dan disampaikan
kepada para calon penyedia jasa.
Ayat (7)
Untuk memperlancar persiapan penandatanganan kontrak dan memperkecil resiko yang
mungkin terjadi dalam pelaksanaan kontrak baik secara material maupun finansial, maka
untuk pengadaan barang/jasa yang kompleks dan atau bernilai di atas Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah) agar sejak penyusunan dokumen pengadaan khususnya pembuatan
konsep kontrak telah menggunakan jasa ahli hukum kontrak yang profesional.
Pasal 32
Ayat (1)
Bentuk acara serah terima lapangan ditetapkan berdasarkan hasil berita acara peninjauan
lapangan yang dilakukan pada saat peninjauan lapangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan
yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.
Pasal 34
Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak. Ketentuan
perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulis dari pemberi tugas.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Masa pemeliharaan pekerjaan harus diberikan waktu yang cukup, dengan memperhatikan
sifat, jenis dari pekerjaannya.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan pekerjaan permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya lebih
dari 1 (satu) tahun.
Yang dimaksud dengan pekerjaan semi permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya
kurang dari 1 (satu) tahun.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Besarnya denda keterlambatan tidak dibatasi dan pengguna barang/jasa dapat memutuskan
kontrak apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan. Penyedia
barang/jasa tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan kontrak tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Arbitrase atau perwasitan adalah cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa.
Perjanjian arbitrase (Arbitrarian agreement) adalah suatu kesepakatan berupa klausul
arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum
timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah
timbul sengketa.
Klausul Arbitrase adalah suatu klausul dalam perjanjian yang menyatakan bahwa kedua
belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka yang mungkin timbul
dimasa depan menyangkut hubungan hukum mereka ke forum arbitrase.
Arbiter/wasit adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau
yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan
putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
Musyawarah adalah metode penyelesaian sengketa melalui perundingan dan persetujuan yang
mengikat kedua belah pihak diluar arbitrase maupun pengadilan.
Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh suatu panitia pendamai
yang berfungsi sebagai wasit dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari
anggota mewakili pihak pertama dan pihak kedua dan ketua yang disetujui oleh kedua belah
pihak. Keputusan panitia pendamai mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian
perselisihan yang dikeluarkan ditanggung secara bersama.
Penyelesaian pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa yang timbul dari hubungan
hukum mereka yang diputuskan oleh pengadilan. Keputusan pengadilan mengikat kedua
belah pihak.
Ayat (2)
Biaya yang diakibatkan penyelesaian perselisihan yang merupakan tanggung jawab kepala
kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek dibebankan pada kegiatan proyek
bersangkutan.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan instansi terkait yang berwenang antara lain :
a. Departemen Pertahanan/TNI untuk standar peralatan/perlengkapan militer;
b. Departemen/Lembaga lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Pemberian preferensi harga tidak mengubah harga penawaran dan hanya dipergunakan
Panitia pengadaan untuk keperluan evaluasi penawaran.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat adalah :
a. Perencanaan paket-paket pekerjaan;
b. Pengumuman pengadaan barang/jasa;
c. Hasil evaluasi prakualifikasi;
d. Hasil evaluasi pemilihan penyedia;
e. Dokumen kontrak;
f. Pelaksanaan kontrak.
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah :
1. Sanksi administrasi kepada aparat pemerintah/BUMN/BUMD meliputi sanksi
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 untuk Pegawai Negeri
Sipil, dan sanksi untuk anggota TNI, sanksi untuk anggota Polri dan sanksi
untuk pegawai BUMN/BUMD, serta sanksi untuk pejabat negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi administrasi bagi penyedia barang/jasa meliputi : pembatalan sebagai
pemenang, pembatalan kontrak, dimasukkan dalam daftar hitam.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penyedia barang/jasa dilarang
melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan
pemenang pelelangan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehat. Terhadap penyedia barang/jasa yang melanggar Pasal 22 tersebut,
berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang tersebut dikenakan hukuman minimal
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00
(dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti selama-lamanya 5
(lima) bulan.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4330
peraturan/keppres/80tahun2003.txt · Last modified: 2023/02/05 20:41 by 127.0.0.1