peraturan:kepdbc:98bc2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP - 98/BC/2003
TENTANG
NOTA HASIL INTELIJEN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :
a. bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai diperlukan sistem
pengawasan yang efektif dan efisien;
b. bahwa sistem pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien perlu didukung dengan
peningkatan fungsi intelijen;
c. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi intelijen adalah dengan menerbitkan Nota Hasil
Intelijen;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Nota Hasil Intelijen;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 TAHUN 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3626);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 TAHUN 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3627);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3628);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 TAHUN 1996 tentang Pengenaan Sanksi
Administrasi Di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 TAHUN 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan
dan Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3651);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 TAHUN 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas
Departemen;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana
Penindakan di Bidang Kepabeanan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Keuangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 444/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang
Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2002 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana
Kepabeanan di bidang Impor.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG NOTA HASIL INTELIJEN.
Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :
1. Kegiatan Intelijen adalah rangkaian kegiatan di dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan,
pengumpulan, penilaian, penyusunan, pembandingan, analisis, penyebaran, dan pengkajian ulang
informasi yang berasal dari Data Base dan informasi lainnya sehingga diperoleh suatu produk intelijen
yang akurat dan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya atau melakukan penindakan terhadap
pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.
2. Data Base adalah pangkalan data yang berisi informasi yang bermanfaat untuk pengawasan
kepabeanan dan cukai, meliputi antara lain Data Base : importir/eksportir, pengusaha barang kena
cukai, harga, komoditi, negara asal, fasilitas, PPJK, TPS/TPB/TPP/TPBKC/PBKC, sarana pengangkut,
perusahaan pelayaran/penerbangan/angkutan darat/kereta api, pelabuhan muat/tujuan dan indikator
risiko;
3. Analisis intelijen kepabeanan dan cukai adalah kegiatan menganalisa dan atau membandingkan
informasi yang diperoleh dengan informasi yang ada pada sumber informasi;
4. Nota Hasil Intelijen (NHI) adalah produk intelijen hasil kegiatan intelijen yang mengindikasikan adanya
pelanggaran kepabeanan dan cukai;
5. Penindakan adalah tindakan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, pemeriksaan
terhadap barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, atau
terhadap orang, pencegahan terhadap barang dan sarana pengangkut, dan penguncian, penyegelan
dan atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang maupun sarana pengangkut
sebagaimana diatur dalam ketentuan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Buku Daftar Intelijen (BDIn) adalah buku daftar untuk mengadministrasikan Nota Hasil Intelijen.
Pasal 2
Sumber informasi intelijen kepabeanan dan cukai meliputi :
a. Data Base Unit Pencegahan dan Penyidikan (P2);
b. Data Base yang dikelolan oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;
c. Informasi lainnya.
Pasal 3
(1) NHI diterbitkan jika dari hasil analisis intelijen ditemukan adanya indikasi pelanggaran kepabeanan
dan Cukai;
(2) Bentuk NHI adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.
Pasal 4
NHI diterbitkan oleh :
a. Direktur Pencegahan dan Penyidikan;
b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan atas nama Kepala Kantor
Wilayah;
c. Kepala Kantor Pelayanan atau Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan atas nama Kepala Kantor
Pelayanan.
Pasal 5
(1) NHI yang diterbitkan oleh Direktur Pencegahan dan Penyidikan ditujukan kepada :
a. Kepala Kantor Pelayanan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; atau
b. Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor
Pelayanan.
(2) NHI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah ditujukan kepada :
a. Kepala Kantor Pelayanan dengan tembusan kepada Direktur Pencegahan dan Penyidikan; atau
b. Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Direktur Pencegahan dan Penyidikan dan
Kepala Kantor Pelayanan.
(3) NHI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan ditujukan kepada Pejabat yang ditunjuk dengan
tembusan kepada Direktur Pencegahan dan Penyidikan dan Kepala Kantor Wilayah.
Pasal 6
(1) NHI didistribusikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui kurir dan pos;
(2) Untuk kecepatan dan kerahasiaan, NHI dapat disampaikan dengan lisan, faksimili, radiogram,
elektronik, dan telpon mendahului penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
Pasal 7
(1) Terhadap barang yang terkena NHI dilakukan penindakan sesuai ketentuan kepabeanan dan cukai;
(2) Barang yang terkena NHI berada dibawah pengawasan unit Pencegahan dan Penyidikan;
(3) Pemeriksaan fisik atas barang impor yang terkena NHI, dilakukan dengan ketentuan :
a. Dalam hal mendapat jalur hijau pemeriksaan dilakukan setelah mendapat persetujuan
pengeluaran barang;
b. Dalam hal mendapat jalur merah pemeriksaan dilakukan secara bersama dengan pejabat
pemeriksa barang.
Pasal 8
(1) Pemeriksaan fisik barang yang terkena NHI dilaksanakan di dalam Kawasan Pabean atau tempat lain
berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan.
(2) Dalam hal pemeriksaan fisik dilakukan di luar Kawasan Pabean, pengangkutan barang ke lokasi
pemeriksaan fisik diawasi oleh pejabat dari unit Pencegahan dan Penyidikan Kantor Pelayanan.
Pasal 9
Laporan Hasil Penindakan dibuat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai
dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan.
Pasal 10
NHI diadministrasikan dalam Buku Daftar Intelijen sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.
Pasal 11
(1) Kepala Kantor Pelayanan membuat Laporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (LPNHI) sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran III dan menyampaikan kepada :
a. Direktur Pencegahan dan Penyidikan;
b. Kepala Kantor Wilayah.
(2) LPNHI digunakan sebagai alat evaluasi dan pemutakhiran Data Base.
Pasal 12
Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
KEP-13/BC/1999 tanggal 17 Maret 1999 tentang Tatacara Pengawasan Dengan Penerbitan Nota Hasil (NHI)
dan Nota Informasi (NI) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2003
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459
peraturan/kepdbc/98bc2003.txt · Last modified: 2023/02/05 18:12 by 127.0.0.1