peraturan:kepdbc:97bc1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP - 97/BC/1997
TENTANG
PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :
bahwa berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 623/KMK.05/1997 tanggal 18 Desember 1997
tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil
Alkohol perlu diatur petunjuk pelaksanaan teknis penetapan Harga Jual Eceran minuman mengandung etil
alkohol dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Mengingat :
1. Undang-undang nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2. Undang-undang nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 623/KMK.05/1997 tanggal 18 Desember
1997 tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang
Mengandung Etil Alkohol.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.
Pasal 1
(1) Harga Jual Eceran minuman mengandung etil alkohol ditertapkan oleh Direktur Cukai atau Kepala
Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Pengusaha Pabrik atau Importir minuman mengandung etil alkohol mengajukan pemberitahuan Harga
Jual Eceran dengan menggunakan formulir CK-18 disertai dengan surat pengantar sesuai contoh
terlampir.
(3) Pemberitahuan Harga Jual Eceran dengan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diajukan kepada Direktur Cukai melalui Kepala Kantor Inspeksi dan Kepala Kantor Wilayah Diraktorat
Jenderal Bea dan Cukai atau kepada Kepala Kantor Inspeksi dalam hal penetapan Harga Jual Eceran
dilakukan oleh Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(4) Pemberitahuan Harga Jual Eceran dengan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilampiri :
a. label untuk masing-masing jenis dan merek minuman mengandung etil alkohol sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. contoh barang, kecuali untuk produk yang pernah diajukan atau diimpor;
c. kalkulasi Harga Jual Eceran untuk masing-masing jenis dan merek.
(5) Kalkulasi Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c harus mencakup semua
komponen yang meliputi :
a. untuk produk dalam negeri, seluruh biaya yang diminta atau seharus nya diminta oleh penjual
karena penyerahan Barang Kena Cukai (Harga Jual), cukai, PPN, PPnBM, biaya lain-lain,
keuntungan pengusaha, keuntungan penyalur, dan keuntungan pengecer,
b. untuk impor, Nilai Pabean, bea masuk, bea masuk tambahan, cukai, PPN, PPnBM, biaya lain-
lain, keuntungan importir, keuntungan penyalur, dan keuntungan pengecer.
Pasal 2
(1) Harga Jual Eceran minuman mengandung etil alkohol produksi dalam negeri yang total produksinya
dalam satu tahun takwim tidak dari 50.000 (lima puluh ribu) liter ditetapkan oleh Kepala Kantor
Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Harga Jual Eceran minuman mengandung etil alkohol produksi dalam negeri yang total produksinya
dalam satu takwim lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) liter ditetapkan oleh Direktur Cukai.
(3) Harga Jual Eceran minuman mengandung etil alkohol asal impor dalam jumlah berapapun ditetapkan
oleh Direktur Cukai.
Pasal 3
(1) Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan Harga Jual Eceran
wajib :
a. meneliti kebenaran pengisian CK-18;
b. membandingkan Harga Jual Eceran yang tercantum dalam CK-18 dengan harga di pasaran
atau harga dari merek lain yang sejenis;
c. meneliti kebenaran kadar etil alkohol yang diberitahukan dengan tarif cukainnya.
(2) Berdasarkan hasil penelitian atas pemberitahuan Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan penetapan Harga
Jual Ecearan.
(3) Jangka waktu penelitian dan penetapan Harga Jual eceran oleh kepala Kantor Inspeksi Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan Harga Jual
Eceran diterima secara lengkap dan benar.
(4) Apabila dalam jangka waktu tersebut Kepala kantor Inspeksi tidak memberikan keputusan,
pemberitahuan Harga Jual Eceran tersebut diterima.
(5) Kepala penetapan Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada
pengusaha yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah
direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 4
(1) Dalam hal penetapan Harga Jual Eceran oleh direktur Cukai, Kepala Kantor Inspeksi Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima pemberitahuan Harga Jual Eceran minuman mengandung
etil alkohol dengan surat pengantar secara lengkap dan benar, segera meneliti dan mengirimkannya
kepada Direktur Cukai melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima pemberitahuan Harga
Jual Eceran minuman mengandung etil alkohol dan surat pengantar dari Kepala Kantor Inspeksi,
secara meneliti dan meneruskannya kepada Direktur Cukai.
(3) Direktur Cukai dalam menetapkan Harga Jual Eceran wajib :
a. meneliti kebenaran pengisian CK-18,
b. membandingkan Harga Jual Eceran yang tercantum dalam CK-18 dengan harga dipasaran
atau harga dari merek lain yang sejenis;
c. meneliti kebenaran kadar etil alkohol yang diberitahukan dengan tarif cukainnya;
d. memperhatikan perhitungan nilai pabean, bea masuk, dan pungutan impor lainnya dalam hal
minuman mengandung etil alkohol asal impor.
(4) Berdasarkan hasil penelitian atas pemberitahuan Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3), Direktur Cukai menerbitkan penetapan Harga Jual eceran.
(5) Jangka waktu penelitian dan penetapan Harga Jual Eceran oleh Direktur Cukai paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak pemberitahuan Harga Jual Eceran diterima secara lengkap dan benar.
(6) Apabila dalam jangka waktu tersebut Direktur Cukai tidak memberikan keputusan, pemberitahuan
Harga Jual Eceran tersebut diterima.
(7) Keputusan penetapan Harga Jual Ecearan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada
pengusaha yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor
Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 5
Dalam hal terdapat keragua-raguan atas kadar etil alkohol dalam minuman mengandung etil alkohol yang
diberitahukan, Kepala Kantor atau Direktur Cukai dapat melakukan pengujian laboratoris atas biaya pengusaha
atau importir yang bersangkutan.
Pasal 6
(1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1998 sampai dengan 31 Maret 1998 Harga Jual Eceran minuman
mengandung etil alkohol yang dipakai sebagai dasar perhitungan cukai adalah Harga Jual Eceran yang
telah ditetapkan oleh Direktur Cukai atau Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
akan tetapi menggunakan tarif cukai yang baru.
(2) Terhitung mulai tanggal 1 April 1998 Harga Jual Eceran minuman mengandung etil alkohol yang
dipakai sebagai dasar perhitungan cukai adalah Harga Jual eceran baru yang ditetapkan oleh Direktur
Cukai atau Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir
sesuai contoh terlampir.
Pasal 7
Kepala Kantor Inspeksi direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan monitoring harga Jual
Eceran minuman mengandung etil alkohol kepada Direktur Cukai dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setiap tri wulan dalam Tahun Anggaran dengan menggunakan formulir
sesuai contoh terlampir.
Pasal 8
Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-17/BC/1996
tanggal 1 April 1996 tidak berlaku lagi.
Pasal 9
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bpk. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia;
3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia;
4. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia;
5. Sdr. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Sdr. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan DJBC;
7. Para Kepala Kantor Wilayah I s/d XII DJBC di seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Kantor Inspeksi DJBC di seluruh Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 1997
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
ttd.
SOEHARDJO
NIP.060013988
peraturan/kepdbc/97bc1997.txt · Last modified: 2023/02/05 06:00 by 127.0.0.1