peraturan:kepdbc:63bc1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP - 63/BC/1997
TENTANG
TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni
1997 tentang Kawasan Berikat dipandang perlu untuk menetapkan tatacara pendirian dan tatalaksana
pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai ;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3567);
3. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3568);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 TAHUN 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara
Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan dibidang
Ekspor;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan dibidang
Impor;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu
yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang
bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas
barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya
(DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor;
2. Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) adalah perseroan terbatas, koperasi yang berbentuk badan
hukum atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola, dan menyediakan sarana dan prasarana
guna keperluan pihak lain di KB yang diselenggarakannya berdasarkan persetujuan untuk
menyelenggarakan KB;
3. Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan
kegiatan usaha industri di KB;
4. Barang modal atau peralatan adalah barang yang dipergunakan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat
dalam rangka pembangunan/konstruksi KB dan peralatan atau perlengkapan yang diperlukan seperti
generating set, air conditioner atau peralatan listrik lainnya;
5. Peralatan perkantoran adalah peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan kantor PKB termasuk PKB
merangkap PDKB yang tidak akan habis dipakai seperti komputer, mesin fotokopi, atau mesin fax;
6. Menteri adalah Menteri Keuangan;
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
8. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean;
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan
Berikat yang bersangkutan;
10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu;
11. Persetujuan Usaha Industri adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan
Perdagangan atau Pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian dan
Perdagangan dan/atau Menteri-Menteri lainnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986, serta Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua
Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana
dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang
telah memiliki izin usaha kawasan industri.
13. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang
bersangkutan;
14. Konsolidasi barang ekspor adalah penggabungan beberapa pengiriman barang ekspor yang terdiri dari
beberapa PEB dalam satu petikemas.
Pasal 2
(1) Atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi dan peralatan perkantoran
yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap sebagai PDKB diberikan penangguhan
Bea Masuk (BM), tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.
(2) Atas impor barang modal dan peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses
produksi di PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
(3) Atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB diberikan penangguhan BM, pembebasan
Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
(4) Atas pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB
untuk diolah lebih lanjut atau mesin dan/atau peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung
dalam proses produksi di PDKB, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
(5) Atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut
PPN dan PPnBM.
(6) Atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya
dalam rangka subkontrak, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
(7) Atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau
PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
(8) Atas peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada
perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal, tidak dipungut
PPN dan PPnBM.
(9) Atas pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, diberikan
pembebasan Cukai.
(10) Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan dari DPIL untuk
diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan terhadap
barang yang diekspor;
(11) Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau
penangguhan BM, Cukai, dan pajak dalam rangka impor diberikan pembebasan atau penangguhan BM,
pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor.
Pasal 3
Pemasukan dan pengeluaran barang impor ke dan dari KB hanya dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai.
Pasal 4
Mesin dan/atau peralatan pabrik yang dipergunakan dalam kegiatan produksi di PDKB dapat diganti dengan
ketentuan bahwa mesin dan/atau peralatan yang diganti tersebut :
a. diekspor kembali; dan/atau
b. dipindahtangankan kepada PDKB lain; dan/atau
c. dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor berdasarkan harga
transaksi sepanjang telah memenuhi tatalaksana kepabeanan di bidang impor; dan/atau
d. dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 5
Barang-barang asal impor berupa makanan dan/atau minuman yang dimaksudkan untuk dikonsumsi di dalam
KB atau barang impor lainnya selain dimaksud pasal 2 wajib dilunasi BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22
Impor sesuai tatalaksana kepabeanan di bidang impor dan cukai di Kantor Pabean sebelum dimasukkan ke
dalam KB.
Pasal 6
Barang yang dikeluarkan dari KB untuk diekspor diberlakukan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor.
Pasal 7
(1) Perusahaan yang dapat diberikan persetujuan sebagai PKB adalah perusahaan:
a. dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
b. dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), baik sebagian atau seluruh modal sahamnya
dimiliki oleh peserta asing;
c. non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
d. koperasi yang berbentuk badan hukum; atau
e. yayasan;
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai :
a. PKB;
b. PKB merangkap PDKB di sebagian wilayah KB; atau
c. PKB merangkap PDKB di seluruh wilayah KB
Pasal 8
(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang bertindak sebagai PKB atau PKB
merangkap PDKB harus berlokasi di Kawasan Industri.
(2) Dalam hal kawasan yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) berada di
dalam daerah yang tidak mempunyai kawasan industri, maka kawasan tersebut termasuk di dalam
kawasan peruntukan industri yang ditetapkan Pemerintah Daerah Tingkat II.
(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang berlokasi di luar kawasan industri
atau kawasan peruntukan industri yang telah melaksanakan kegiatan industri sebelum ditetapkannya
Keputusan ini dapat ditetapkan sebagai PKB merangkap PDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf c.
BAB II
PERSETUJUAN SEBAGAI PKB ATAU PDKB
Bagian Kesatu
Persetujuan sebagai PKB
Pasal 9
Penetapan suatu bangunan, tempat atau kawasan sebagai KB serta pemberian persetujuan sebagai PKB atau
PKB merangkap PDKB dilakukan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 10
(1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 9 diajukan oleh pengusaha kepada Presiden RI
melalui Menteri setelah fisik bangunan berdiri dengan menggunakan contoh dalam Lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 dengan melampirkan :
a. Fotokopi Surat Persetujuan Usaha Industri, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan
Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instansi teknis terkait;
b. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau yayasan yang telah disahkan
oleh Pejabat yang berwenang;
c. Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat, atau Kawasan yang
mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);
d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib
menyerahkan SPT;
e. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah
setempat;
f. Peta lokasi/tempat yang akan diusahakan sendiri sebagai PDKB;
g. Daftar isian sebagaimana contoh lampiran I A Keputusan ini;
h. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi KB yang dibuat oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang
ditunjuknya sebagaimana contoh lampiran I B Keputusan ini.
(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau pejabat yang
ditunjuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen.
(3) Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan berkas
permohonan kepada Menteri untuk diteruskan kepada Presiden RI.
(4) Permohonan yang kurang lengkap dibuatkan pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan kepada
yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh lampiran I C Keputusan ini.
(5) Tatacara permohonan pemberian persetujuan sebagai PKB atau PKB merangkap PDKB sebagaimana
dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Keputusan ini.
Pasal 11
(1) Pengusaha yang akan menyelenggarakan KB dapat mengajukan permohonan persetujuan sebagai PKB
atau PKB merangkap PDKB sebelum fisik bangunan pabrik berdiri dengan menggunakan contoh dalam
Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan No.291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 dengan
melampirkan:
a. Fotokopi Surat Persetujuan Usaha Industri dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari
Instansi teknis terkait;
b. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Yayasan yang telah disahkan
oleh Pejabat yang berwenang;
c. Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan yang
mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);
d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib
menyerahkan SPT;
e. Rencana peta lokasi/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat persetujuan dari
Pemerintah Daerah setempat;
f. Rencana peta lokasi/tempat yang akan diusahakan sendiri sebagai PDKB;
g. Keterangan tertulis dari pemilik kawasan industri/kawasan peruntukan industri bahwa
perusahaan tersebut berlokasi di kawasan industri /kawasan peruntukan industri yang
bersangkutan.
h. Daftar isian sebagaimana contoh Lampiran I A Keputusan ini.
(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau pejabat yang
ditunjuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen.
(3) Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan berkas permohonan
kepada Menteri untuk diteruskan kepada Presiden RI.
(4) Permohonan yang kurang lengkap dibuatkan pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan kepada
yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh lampiran I C Keputusan ini.
(5). Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan lokasi sebagaimana contoh lampiran I B Keputusan ini dilakukan
oleh Kepala Kantor setempat berdasarkan permohonan yang bersangkutan setelah fisik bangunan
selesai dan KB siap beroperasi selambat-lambatnya 2 tahun sejak diberikannya persetujuan PKB.
(6) Tatacara permohonan pemberian persetujuan sebagai PKB atau PKB merangkap PDKB sebagaimana
dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Lampiran II Keputusan ini.
Pasal 12
Pengusaha pemegang persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB sebagaimana dimaksud pasal 11 yang tidak
memulai pekerjaan fisik bangunan dalam jangka waktu 6 bulan atau tidak menyelesaikan fisik bangunan dalam
jangka waktu 2 tahun sejak diberikannya persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB, maka terhadap
persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB dapat dicabut dan barang yang telah diimpor diselesaikan dengan
cara :
a. diekspor kembali ;
b. dipindahtangankan kepada PKB lain ;
c. dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22 Impor sepanjang telah
memenuhi ketentuan tatalaksana kepabeanan dibidang impor.
Pasal 13
KB harus memenuhi persyaratan fisik meliputi :
a. Lokasi KB dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut
barang.
b. Lokasi KB tidak boleh berhubungan langsung dengan bangunan lain.
c. Lokasi KB mempunyai fasilitas sistem satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke
dari KB.
d. Lokasi KB mempunyai pagar keliling dengan ketinggian vertikal sekurang-kurangnya 2,5 meter.
e. Menyediakan ruangan yang memadai bagi petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan di KB
dan pos penjagaan di pintu utama.
f. Memasang papan nama yang dapat dibaca dan tampak jelas di depan perusahaan.
Bagian Kedua
Persetujuan sebagai PDKB
Pasal 14
(1) Pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha industri sebagai PDKB sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan (b) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum memulai
kegiatannya wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal melalui PKB dengan menggunakan
contoh dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan No.291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997
dengan melampirkan :
a. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan perusahaan industri di KB dilampiri surat rekomendasi
PKB;
b. Fotocopy Persetujuan Usaha Industri dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instansi
teknis terkait;
c. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Yayasan yang telah disahkan
oleh Pejabat yang berwenang;
d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi Perusahaan yang sudah wajib
menyerahkan SPT;
e. Peta lokasi/tempat dan tata letak pabrik yang dijadikan PDKB;
f. Saldo bahan baku, bahan baku dalam proses, barang jadi, barang modal, dan peralatan
pabrik.
(2) PKB sebelum memberikan rekomendasi berkewajiban untuk melakukan penelitian kelengkapan
persyaratan yang diwajibkan kepada PDKB yang akan melakukan kegiatan usaha industri di KB yang
diselenggarakannya.
(3) Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat yang
ditunjuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan.
(4) erhadap PDKB yang telah memenuhi persyaratan sebagamana dimaksud pada ayat (1), Direktur
Jenderal memberitahukan kepada Kepala Kantor dengan menggunakan contoh dalam Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 .
(5) Tatacara persetujuan PDKB untuk melakukan kegiatan ditetapkan lebih lanjut dalam Lampiran III
Keputusan ini.
Pasal 15
Bangunan PDKB harus memenuhi persyaratan fisik meliputi :
a. Memiliki tempat penimbunan bahan baku, tempat pengolahan, tempat penimbunan barang jadi, tempat
penimbunan barang sisa hasil pengolahan dan/atau potongan serta tempat penimbunan barang rusak
atau busuk.
b. Memasang papan nama yang dapat dibaca dan tampak jelas dimuka perusahaan.
BAB III
KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN
TANGGUNG JAWAB PKB DAN PDKB
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 16
PKB berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
a. Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen impor atas barang modal dan peralatan
yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan/konstruksi dan peralatan perkantoran KB;
b. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
c. Memberikan rekomendasi kepada PDKB yang akan melakukan kegiatan usaha di KB;
d. Memasang tanda nama perusahaan dan nomor/tanggal persetujuan PKB yang dimiliki ditempat yang
dapat dilihat umum dengan jelas;
e. Melaporkan kepada Kepala Kantor apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi.
Pasal 17
PDKB berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
a. Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas pemasukan, pemindahan dan
pengeluaran barang dan/atau bahan di KB;
b. Menyelenggarakan pembukuan tentang pemasukan, pemindahan, dan pengeluaran barang dan/atau
bahan ke dan dari KB sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
c. Memberi kode untuk setiap jenis barang sesuai dengan sistem pembukuan perusahaan secara
konsisten;
d. Memasukkan kembali barang sisa dan/atau potongan hasil pekerjaan sub kontrak.
Pasal 18
(1) PKB dan PDKB berkewajiban menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku
dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh)
tahun.
(2) PKB dan PDKB berkewajiban menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pejabat Bea dan Cukai.
Pasal 19
(1) PDKB wajib membuat laporan 3 (tiga) bulanan tentang persediaan bahan baku, barang dalam proses,
dan barang jadi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran IV A, IV B, dan IV C
Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997;
(2) Laporan 3 (tiga) bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Kepala Kantor selambat
-lambatnya tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, dan Januari.
Pasal 20
PKB dan PDKB wajib menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan KB apabila dilakukana udit oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.
Bagian Kedua
Larangan
Pasal 21
(1) PKB dilarang memindahkan barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran tanpa persetujuan
Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
(2) PDKB dilarang memindahkan barang modal atau peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung
dalam proses produksi PDKB serta barang dan/atau bahan tanpa persetujuan Direktur Jenderal atau
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
Pasal 22
Barang yang dilarang untuk diimpor tidak diperbolehkan untuk dimasukkan ke KB.
Bagian Ketiga
Tanggung Jawab
Pasal 23
(1) PKB dan PDKB bertanggung jawab terhadap BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor yang
terutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari KB.
(2) PKB dan PDKB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal
barang yang ada di KB :
a. musnah tanpa sengaja; dan/atau
b. diekspor; dan/atau
c. diekspor kembali; dan/atau
d. diimpor untuk dipakai; dan/atau
e. dimasukkan ke KB lainnya.
BAB IV
PEMASUKAN BARANG KE KB
Pasal 24
(1) Perusahaan yang telah mendapat persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB dapat memasukan
barang modal dan/atau peralatan untuk keperluan pembangunan/ konstruksi , perluasan dan peralatan
perkantoran KB dengan diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22
Impor dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :
a. Nomor dan tanggal pemberian persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB;
b. Daftar rincian barang yang dibutuhkan meliputi jumlah, jenis/tipe dan nilai pabean.
(3) Atas permohonan yang disetujui oleh Direktur Jenderal diterbitkan keputusan penangguhan BM, tidak
dipungut PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22 Impor.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala
Kantor tempat pemasukan barang dan yang mengawasi KB yang bersangkutan.
(5) Pelaksanaan impor barang dimaksud pada ayat (1) diberlakukan tatalaksana kepabeanan dibidang
impor dan diselesaikan di kantor tempat pemasukan barang.
Pasal 25
Pemasukan barang modal dan peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi,
barang dan/atau bahan untuk diolah ke KB, dapat dilakukan dari :
a. Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
b. Gudang Berikat (GB);
c. KB lainnya;
d. PDKB dalam satu KB;
e. Produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan;
f. DPIL.
Pasal 26
(1) Pemasukan barang asal impor oleh PDKB dari TPS ke KB dilakukan dengan menggunakan formulir
BC 2.3 dilampiri dengan Bill of Lading atau Airway Bill, Invoice, Packing List dan dokumen pendukung
lainnya.
(2) Formulir BC 2.3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 3 (tiga) copy lembar ke-1 diajukan oleh PDKB
atau kuasanya kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB, dengan peruntukan :
a. Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan;
b. Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan/TPS;
c. Lembar ke-3 untuk PDKB;
d. Copy Lembar ke-1 untuk Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi KB, Biro Pusat Statistik
Jakarta dan Bank Indonesia.
(3) Tatacara pemasukan barang asal impor oleh PDKB dari TPS ke KB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran IV Keputusan ini.
Pasal 27
(1) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan penyegelan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan fisik
kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan
dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal.
Pasal 28
(1) Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 oleh PDKB dari GB ke KB dilakukan dengan
menggunakan formulir BC 2.3 dilampiri Invoice , Packing List dan dokumen pendukung lainnya.
(2) Formulir BC 2.3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 4 (empat) copy lembar ke-1 diajukan oleh
PPGB atau kuasanya kepada Pejabat Bea dan Cukai di GB, dengan peruntukan :
a. Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan
b. Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di GB
c. Lembar ke-3 untuk PPGB
d. Copy lembar ke-1 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB , PDKB, Biro Pusat Statistik Jakarta dan
Bank Indonesia.
(3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyegelan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
(4) Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan fisik
kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan
dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal.
(5) Tatacara pemasukan barang dari GB ke KB diatur lebih lanjut dalam Lampiran V Keputusan ini.
Pasal 29
(1) Pemasukan barang dari KB lainnya ke KB dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dilampiri
kontrak.
(2) Formulir BC 2.3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 diajukan oleh PDKB
asal atau kuasanya kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB asal, dengan peruntukan :
a. Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan
b. Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB asal.
c. Lembar ke-3 untuk PDKB asal
d. Copy lembar ke-1 untuk PDKB Tujuan dan Pejabat Bea dan Cukai di KB Tujuan.
(3) Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyegelan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
(4) Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan fisik
kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan
dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal.
(5) Tatacara pemasukan barang dari KB lainnya ke KB diatur lebih lanjut dalam Lampiran VI Keputusan
ini.
Pasal 30
(1) Pemasukan barang antar PDKB dalam satu KB dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3
dilampiri kontrak.
(2) Formulir BC 2.3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 diajukan oleh PDKB
asal barang atau kuasanya kepada Pejabat Bea dan Cukai, dengan peruntukan :
a. Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan;
b. Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PDKB asal;
c. Lembar ke-3 untuk PDKB asal;
d. Copy lembar ke-1 untuk PDKB tujuan dan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PDKB
tujuan.
(3) Tatacara pemasukan barang antar PDKB dalam satu KB diatur lebih lanjut dalam Lampiran VII
Keputusan ini.
Pasal 31
(1) Pemasukan atau penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan
untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan
perpajakan terhadap barang yang diekspor.
(2) Pemasukan atau penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan
untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB dilakukan dengan menggunakan formulir BC 4.0 dilampiri faktur
pajak dan dokumen pendukung lainnya.
(3) Formulir BC 4.0 dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 diajukan oleh PDKB
atau kuasanya dengan peruntukkan :
a. Lembar ke-1 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB;
b. Lembar ke-2 untuk PDKB;
c. Copy lembar ke-1 untuk Bapeksta Keuangan dan Produsen pengguna fasilitas Bapeksta
Keuangan.
(4) Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik oleh
Pejabat Bea dan Cukai di KB.
(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam formulir BC. 4.0 dan diberi
cap "Fasilitas Bapeksta Keuangan".
(6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai, Pejabat Bea dan Cukai di
KB memberi persetujuan masuk dengan mencantumkan tanggal dan jam masuk serta tanda tangan,
nama terang, dan NIP pada BC .4.0 .
(7) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Pejabat Bea dan
Cukai di KB melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kantor untuk dilakukan penyelidikan sesuai
ketentuan yang berlaku.
(8) Tatacara pemasukan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan ke KB diatur
lebih lanjut dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
Pasal 32
(1) Pemasukan barang modal dan peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses
produksi dan pemasukan barang dan/atau bahan dari DPIL ke KB dilakukan dengan menggunakan
formulir BC 4.0 dilampiri dengan faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.
(2) Formulir BC 4.0 dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditambah satu copy lembar ke-1 diajukan oleh PDKB
atau kuasanya kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB, dengan peruntukan:
a. Lembar ke-1 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB;
b. Lembar ke-2 untuk PDKB;
c. Copy lembar ke-1 untuk perusahaan di DPIL.
(3) Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan fisik
kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan
dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal.
(4) Tatacara pemasukan barang dari DPIL ke KB diatur lebih lanjut dalam Lampiran IX Keputusan ini.
BAB V
PENGELUARAN BARANG DARI KB
Pasal 33
Pengeluaran barang hasil olahan PDKB dari suatu KB dapat dilakukan dengan tujuan :
a. Ekspor;
b. KB lainnya;
c. PDKB lainnya pada satu KB;
d. Entrepot untuk Tujuan Pameran (ETP); atau
e. DPIL.
Pasal 34
(1) Pengeluaran barang hasil olahan PDKB untuk diekspor dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)/Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT) dilampiri formulir BC 2.3.
(2) Formulir BC 2.3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah satu copy lembar ke-1 dengan peruntukan :
a. Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan;
b. Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB;
c. Lembar ke-3 untuk PDKB;
d. Copy lembar ke-1 untuk Pejabat Bea dan Cukai di pelabuhan muat/TPS.
(3) Pejabat Bea dan Cukai di KB berdasarkan pemberitahuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melakukan pengawasan atas pelaksanaan stuffing dan melakukan peneraan segel pada petikemas/
kemasan barang, mencatat nomor dan jenis segel pada formulir BC 2.3 dan memberikan catatan
nomor dan tanggal BC 2.3 pada PEB/PEBT.
(4) Persetujuan muat diberikan oleh Pejabat Bea dan Cukai di KB
(5) Pejabat Bea dan Cukai di Pelabuhan Muat/TPS mencocokkan nomor petikemas/kemasan barang
dengan data yang tercantum pada formulir BC 2.3.
(5) Tatacara pengeluaran barang hasil olahan PDKB untuk diekspor diatur lebih lanjut dalam Lampiran X
Keputusan ini.
Pasal 35
(1) Pengeluaran barang hasil olahan dari KB ke KB lainnya untuk diolah lebih lanjut atau untuk pengemas
hasil produksi dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3. dilampiri kontrak.
(2) Formulir BC 2.3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 diajukan oleh PDKB
asal atau kuasanya kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB asal, dengan peruntukan :
a. Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan
b. Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB asal.
c. Lembar ke-3 untuk PDKB asal
d. Copy lembar ke-1 untuk PDKB Tujuan dan Pejabat Bea dan Cukai di KB tujuan.
(3) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyegelan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
(4) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan fisik
kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan.
(5) Tatacara pengeluaran barang hasil olahan dari KB ke KB lainnya diatur lebih lanjut dalam Lampiran VI
Keputusan ini.
Pasal 36
(1) Pengeluaran barang hasil olahan dari PDKB ke PDKB lainnya dalam satu KB untuk diolah lebih lanjut
atau untuk pengemas hasil produksi dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dilampiri kontrak.
(2) Formulir BC.2.3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 diajukan oleh PDKB
asal atau kuasanya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PDKB asal, dengan peruntukan :
a. Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan
b. Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PDKB asal
c. Lembar ke-3 untuk PDKB asal
d. Copy lembar ke-1 untuk PDKB tujuan dan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PDKB
tujuan.
(3) Tatacara Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar PDKB dalam satu KB diatur
lebih lanjut dalam Lampiran VII Keputusan ini.
Pasal 37
(1) Barang hasil olahan PDKB dalam suatu KB dapat dipamerkan ke ETP dan harus dikembalikan ke KB
asal dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah pameran selesai.
(2) Pengeluaran barang hasil olahan PDKB dari suatu KB yang akan dipamerkan ke ETP dilakukan dengan
menggunakan formulir BC 2.3 dalam rangkap 3 ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 yang dilampiri
dengan rincian dan golongan barang berikut nilai pabeannya dengan peruntukan :
a. Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan;
b. Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB;
c. Lembar ke-3 untuk PDKB ;
d. Copy lembar ke-1 untuk Pejabat Bea dan Cukai di ETP dan Pengusaha ETP;
(3) Pemasukan kembali barang yang telah selesai dipamerkan dari ETP ke KB asal dilakukan dengan
menggunakan formulir BC 2.3 dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 dilampiri
formulir BC.2.3 asal barang dengan peruntukan:
a. Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan;
b. Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di ETP;
c. Lembar ke-3 untuk PETP;
d. Copy lembar ke-1 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB dan PDKB;
(4) Pengangkutan barang sebagaimana dimaskud ayat (2) dan (3) dilakukan penyegelan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
(5) Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan fisik oleh
Pejabat Bea dan Cukai di KB.
(6) Tatacara pengeluaran barang hasil olahan dari KB ke ETP dan pemasukan kembali barang dari ETP ke
KB asal diatur lebih lanjut dalam Lampiran XI Keputusan ini.
Pasal 38
(1) Pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL, hanya dapat dilakukan setelah ada realisasi
ekspor dan/atau pengeluaran ke PDKB lainnya.
(2) Barang yang akan dikeluarkan ke DPIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyakbanyaknya
berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai realisasi ekspor dan/atau pengeluaran ke PDKB
lainnya.
(3) Perhitungan 25 % dimaksud ayat (2) didasarkan pada PEB/PEBT dan/atau dokumen pengeluaran ke
KB lain (Formulir BC.2.3) dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran
PEB/PEBT dan/atau Formulir BC.2.3 tersebut.
(4) Terhadap barang asal impor yang telah diolah oleh PDKB yang akan dikeluarkan ke DPIL dilakukan
pemeriksaan pabean.
(5) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai dengan tatalaksana kepabeanan di bidang impor.
(6) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBM dan
PPh Pasal 22 Impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang
memperoleh fasilitas penangguhan atau pembebasan BM, cukai, atau pajak dalam rangka impor.
(7) Dasar perhitungan pungutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :
a. BM berdasarkan tarif bahan baku dengan pembebanan yang berlaku pada saat diimpor untuk
dipakai dan nilai pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke KB ;
b. Cukai berdasarkan ketentuan perundang-undangan cukai yang berlaku ;
c. PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22 berdasarkan tarif bahan baku dan harga berdasarkan harga
penyerahan.
(8) Perubahan persentase dari nilai ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 39
(1) Pengeluaran barang asal impor yang tidak diolah di KB untuk tujuan diekspor kembali dilakukan dengan
menggunakan formulir PEBT dilampiri BC 2.3.
(2) Formulir BC 2.3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah satu copy lembar ke-1 dengan peruntukan :
a. Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan
b. Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB
c. Lembar ke-3 untuk PDKB
d. Copy lembar ke-1 untuk Pejabat Bea dan Cukai di pelabuhan muat/TPS
(3) Tatacara pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran
XII Keputusan ini
BAB VI
SUBKONTRAK
Pasal 40
(1) PDKB dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahannya kepada PDKB lain dalam satu
KB, KB lainnya atau perusahaan industri di DPIL, kecuali pekerjaan pemeriksaan awal, pemeriksaan
akhir, penyortiran dan pengepakan.
(2) Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis produk dan harus
diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkannya barang dan/atau bahan
dari KB.
(3) Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan perjanjian
sub kontrak yang sekurang-kurangnya memuat uraian pekerjaan yang dilakukan, jangka waktu,
jumlah barang dan/atau bahan yang diterima dari PDKB dan jumlah hasil pekerjaan yang
dikembalikan kepada PDKB termasuk barang sisa dan/atau potongan.
(4) Penyerahan pekerjaan subkontrak kepada perusahaan industri yang berada di DPIL harus disertai
surat pernyataan dari pelaksana sub kontrak tentang kesediaan untuk dilakukan audit oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dan jaminan yang diserahkan kepada Bendaharawan Bea dan Cukai atau
Pejabat yang ditunjuknya berupa :
a. Jaminan tunai; atau
b. Jaminan bank; atau
c. Customs Bond yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi yang disetujui Menteri Keuangan;
atau
d. Surat Sanggup Bayar (SSB) bagi perusahaan yang tergolong dalam daftar putih yang
ditetapkan Menteri.
(5) Penyerahan barang dan/atau bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
formulir BC 2.3.
(6) Terhadap penyerahan barang dan/atau bahan yang akan diserahkan kepada pelaksana subkontrak di
DPIL dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai di KB
(7) Penyerahan kembali barang hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
PDKB pemberi pekerjaan subkontrak dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3.
(8) Terhadap penyerahan kembali barang hasil pekerjaan sub kontrak sebagaimana dimaksud ayat (7)
dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai di KB.
(9) Tatacara pengeluaran barang dalam rangka sub kontrak dan pemasukan kembali barang hasil
pekerjaan sub kontrak diatur lebih lanjut dalam Lampiran XIII Keputusan ini.
Pasal 41
(1) PDKB dapat digolongkan dalam Daftar Putih apabila telah memenuhi persyaratan :
a. Selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak pernah melakukan pelanggaran;
b. Selalu memenuhi kewajiban pabean dan perpajakan dengan baik dan tepat waktu;
c. Hasil post audit menunjukkan profil perusahaan baik.
(2) Daftar Putih dapat diberikan kepada perusahaan yang baru berdiri berdasarkan permohonan PDKB
yang bersangkutan
(3) PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari Daftar Putih apabila di kemudian
hari ternyata telah melakukan pelanggaran salah satu dari persyaratan yang ditetapkan.
BAB VII
PENGELUARAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN PABRIK DARI KB UNTUK
PEMINJAMAN DAN REPARASI/PERBAIKAN
Pasal 42
(1) Mesin dan/atau peralatan pabrik yang akan dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan subkontrak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat dipinjamkan oleh PDKB kepada PDKB lainnya atau
pelaksana sub kontrak di DPIL untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat
diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) kali 12 (dua belas) bulan.
(2) Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelaksana
sub kontrak di DPIL dilakukan dengan menggunakan Formulir BC.2.3 dan wajib mempertaruhkan
jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Bendaharawan Bea dan Cukai atau Pejabat
yang ditunjuknya.
(3) PDKB dapat mengeluarkan mesin dan/atau peralatan pabrik ke DPIL dengan tujuan untuk direparasi/
diperbaiki dengan menggunakan Formulir BC.2.3 dan menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 kepada Bendaharawan Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya.
(4) Reparasi/perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diizinkan untuk jangka waktu paling lama
12 (dua belas) bulan sejak mesin dan/atau peralatan pabrik dikeluarkan dari KB.
(5) Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dari KB ke luar negeri dengan tujuan reparasi/perbaikan
dilakukan dengan menggunakan PEBT dan Formulir BC.2.3.
(6) Tatacara pengeluaran dan pemasukan kembali mesin dan/atau peralatan pabrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Lampiran XIV Keputusan ini.
Pasal 43
Mesin dan/atau peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi di PDKB dapat
diganti dengan ketentuan bahwa mesin dan/atau peralatan yang diganti tersebut :
a. diekspor kembali; dan/atau
b. dipindahtangankan kepada PDKB lain; dan/atau
c. dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang telah
memenuhi ketentuan di bidang impor; dan/atau
d. dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
BAB VIII
PEMERIKSAAN PEMBUKUAN
Pasal 44
(1) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan
kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas 21
pembukuan, catatan, dan dokumen PKB dan PDKB yang berkaitan dengan pemasukan dan
pengeluaran barang ke dan dari KB, pemindahan barang dalam KB serta pencacahan sediaan barang.
(2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedapatan selisih kurang jumlah dan/
atau jenis barang atau ditemui adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, PKB dan
/atau PDKB bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh pasal 22 Impor yang
terhutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari pungutan negara yang
terutang.
(3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat selisih lebih jumlah dan/
atau jenis barang maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB IX
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN
Bagian Kesatu
PKB
Pasal 45
(1) Dalam hal hasil audit kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal menunjukkan adanya
pelanggaran atas ketentuan kepabeanan yang mengakibatkan kerugian hak keuangan negara, Menteri
dapat membekukan persetujuan PKB atas saran Direktur Jenderal.
(2) Persetujuan PKB dibekukan bilamana PKB tersebut :
a. Berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya; atau
b. Menunjukkan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan KB.
(3) Pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah menjadi pencabutan
bilamana PKB :
a. tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau
b. tidak mampu lagi mengusahakan KB.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kembali bilamana PKB :
a. telah melunasi utangnya; atau
b. telah mampu kembali mengusahakan KB.
(5) Persetujuan PKB dicabut dalam hal :
a. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut selama berlakunya persetujuan, PKB
sama sekali tidak melakukan kegiatan;
b. Persetujuan usaha industri sudah tidak berlaku lagi;
c. PKB mengalami pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
d. PKB bertindak tidak jujur dalam usahanya;
e. Setelah proses pembekuan, tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan;
f. Atas permohonan PKB yang bersangkutan.
(6) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden RI.
Pasal 46
(1) Dalam hal persetujuan PKB dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), barang modal
atau peralatan dan/atau peralatan perkantoran yang terdapat di KB dalam waktu 30 hari sejak tanggal
pencabutan persetujuan harus :
a. diekspor kembali; dan/atau
b. dipindahtangankan kepada PKB lain; dan/atau
c. dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang
telah memenuhi tatalaksana kepabeanan di bidang impor; dan/atau
d. dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh PKB, barang yang
bersangkutan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.
Bagian Kedua
PDKB
Pasal 47
(1) Persetujuan PDKB dicabut apabila :
a. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut selama berlakunya persetujuan,
PDKB sama sekali tidak melakukan kegiatan usaha industri untuk tujuan ekspor;
b. Persetujuan usaha industri sudah tidak berlaku lagi;
c. PKB mengalami pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
d. PKB bertindak tidak jujur dalam usahanya;
e. Persetujuan PKB dicabut;
f. Atas permohonan PDKB yang bersangkutan.
(2) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PKB atas perintah
Direktur Jenderal atas nama Menteri.
Pasal 48
(1) Dalam hal persetujuan PDKB dicabut sebagaimana dimaksud pada pasal 47, barang modal atau
peralatan dan/atau barang dan/atau bahan yang terdapat di KB dalam waktu 30 hari sejak tanggal
pencabutan persetujuan harus :
a. diekspor kembali; dan/atau
b. dipindahtangankan kepada PDKB lain; dan/atau
c. dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang
telah memenuhi tatalaksana kepabeanan di bidang impor; dan/atau
d. dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh PDKB, barang yang
bersangkutan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.
BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 49
(1) Konsolidasi barang ekspor asal KB dapat dilakukan di :
a. Kawasan Berikat
b. TPS
c. Tempat lain diluar Kawasan Pabean.
(2) Konsolidasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan pengawasan Bea dan Cukai.
(3) Pengusaha Konsolidasi bertanggung jawab atas pelaksanaan konsolidasi barang ekspor
(4) Tatacara konsolidasi barang ekspor diatur lebih lanjut dalam Lampiran XV Keputusan ini.
Pasal 50
(1) Pemasukan dan pengeluaran petikemas kosong ke dan dari KB dilakukan oleh PDKB dengan
menggunakan pemberitahuan sebagaimana contoh dalam Lampiran XVI A Keputusan ini.
(2) Tacara pemasukan dan pengeluaran petikemas kosong sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Lampiran XVI Keputusan ini.
Pasal 51
Atas barang dan/atau bahan yang berada di PDKB yang rusak atau busuk, PDKB wajib :
a. mengekspor kembali; dan/atau
b. memusnahkan di bawah pengawasan Kepala Kantor; dan/atau
c. dimasukan untuk dipakai berdasarkan harga penyerahan.
Pasal 52
Barang sisa dan/atau potongan dari PDKB dapat :
a. Dikeluarkan ke DPIL dengan melunasi BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang
telah memenuhi ketentuan tatalaksana kepabeanan di bidang impor dan cukai dengan menggunakan
pemberitahuan pabean; dan/atau
b. Dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi KB yang bersangkutan.
Pasal 53
Ketentuan yang diatur dalam keputusan ini tidak berlaku untuk Kawasan Berikat Batam.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
(1) Dengan berlakunya keputusan ini, semua Keputusan dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh
Direktur Jenderal tentang KB dan Entrepot Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha pergudangan di KB sebelum berlakunya keputusan ini,
dapat melaksanakan usahanya sebagai gudang berikat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.05/1996 dalam jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
(3) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) yang
telah diajukan sebelum 1 April 1997 kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, diselesaikan berdasarkan
ketentuan yang lama sampai dengan 1 Oktober 1997.
(4) Persetujuan EPTE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan ditetapkan oleh Menteri sebagai
PKB merangkap PDKB sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
(5) Perusahaan-perusahaan yang telah berstatus EPTE berdasarkan Keputusan ini ditetapkan sebagai PKB
merangkap PDKB.
Pasal 55
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Juli 1997
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
ttd.
SOEHARDJO
NIP. 060013988
peraturan/kepdbc/63bc1997.txt · Last modified: 2023/02/05 06:20 by 127.0.0.1