peraturan:kepdbc:47bc2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP - 47/BC/2000
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU
UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU
UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :
a. bahwa peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemberian fasilitas keringanan bea
masuk merupakan tuntutan yang utama bagi upaya memacu pembangunan industri di dalam negeri;
b. bahwa peningkatan pelayanan pemberian fasilitas keringanan bea masuk, harus tetap memperhatikan
hak dan kepentingan negara, oleh karena itu dipandang perlu mengatur lebih lanjut tata cara pemberian
fasilitas keringanan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KMK.05/2000
tanggal 31 Maret 2000 dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2. Keputusan Presiden Nomor 355/M tahun 1999;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem
Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 569/KMK.01/1999;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000
tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu untuk Pembuatan Bagian
Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-Alat Besar ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR
SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000.
Pasal 1
Atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu
untuk perakitan alat-alat besar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 99/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000 oleh industri alat-alat besar diberikan fasilitas
keringanan bea masuk dengan ketentuan sebagai berikut :
(1). Atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian
tertentu untuk perakitan alat-alat besar diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir bea
masuknya menjadi 5 % (lima persen).
(2). Dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5 % (lima
persen) atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.
Pasal 2
Jenis barang yang mendapat fasilitas keringanan bea masuk didasarkan pada daftar bahan baku dan bagian
tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar dan bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KMK.05/2000 tanggal
31 Maret 2000.
Pasal 3
(1). Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, perusahaan industri alat besar
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
sesuai contoh lampiran I keputusan ini, dengan dilampiri :
a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisir oleh Instansi terkait atau
memperlihatkan dokumen aslinya kepada Pejabat Direktorat Fasilitas Kepabeanan.
b. Fotokopi Surat Izin Usaha Industri Alat Besar yang telah dilegalisir oleh Departemen /
Instansi terkait atau memperlihatkan dokumen aslinya kepada Pejabat Direktorat Fasilitas
Kepabeanan.
c. Daftar barang yang meliputi jenis barang, negara asal, pelabuhan bongkar, jumlah dan nilai
barang sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan ini.
(2). Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi persyaratan, Direktur
Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan, atas nama Menteri Keuangan memberikan
Keputusan Keringanan Bea Masuk, untuk keperluan produksi selama 1 (satu) tahun dengan jangka
waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan keringanan bea masuk
atas bahan baku, dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan
dilampiri daftar bahan baku dan bagian tertentu serta penunjukan pelabuhan bongkar.
Pasal 4
Industri alat besar yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk diwajibkan untuk :
(1). Menyelenggarakan pembukuan pengimporan atas bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan
bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar untuk keperluan audit di
bidang kepabeanan;
(2). Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun terhitung sejak realisasi impor pada
tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian
keringanan bea masuk;
(3). Menyampaikan laporan tentang realisasi impor atas bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan
bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar dimaksud pada Diktum
PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Verifikasi dan Audit.
Pasal 5
(1) Atas bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu
untuk perakitan alat-alat besar yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 aya t (2), apabila pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan
tentang jumlah, jenis, spesifikasi barang yang tercantum dalam daftar barang, dipungut bea masuk
dan pungutan impor lainnya dan tidak dikenakan denda;
(2) Atas bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu
untuk perakitan alat-alat besar yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk hanya dapat
digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;
(3) Penyalahgunaan bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian
tertentu untuk perakitan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan batalnya
fasilitas bea masuk yang diberikan, sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari kekurangan bea masuk.
Pasal 6
(1). Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan
dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan,
dan dokumen yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan bahan baku dan bagian tertentu
untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar ;
(2). Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pengusaha Industri bertanggung
jawab atas pelunasan bea masuk dan cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.
Pasal 7
Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan bagian
tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar
berdasarkan ketentuan lama dan belum merealisir seluruh impornya dapat tetap menggunakan surat keputusan
pemberian fasilitas pabean berdasarkan ketentuan lama hingga berakhirnya masa berlaku keputusan yang
bersangkutan, dengan ketentuan tidak dapat diperpanjang dan atau diubah
Pasal 8
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Bea dan cukai
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan DJBC;
7. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC di seluruh Indonesia;
9. Para Kepala Kantor Pelayanan DJBC di seluruh Indonesia.
10. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
11. Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI);
12. Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GP EI);
13. Ketua Gabungan Industri Alat Mobil Motor (GIAMM);
14. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor khusus Indonesia (GAIKINDO);
15. Ketua Asosiasi Industri Alat Besar Indonesia (HINABI).
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
Permana Agung D.
NIP 060044475
peraturan/kepdbc/47bc2000.txt · Last modified: 2023/02/05 20:55 by 127.0.0.1