KLIPedia

                KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
                           NOMOR KEP - 22/BC/1997

                              TENTANG

           TATA CARA PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF ATAS BARANG IMPOR
                         SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN

                  DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

a.  Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 
    25/KMK.05/1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Tatalaksana Pabean di Bidang Impor, perlu diatur 
    ketentuan tentang tata cara pelaksanaan penetapan tarif atas barang impor sebelum penyerahan 
    pemberitahuan pabean.

Mengingat : 

1.  Undang-undang Nomor : 10 TAHUN 1995 tentang kepabeanan (Lembaran Negara tahun 1995 nomor 75, 
    Tambahan Lembaran Negara nomor 3612 );
2.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 25/KMK.05/1997 tanggal.

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF 
ATAS BARANG IMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN.


                        Pasal 1

(1)     Setiap orang atau badan usaha yang akan mengimpor barang dapat mengajukan permohonan 
    penetapan tarif sebelum menyerahka pemberitahuan pabean kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
(2)     Permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir 
    sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan memperhatikan petunjuk pengisian 
    permohonan penetapan tarif pemberitahuan pabean sebagaimana tercantum pada Lampiran II 
    Keputusan ini.
(3)     Penyampaian formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani pemohon dapat dilakukan 
    secara langsung, melalui pos atau faksimile.
(4)     Setiap formulur permohonan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) nomor pos tarif dengan 1 (satu) 
    atau lebih jenis barang yang dapat diklasifikasikan dalam nomor pos tarif tersebut.


                        Pasal 2

Setelah diterima permohonan dimaksud dalam Pasal 1 dalam keadaan lengkap dan memenuhi syarat, 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan penetapan tarif atas barang impor sebelum penyerahan 
pemberitahuan pabean, dengan atau tanpa perubahan terhadap permohonan yang diajukan.


                        Pasal 3

(1)     Penetapan tarif atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean dimaksud dalam Pasal 
    2 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang barang yang dimpor mempunyai jenis dan 
    spesifikasi yang sesuai dengan yang tercantum dalam penetapan tarif bersangkutan.
(2)     Berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan ayat (1), Nomor Referensi Tarif yang tercantum dalam 
    penetapan tarif dimaksud Pasal 2 dicantumkan dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 
    yang bersangkutan.


                        Pasal 4

Penetapan tarif dimaksud dalam Pasal 2 menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal :
(1)     Terdapat perubahan ketentuan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang perubahan 
    klasifikasi, besarnya tarif bea masuk dan atau pembebanan impor lainnya.
(2)     Jenis/spesifikasi barang yang diimpor tidak sesuai dengan yang tercantum dalam penetapan tarif 
    bersangkutan.
(3)     Adanya pemberitahuan tertulis dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembatalan penetapan 
    tarif bersangkutan.


                        Pasal 5

Dalam hal pemohon tidak sependapat dengan penetapan tarif dimaksud pada Pasal 2, dalam jangka waktu 
selambat- lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal diterbitkannya, pemohon dapat mengajukan permohonan 
peninjauan kembali terhadap penetapan tarif bersangkutan dengan dilengkapi data dan bukti yang mendukung 
pengajuan peninjauan kembali tersebut.


                        Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1997




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 1997
Direktur Jenderal

ttd,

Soehardjo
NIP.060013988


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1.  Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2.  Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia ;
3.  Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia;
4.  Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5.  Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan DJBC;
6.  Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan RI;
7.  Kepala Kantor Wilayah I s/d XII DJBC di Seluruh Indonesia;
8.  Kepala Kantor Inspeksi DJBC di Seluruh Indonesia.