peraturan:kepdbc:20bc2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP - 20/BC/2000
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :
a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan dan
Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor : KEP-32/BC/1997 tanggal 1 April 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan
Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang pada Kantor Wilayah direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
b. Bahwa mengingat beban kerja yang berbeda pada tiap Kantor Wilayah direktorat Jenderal Bea dan
Cukai maka dipandang perlu untuk mengatur kembali petunjuk pelaksanaan verifikasi Pemberitahuan
Impor Barang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 491/KMK.05/1996 tanggal 31 Juli 1996 tentang Dasar
Penghitungan Bea Masuk atas Barang Impor;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 690/KMK.05/1996 tanggal 18 Desember 1996 tentang Nilai
Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 25/KMK.05/1996 tanggal 15 Januari 1997 tentang Tata Laksana
Kepabeanan di Bidang Impor;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 32/KMK.05/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 tanggal 24 Maret 1999 tentang
Petunjuk Umum Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor;
8. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-31/BC/1999 tanggal 22 April 1999 tentang
Tata cara Pemeriksaan barang Impor dan Ekspor serta Pedoman Kerja Melalui Hi-Co Scan X Ray
Container Inspection System;
9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-83/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999
tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 tanggal
24 Maret 1999 tentang Petunjuk Umum Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor Sebagaimana Telah
Disempurnakan Dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-47/BC/1999.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Pasal 1
Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang adalah kegiatan penelitian dokumen Pemberitahuan Impor Barang
beserta dokumen pelengkapnya, yang dilakukan setelah barang impor dikeluarkan dari Kawasan Pabean.
Pasal 2
Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang bertujuan :
a. Mengoptimalkan penerimaan negara pada sector Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor lainnya;
b. Menjamin pemenuhan ketentuan yang berlaku di bidang impor;
c. Menilai kinerja Importir;
d. Menilai kinerja system pelayanan pabean di bidang impor;
e. Menilai kinerja sumber daya manusia yang terlibat pada system pelayanan pabean di bidang impor.
Pasal 3
Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang dilakukan terhadap setiap Pemberitahuan Impor Barang, baik secara
individu per-dokumen maupun secara kolektif per-importir
Pasal 4
Untuk kepentingan pelaksanaan verifikasi Pemberitahuan Impor Barang, selambat-lambatnya satu bulan
setelah dikeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
mengirimkan Pemberitahuan Impor Barang beserta dokumen pelengkapnya ke Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 5
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai bertanggung jawab atas tertib pelaksanaan pengiriman Pemberitahuan
Impor Barang dan dokumen pelengkapnya serta kebenaran jumlah Pemberitahuan Impor Barang yang
seharusnya dikirim ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 6
Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai u.p. Bidang
Verifikasi, dilakukan melalui 3 (tiga) tahap secara berurutan yaitu :
a. Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap A;
b. Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap B;
c. Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap C;
Pasal 7
Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap A dilakukan terhadap setiap Pemberitahuan Impor Barang
secara individu dengan sasaran penelitian meliputi :
a. Kelengkapan dan kebenaran pengisian Pemberitahuan Impor Barang.
b. Kelengkapan dan validitas dokumen pelengkap Pemberitahuan Impor Barang;
c. Kelengkapan uraian jumlah dan jenis barang;
d. Kebenaran klasifikasi harmonized System dan pembebanan tarip
e. Kebenaran penggunaan kurs dan perhitungan pungutan impor;
f. Pemenuhan Peraturan Tata Niaga Impor (PTNI);
g. Kewajaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang;
h. Penetapan jalur dan alasannya;
i. Pelaksanaan dan Hasil Pemeriksaan Fisik;
j. Daya dan hasil guna Random Jalur Hijau untuk Hi-Co Scan;
k. Daya dan hasil guna NI/NHI/Random Jalur Merah;
l. Daya dan hasil guna Nota Pemeriksaan Fisik;
m. Daya dan hasil guna Lembar Keputusan Pejabat Analis Hi-Co Scan;
n. Daya dan hasil guna Hi-Co Scan.
Pasal 8
Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap B dilakukan terhadap setiap Pemberitahuan Impor Barang
secara individu dengan sasaran penelitian meliputi :
a. Daya dan hasil guna serta validitas invoice;
b. Daya dan hasil guna data Base Harga;
c. Kewajaran pemberitahuan Nilai Pabean;
d. Kebenaran alasan permintaan Deklarasi Nilai Pabean (DNP);
e. Ketepatan waktu penerimaan Deklarasi Nilai Pabean (DNP);
f. Daya dan hasil guna permintaan Deklarasi Nilai Pabean (DNP);
g. Kebenaran penetapan Nilai Pabean;
h. Metode penetapan Nilai Pabean:
i. Penggolongan Jenis Komoditi;
j. Penggolongan Negara/Pelabuah Muat.
Pasal 9
(1) Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap C, merupakan analisis hasil verifikasi Pemberitahuan
Impor Barang Tahap A dan Tahap B yang dilakukan per Importir untuk periode minimal 1 (satu) bulan.
(2) Khusus untuk Kantor Wilayah IV dan V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pelaksanaan Verifikasi
Pemberitahuan Impor Barang Tahap C dapat dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria selektif
yang ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Verifikasi dan
Audit
(3) Proses selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan media komputer.
Pasal 10
(1) Hasil verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap A dituangkan pada halaman 1 (satu) Nota Temuan
Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap A dan Tahap B (NTVPIB A/B) dengan menggunakan
formulir sesuai Lampiran I.
(2) Hasil verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap B dituangkan pada halaman 2 (dua) Nota Temuan
Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap A dan Tahap B (NTVPIB A/B) dengan menggunakan
formulir sesuai Lampiran I.
(3) Nota Temuan Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap A dan Tahap B (NTVPIB A/B) disematkan
pada Pemberitahuan Impor Barang.
(4) Dalam hal Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan
pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor lainnya, dibuatkan Nota Temuan Verifikasi
Tambah Bayar/Restitusi (NTVTBR) dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran II.
(5) NTVTBR disematkan pada Pemberitahuan Impor Barang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari NTVPIB A/B
Pasal 11
(1) Atas Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang dari Importir yang dianalisa pada Tahap C, dibuatkan
Nota Temuan Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap C (NTVPIB C) dengan menggunakan
formulir sesuai Lampiran III, dilampiri dengan :
a. Data Kinerja Importir dan Sistem Pelayanan Pabean di Bidang Impor dengan menggunakan
formulir sesuai Lampiran IV;
b. Data Kinerja Pegawai dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran V.
(2) Hasil Temuan Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap C dapat berupa :
a. Rekomendasi tambah bayar/restitusi;
b. Rekomendasi Audit;
c. Rekomendasi pencabutan fasilitas;
d. Rekomendasi penyelidikan/penyidikan;
e. Rekomendasi pembinaan pegawai;
f. Rekomendasi Updating Profile dan Data Base Harga;
g. Rekomendasi Operasi Intelijen;
h. Rekomendasi Penyempurnaan Sistem Pelayanan Pabean di Bidang Impor.
(3) Hasil Temuan Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Tahap C segera diteruskan kepada Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk ditindak lanjuti.
Pasal 12
Pemberitahuan Impor Barang yang telah selesai diverifikasi, ditatusahakan dan disimpan per Importir oleh
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai u.p. bidang Verifikasi.
Pasal 13
(1) Setiap awal bulan April, Juli, Oktober dan Januari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai mengirimkan Laporan Triwulan Hasil Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang dengan
menggunakan formulir sesuai Lampiran VI kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p direktur
Verifikasi dan Audit.
(2) Laporan Triwulan Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan :
a. Daftar Kinerja Importir dan Sistem Pelayanan Pabean di Bidang Impor dengan menggunakan
formulir sesuai Lampiran VII;
b. Daftar rekomendasi Updating Data Base harga dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran
VIII;
c. Daftar Pemberitahuan Impor Barang Tambah Bayar dengan menggunakan formulir sesuai
Lampiran IX;
d. Daftar Pemberitahuan Impor Barang Restitusi dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran
X;
e. Daftar Kinerja Pejabat Fungsional Pemeriksa Barang dengan menggunakan formulir sesuai
Lampiran XI
f. Daftar Kinerja Pejabat Fungsional Pemeeiksa dokumen II Jalur dengan menggunakan formulir
sesuai Lampiran XII;
g. Daftar Kinerja Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Merah dengan menggunakan
formulir sesuai Lampiran XIII;
Pasal 14
Pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 15
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-32/BC/1997
tanggal 1 April 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 16
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikian sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2000
Direktur Jenderal,
ttd.
DR. R. B Permana Agung D, MSc
NIP. 060044475
peraturan/kepdbc/20bc2000.txt · Last modified: 2023/02/05 06:21 by 127.0.0.1