peraturan:kepdbc:03bc2008
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP - 03/BC/2008
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA
DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI
DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan organisasi dan tata kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian atas keberatan
terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai,
b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan, telah ditetapkan
Standard Operating Procedure (SOP) Layanan Unggulan untuk penyelesaian keberatan di bidang
kepabeanan dan cukai di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pelaksananaan SOP Layanan
Unggulan tersebut di atas, dipandang perlu melimpahkan kewenangan untuk dan atas nama Direktur
Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan
Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu untuk
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Dan
Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Keputusan Direktur
Jenderal Bea Dan Cukai Atas Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan
dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
2. Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 39 TAHUN 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 380/KMK.05/1999 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan
Kepabeanan dan Cukai;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN
PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI.
PERTAMA :
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan keberatan di bidang kepabeanan
dan cukai adalah keberatan secara tertulis terhadap penetapan pejabat bea dan cukai, yang meliputi :
a. Penetapan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk sesuai Pasal 93 Undang-undang Nomor
10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2006;
b. Penetapan sanksi administarsi sesuai Pasal 94 Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2006;
c. Penetapan atas penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai sesuai Pasal 41 Undang-undang Nomor
11 TAHUN 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 TAHUN 2007; dan
d. Penetapan sanksi administrasi sesuai Pasal 41 Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang cukai
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 TAHUN 2007.
KEDUA :
Kewenangan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani Keputusan
Direktur Jenderal atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana DIKTUM PERTAMA, dilimpahkan
kepada :
a. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, untuk keberatan yang diajukan melalui
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
b. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, untuk keberatan yang diajukan kepada Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
KETIGA :
Menginstruksikan kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk melaksanakan kewenangan tersebut DIKTUM KEDUA dengan penuh rasa
tanggungjawab, dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya secara periodik kepada Direktur Jenderal
Bea dan Cukai.
KEEMPAT :
Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai nomor KEP-91/BC/2005 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Penerimaan Dan Peraturan
Kepabeanan Dan Cukai Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Menandatangani Keputusan
Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atas Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai, dinyatakan tidak berlaku
lagi.
KELIMA :
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM :
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
5. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2008
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd,-
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332
peraturan/kepdbc/03bc2008.txt · Last modified: 2023/02/05 21:05 by 127.0.0.1