peraturan:kepbd:87pj2000
KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
DAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-15/A/2000, KEP-87/PJ/2000
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor
83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan,
dipandang perlu mengatur tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak;
Mengingat :
1. Indische Comptabiliteits Wet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 TAHUN 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
5. Keputusan Presiden Nomor 17 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA
CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
Pasal 1
Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :
1. BP-PBB adalah Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Direktorat Jenderal Pajak;
2. DA-BP-PBB adalah Daftar Alokasi BP-PBB;
3. SKO adalah Surat Keputusan Otorisasi;
4. UYHD adalah Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan;
5. SPP-DU adalah Surat Permintaan Pembayaran Dana UYHD;
6. SPP-TU adalah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan UYHD;
7. SPP-GU adalah Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Dana UYHD;
8. SPP-LS adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
9. SPM-LS adalah Surat Perintah Membayar Langsung;
10. SPM-UYHD adalah Surat Perintah Membayar UYHD;
11. SPTB adalah Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
Pasal 2
(1) Setiap awal tahun anggaran Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak menetapkan
pagu alokasi sementara BP-PBB berdasarkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran bersangkutan.
(2) Pada bulan ketiga triwulan III tahun anggaran bersangkutan, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur
Jenderal Pajak menetapkan pagu alokasi definitif BP-PBB.
Pasal 3
(1) Setelah pagu alokasi sementara ditetapkan, Direktur Jenderal Pajak mengajukan rencana penggunaan
BP-PBB untuk satu tahun anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk disahkan.
(2) BP-PBB digunakan untuk membiayai :
a. kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan;
b. pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
c. komputerisasi perpajakan;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
e. kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.
(3) Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan rencana penggunaan BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dengan menerbitkan DA-BP-PBB.
(4) DA-BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan dokumen yang dipersamakan dengan
SKO.
(5) Setelah pagu alokasi definitif ditetapkan, Direktur Jenderal Pajak mengajukan penyesuaian rencana
penggunaan BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(6) Dalam hal terdapat selisih antara pagu definitif dengan realisasi penerimaan BP-PBB, akan
diperhitungkan dengan alokasi pagu sementara BP-PBB tahun anggaran berikutnya.
Pasal 4
(1) Pengelola dana BP-PBB adalah atasan langsung dan Bendaharawan BP-PBB yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Setiap awal tahun anggaran, salinan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan contoh
tanda tangan atasan langsung dan Bendaharawan BP-PBB disampaikan kepada Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat.
Pasal 5
(1) Bendaharawan BP-PBB dapat mengajukan SPP-DU sebagai pembayaran tahap pertama setinggi-
tingginya sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah pengeluaran yang menurut ketentuan yang
berlaku tidak termasuk jenis pengeluaran yang seharusnya dilakukan dengan pembayaran langsung,
dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas beban
Bagian Anggaran 16.
(2) Untuk pembayaran tahap berikutnya, Bendaharawan BP-PBB mengajukan SPP-GU.
(3) Selain pembayaran melalui UYHD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bendaharawan
BP-PBB dapat mengajukan SPP-LS.
(4) Dana UYHD tidak dapat dibayarkan untuk pengeluaran yang seharusnya dibayarkan melalui SPM-LS.
(5) Apabila UYHD normal tidak mencukupi, Bendaharawan BP-PBB dapat mengajukan SPP-TU untuk
keperluan satu bulan tanpa persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
Pasal 6
(1) Pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) cukup melampirkan SPTB.
(2) Penggunaan SPTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh pengeluaran dari UYHD dan
tidak terbatas pada pengeluaran di bawah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(3) Sisa UYHD yang tidak digunakan pada tahun anggaran disetor ke rekening kas negara paling lambat
tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
Pasal 7
(1) Paling lambat tanggal 5 setiap bulan, atasan langsung Bendaharawan BP-PBB menyampaikan Laporan
Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) dengan disertai Laporan Keadaan Kas (LKK) Bendaharawan
bersangkutan keadaan bulan yang lalu kepada Kepala KPKN.
(2) Kepala KPKN berkewajiban mengirimkan Laporan Bulanan Penyaluran Dana BP-PBB kepada Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran I Keputusan Bersama ini paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(3) Atasan langsung Bendaharawan BP-PBB berkewajiban mengirimkan Laporan Bulanan Penyaluran
Dana BP-PBB kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Bersama ini paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
(4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan Laporan Triwulanan Rekapitulasi
Penyaluran Dana BP-PBB kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan menggunakan formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Bersama ini paling lambat tanggal 20 bulan
pertama triwulan berikutnya.
(5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan Laporan Triwulanan Rekapitulasi
Penyaluran Dana BP-PBB kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Bersama ini paling lambat tanggal 20 bulan pertama triwulan
berikutnya.
(6) Atasan langsung Bendaharawan BP-PBB pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Berkewajiban
mengirimkan Laporan Bulanan Penyaluran Dana BP-PBB kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Bersama ini paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Pasal 8
Khusus untuk pelaksanaan tahun anggaran 2000 diatur sebagai berikut :
a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang dimaksud dengan bulan ketiga
triwulan II adalah bulan September;
b. Saldo BP-PBB pada rekening Direktur Jenderal Pajak disetorkan ke rekening kas negara untuk
diperhitungkan sebagai penerimaan BP-PBB bagian Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2000.
Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal
Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
Pasal 10
Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2000
DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd ttd
MACHFUD SIDIK A. ANSHARI RITONGA
peraturan/kepbd/87pj2000.txt · Last modified: 2023/02/05 20:24 by 127.0.0.1