peraturan:kepbd:641pj2001
KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DAN
GUBERNUR PROPINSI IRIAN JAYA
NOMOR KEP-641/PJ/2001 - 973-3049/SET
TENTANG
KOORDINASI EKTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROPINSI IRIAN JAYA
GUBERNUR PROPINSI IRIAN JAYA DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan Pasal 31C Undang-undang No. 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 17 TAHUN 2000 dan Pasal 2 Peraturan
Pemerintah No. 115 TAHUN 2000, penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. Dalam rangka optimalisasi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan
Pajak Penghasilan Pasal 21 di Propinsi Irian Jaya perlu dilakukan ekstensifikasi Wajib Pajak dan
Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Propinsi
Irian Jaya;
c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Gubernur
Propinsi Irian Jaya dan Direktur Jenderal Pajak tentang Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan
intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Propinsi
Irian Jaya;
Mengingat :
1. Undang-undang No. 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 TAHUN 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3984);
2. Undang-undang No. 7 TAHUN 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 No. 50, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3263) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang No 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
No. 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3985);
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3839);
4. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;
5. Undang-undang No. 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-
kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 47);
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian
Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 No. 9);
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah No. 115 TAHUN 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan
Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 218, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4034);
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR PROPINSI IRIAN JAYA DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
KOORDINASI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROPINSI IRIAN JAYA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Propinsi Irian Jaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Irian Jaya;
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Irian Jaya;
4. Direktur Jenderal Pajak adalah Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan;
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Irian Jaya;
6. Instansi terkait adalah Instansi yang berwenang melakukan koordinasi berkaitan dengan Pajak
Penghasilan.
7. Ekstensifkasi Wajib Pajak adalah upaya penggalian Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak
Penghasilan Dalam Negeri dalam hal ini perluasan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam
Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
8. Intensifikasi adalah upaya Penggalian Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah terdaftar.
9. Pajak penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang No. 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.
17 TAHUN 2000, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).
10. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas
Penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-
undang No. 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang No. 17 TAHUN 2000 termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan
setoran akhir tahun.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan Tujuan Keputusan Bersama ini adalah :
a. Melaksanakan koordinasi program ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan di
Daerah;
b. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di
Daerah;
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 3
Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Pajak adalah :
a. Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan
Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Daerah;
b. Memberikan bimbingan, arahan dan Pengawasan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan
Intensifikasi Pajak penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
c. Memberikan Pertimbangan atas usulan Gubernur mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
d. Membangun sistem administrasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21,
koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
e. Melaksanakan sosialisasi Pajak Penghasilan mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak di Daerah;
f. Memberikan data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal
21 kepada Pemerintah Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Pasal 4
Tugas dan Wewenang Gubernur adalah :
a. Menyediakan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak pada setiap formulir pelayanan masyarakat di Daerah
dan mewajibkan warganya yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada kolom yang tersedia;
b. Membantu optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan
Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
c. Membantu Sosialisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21
di Daerah;
d. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini yang dilakukan
oleh jajaran dibawahnya;
e. Melakukan evaluasi dan membuat usulan berkaitan dengan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Daerah;
BAB IV
TIM KOORDINASI
EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI
Pasal 5
(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibentuk
Tim Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pemungutan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari :
a. Tim Pengarah;
b. Tim Pelaksanaan;
(2) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Keputusan Bersama ini.
(3) Gubernur dapat menyempurnakan susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dengan memperhatikan usulan Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 6
(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
a. Merumuskan kebijakan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
b. Melakukan bimbingan dan arahan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
c. Melaksanakan pengkajian atas kebijakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan
Pajak Penghasilan Pasal 21 di Daerah; d. Ketua Tim Pengarah melaporkan pelaksanaan
Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan
Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Pajak secara periodik;
(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
a. Merumuskan pola pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan
Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
b. Menginventarisasi dan menentukan lokasi pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan
Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
c. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait untuk melengkapi data yang berkaitan
dengan Wajib Pajak;
d. Menyampaikan data hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak terkait sesuai wilayah kerjanya;
e. Melaksanakan rapat koordinasi dan pengkajian atas pelaksanaan Ekstensifiasi Wajib Pajak dan
Intensifikasi Pajak Penghasilan Pasal 21 secara periodik;
f. Membuat usulan kepada Tim Pengarah atas pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan
Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
g. Melaporkan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Ketua Tim Pengarah secara
periodik;
(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Tim
Pelaksana dapat membentuk Tim Kerja dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan.
BAB V
BIAYA
Pasal 7
Biaya tugas tim Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam
Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja negara Propinsi
Irian Jaya, pada Anggaran Rutin Dinmas Pendapatan Daerah Propinsi Irian Jaya, dengan memperhatikan
prinsip efisiensi dan efektivitas.
Pasal 8
Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Apabila Undang-undang Otonomi Khusus Propinsi Irian Jaya diberlakukan, maka Keputusan Bersama ini akan
disesuaikan dengan Undang-undang tersebut.
Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dan hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bersama ini
ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Irian Jaya atau Direktur Jenderal Pajak secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri dengan kewenangan masing-masing.
Pasal 11
Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2001
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, GUBERNUR PROPINSI IRIAN JAYA
ttd. ttd.
HADI POERNOMO Drs. J.P. SOLOSSA, M.Si
peraturan/kepbd/641pj2001.txt · Last modified: 2023/02/05 18:13 by 127.0.0.1