peraturan:kepbd:392pj.2003
KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
DAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-113/A/2003, KEP-392/PJ./2003
TENTANG
DAERAH TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM
MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 296/KMK.03/2003 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran
Penerimaan Negara, dan Pasal 2A ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
297/KMK.03/2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996
tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia, perlu menetapkan
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak tentang Daerah Tertentu yang
Belum Siap On line Sehubungan dengan Diterapkannya Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3)
pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi dan PT. Pos Indonesia (Persero);
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3984);
3. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank
Sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.03/2003;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 439/KMK.03/1996 tentang Pengelolaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.03/2003;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG DAERAH
TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM MONITORING
PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN PT. POS
INDONESIA (PERSERO);
Pasal 1
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah yang belum siap on line adalah daerah, termasuk kecamatan-kecamatan dan wilayah yang
berada di bawahnya, di mana sebagian besar Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi dan Kantor PT.
Pos Indonesia (Persero) belum siap untuk melaksanakan administrasi penerimaan pembayaran dan
atau penyetoran pajak dengan menggunakan sistem MP3 secara on line pada saat diberlakukannya
keputusan bersama ini.
2. Daerah yang siap on line adalah daerah, termasuk kecamatan-kecamatan dan wilayah yang berada
di bawahnya, dimana sebagian besar atau semua Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi dan Kantor
PT. Pos Indonesia (Persero) telah dapat melaksanakan administrasi penerimaan pembayaran dan
atau penyetoran pajak dengan menggunakan sistem MP3 secara on line.
Pasal 2
(1) Unit Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi dan Unit Pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero)
yang berlokasi di daerah yang belum siap on line tetap dapat menerima setoran penerimaan dan atau
penyetoran pajak sepanjang Kantor Pusat Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi tersebut telah dapat
mengadministrasikan penerimaan pembayaran dan atau penyetoran pajak melalui sistem MP3 secara
on line;
(2) Unit pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi dan Unit Pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero)
di daerah yang belum siap on line yang selama ini telah dapat mengadministrasikan penerimaan
pembayaran dan atau penyetoran pajak melalui sistem MP3 secara on line wajib
mengadministrasikannya secara on line.
(3) Daerah yang belum siap on line sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 3
(1) Unit Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi dan Unit Pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero) di
daerah yang siap on line wajib mengadministrasikan penerimaan pembayaran dan atau penyetoran
pajak secara on line.
(2) Unit Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi di daerah yang siap on line tetapi belum dapat
mengadministrasikan penerimaan pembayaran dan atau penyetoran pajak secara on line, tidak
diperbolehkan menerima pembayaran atau penyetoran pajak walaupun Kantor Pusatnya telah dapat
mengadministrasikan penerimaan pembayaran dan atau penyetoran pajak secara on line.
(3) Unit Pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero) yang belum dapat mengadministrasikan penerimaan
pembayaran dan atau penyetoran pajak secara on line tetap dapat menerima pembayaran atau
penyetoran pajak secara off line sepanjang jumlahnya tidak melebihi batas sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
(4) Dalam hal terjadi gangguan jaringan atau suatu keadaan yang menyebabkan Unit Pelayanan Bank
Persepsi/Bank Devisa Persepsi dan Unit Pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero) tidak dapat
mengadministrasikan penerimaan pembayaran dan atau penyetoran pajak melalui sistem MP3 secara
on line sebagaimana mestinya, maka diatur sesuai dengan ketentuan mengenai penatausahaan
penerimaan setoran pajak melalui Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi dan PT. Pos Indonesia
(Persero) yang diolah dengan cara on line.
Pasal 4
Keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diperbaharui paling lambat satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
Pasal 5
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2004.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Bersama Direktur Jenderal
Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2003
Pgs. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd ttd
ACHMAD ROCHJADI HADI POERNOMO
peraturan/kepbd/392pj.2003.txt · Last modified: 2023/02/05 20:14 by 127.0.0.1