peraturan:kep:81pj.2004-1
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 81/PJ./2004
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara, dan untuk memberikan kemudahan dalam
penebusan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 TAHUN 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan
Serta Keterangan dan atau Dokumen Yang Harus Dilampirkan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan
Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyerahan Produk Rekaman Suara;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ./1995 tentang Bentuk dan Isi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha
Kena Pajak Pedagang Eceran yang Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak,
Keterangan dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, serta Buku Petunjuk Pengisiannya sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 386/PJ./2002;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen
Lain yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK
REKAMAN SUARA.
Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Stiker Lunas PPN adalah pita yang
terbuat dari kertas atau bahan lain yang digunakan sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak
Pertambahan Nilai.
2. Produk Rekaman Suara adalah semua produk rekaman suara yang dibuat di atas media rekaman
seperti pita kaset, Compact Disc (CD), dan Video Compact Disc (VCD), Laser Disc (LD), Digital
Versatile Disc (DVD) dan media rekaman lain, yang berisi rekaman suara atau rekaman suara beserta
tayangan gambar.
3. Kaset isi jenis A adalah produk rekaman suara di atas pita kaset yang berisi:
a. lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan
berbahasa daerah, yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
b. lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya warga negara Indonesia.
4. Kaset isi jenis B adalah produk rekaman suara di atas pita kaset yang berisi:
a. lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa asing dan berbahasa
Indonesia/Daerah, selain lagu keagamaan; atau
b. lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya warga negara asing; atau
c. lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya warga negara asing.
5. Kaset isi jenis C adalah produk rekaman suara di atas pita kaset yang berisi:
a. lagu yang seluruhnya berbahasa daerah yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga
negara Indonesia; atau
b. rekaman cerita, lawak, wayang, dan rekaman yang sejenis lainnya dalam bahasa Indonesia/
Daerah; atau
c. suara burung dan suara hewan lainnya; atau
d. lagu keagamaan.
6. Compact Disc jenis CD.1 adalah produk rekaman suara di atas compact disc yang berisi:
a. lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan
berbahasa daerah, yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
b. lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya warga negara Indonesia; atau
c. lagu keagamaan.
7. Compact Disc jenis CD.2 adalah produk rekaman suara di atas compact disc yang berisi:
a. lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa asing dan berbahasa
Indonesia/Daerah, selain lagu keagamaan; atau
b. lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya warga negara asing; atau
c. lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya warga negara asing.
8. Video Compact Disc jenis VCDK.1 adalah produk rekaman suara di atas video compact disc dengan
harga jual eceran di atas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi:
a. lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan
berbahasa daerah beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke), yang seluruh
pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
b. lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke) yang seluruh
penciptanya warga negara Indonesia; atau
c. lagu keagamaan beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke).
9. Video Compact Disc jenis VCDK.2 adalah produk rekaman suara di atas video compact disc yang
berisi:
a. lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa asing dan berbahasa
Indonesia/daerah beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke), selain lagu
keagamaan; atau
b. lagu beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke) yang satu atau lebih
penciptanya atau penyanyinya warga negara asing; atau
c. lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke) yang satu atau
lebih penciptanya warga negara asing.
10. Video Compact Disk jenis VCDK. Ekonomis adalah produk rekaman suara di atas video compact disc
dengan harga jual eceran sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi:
a. lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan
berbahasa daerah beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke), yang seluruh
pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
b. lagu intrumentalia beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke) yang seluruh
penciptanya warga negara Indonesia; atau
c. lagu keagamaan beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke).
11. Harga Jual Rata-rata adalah nilai yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung
besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan produk rekaman suara.
12. Produsen Produk Rekaman Suara adalah orang pribadi atau badan yang memproduksi atau
menghasilkan produk rekaman suara.
Pasal 2
(1) Atas penyerahan Produk Rekaman Suara terutang Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Produk Rekaman Suara:
a. Kaset isi jenis A
b. Kaset isi jenis B
c. Kaset isi jenis C
d. Compact disc jenis CD.1
e. Compact disc jenis CD.2
f. Video compact disc jenis VCDK.1
g. Video compact disc jenis VCDK.2
h. Video compact disc jenis VCDK. Ekonomis
dipungut oleh Produsen rekaman suara dan disetor dengan cara penebusan Stiker Lunas PPN.
(3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan produk rekaman suara selain yang tersebut
pada ayat (2), berupa:
a. Produk rekaman suara yang berisi materi buku pelajaran umum, pelajaran bahasa, atau
pelajaran agama;
b. Laser disc karaoke (LD.K);
c. Digital versatile disc karaoke (DVD.K);
dipungut dan disetor sesuai dengan ketentuan umum Pajak Pertambahan Nilai.
Pasal 3
(1) Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan
produk rekaman suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Harga Jual Rata-rata.
(2) Harga Jual Rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a. Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per buah untuk kaset isi jenis A;
b. Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per buah untuk kaset isi jenis B;
c. Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per buah untuk kaset isi jenis C;
d. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per buah untuk Compact disc jenis CD.1;
e. Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) per buah untuk Compact disc jenis CD.2;
f. Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per buah untuk Video compact disc jenis VCDK.1;
g. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buah untuk Video compact disc jenis VCDK.2;
h. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per buah untuk Video compact disc jenis VCDK. Ekonomis.
(3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar 10%
(sepuluh persen) dari Harga Jual Rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu sebesar:
a. Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per buah untuk kaset isi jenis A;
b. Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per buah untuk kaset isi jenis B;
c. Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per buah untuk kaset isi jenis C;
d. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per buah untuk Compact disc jenis CD.1;
e. Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) per buah untuk Compact disc jenis CD.2;
f. Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per buah untuk Video compact disc jenis VCDK.1;
g. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per buah untuk Video compact disc jenis VCDK.2;
h. Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per buah untuk Video compact disc Jenis VCDK. Ekonomis.
(4) Dalam setiap Harga Jual Rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah termasuk nilai tambah
atas penyaluran/keagenan/pengecer produk rekaman suara.
Pasal 4
Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan produk
rekaman suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebesar Harga Jual.
Pasal 5
(1) Produsen produk rekaman suara wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha produsen rekaman suara untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
(2) Penyalur atau agen atau sejenisnya seperti outlet atau pengecer yang semata-mata hanya
menyerahkan produk rekaman suara yang telah dibubuhi stiker tanda lunas PPN, tidak perlu lagi
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak telah
diperhitungkan nilai tambah atas penyaluran/keagenan/pengecer produk rekaman suara.
Pasal 6
Bentuk, ukuran, warna, isi dan teks stiker lunas PPN untuk:
1. Kaset isi jenis A:
a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
b. Gambar/cetakan dasar berwarna ungu dan merah muda:
1) di bagian kiri tersusun dari garis lengkung, titik-titik raster serta garis-garis terpusat
pada gambar burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;
2) di bagian tengah berupa paduan sebagian gambar bagian kiri dan bagian kanan,
garis-garis guilloche lengkung dan blok berwarna ungu dan merah muda;
3) di bagian kanan terdiri dari garis guilloche lengkung, jalinan garis guilloche, titik
raster dan 5 buah blok berwarna merah muda berbentuk lengkung;
4) teks "LUNAS PPN" dan "KASET INDONESIA" yang dibentuk oleh titik-titik raster
berwarna paduan ungu dan merah, disusun dua baris.
c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-
huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
2. Kaset isi jenis B:
a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm
b. Gambar/cetakan dasar berwarna biru dan kuning:
1) di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster dan lingkaran-
lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara Republik
Indonesia;
2) di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan
biru muda dan kuning;
3) di bagian kanan terdiri dari guilloche membentuk hiasan "medallion", titik-titik raster
dan garis lengkung berwarna kuning;
4) teks "LUNAS PPN" dan "KASET ASING" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna
perpaduan biru dan kuning disusun dua baris.
c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-
huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
3. Kaset isi jenis C:
a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
b. Gambar/cetakan dasar berwarna coklat dan kuning:
1) di bagian kiri tersusun dari garis lengkung, titik-titik raster serta garis-garis terpusat
pada gambar burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;
2) di bagian tengah berupa paduan sebagian gambar bagian kiri dan bagian kanan,
garis-garis guilloche lengkung dan blok berwarna coklat dan kuning;
3) di bagian kanan terdiri dari garis guilloche lengkung, jalinan garis guilloche, titik raster
dan 5 buah blok berwarna kuning berbentuk lengkung;
4) teks "LUNAS PPN" dan "KASET DAERAH" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna
paduan coklat dan kuning, disusun dua baris.
c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-
huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
4. Compact disc jenis CD-1:
a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
b. Gambar/cetakan dasar berwarna hijau dan biru muda:
1) di bagian kiri tersusun dari garis-garis lengkung, titik-titik raster serta garis-garis
terpusat pada gambar Burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;
2) di bagian tengah berupa paduan sebagian gambar bagian kiri dan bagian kanan,
garis-garis guilloche lengkung dan blok berwarna perpaduan hijau dan biru muda;
3) di bagian kanan terdiri dari garis guilloche lengkung, jalinan garis-garis guilloche,
titik-titik raster, dan 5 buah blok berwarna biru muda berbentuk lengkung;
4) teks "LUNAS PPN" dan "CD INDONESIA" yang dibentuk oleh titik-titik raster
berwarna perpaduan hijau dan biru muda disusun dua baris.
c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-
huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
5. Compact disc jenis CD-2:
a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
b. Gambar/cetakan dasar berwarna orange dan hijau muda:
1) di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-
lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara Republik
Indonesia;
2) di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan
orange dan hijau muda;
3) di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche membentuk hiasan "medallion", titik-
titik raster, dan garis lengkung berwarna hijau muda;
4) teks "LUNAS PPN" dan "CD ASING" yang membentuk titik-titik raster berwarna
perpaduan orange dan hijau muda disusun dua baris.
c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-
huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
6. Video compact disc jenis VCDK-1:
a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
b. Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan ungu muda:
1) Di bagian kiri tersusun dari garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-lingkaran
yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;
2) Di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan
kuning dan ungu muda;
3) Di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche lengkung, jalinan garis-garis
guilloche, titik-titik raster, dan 5 buah blok berwarna ungu muda, berbentuk lengkung;
4) Teks "LUNAS PPN" dan "VCDK INDONESIA" yang dibentuk oleh titik-titik raster
berwarna perpaduan kuning dan ungu muda disusun dua baris.
c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-
huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
7. Video compact disc jenis VCDK-2:
a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
b. Gambar/cetakan dasar berwarna Merah dan Kuning:
1) Di bagian kiri tersusun dari garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-lingkaran
yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;
2) Di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan
merah dan kuning;
3) Di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche membentuk hiasan "medallion",
titik-titik raster, dan garis lengkung berwarna kuning;
4) Teks "LUNAS PPN" dan "VCDK ASING" yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna
perpaduan merah dan kuning disusun dua baris.
c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-
huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
8. Video compact disc jenis VCDK. Ekonomis:
a. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm.
b. Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan hijau tua:
1) Di bagian kiri tersusun dari garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-lingkaran
yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara Republik Indonesia;
2) Di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang bergelombang berwarna
perpaduan kuning dan hijau tua;
3) Di bagian kanan terdiri jalinan garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan 2 buah blok
berwarna hijau tua, berbentuk lengkung;
4) Teks "LUNAS PPN", "VCDK INDONESIA-EKONOMIS" dan "HARGA S/D Rp. 10.000,-"
yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna hijau Tua disusun tiga baris.
c. Cetakan tindih berupa teks "PROD" dan "NPWP/TH" yang disusun dua baris dengan huruf-
huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.
Pasal 7
(1) Penebusan stiker lunas PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan
pembayaran dan atau dengan memperhitungkan Pajak Masukan.
(2) Pembayaran untuk penebusan stiker lunas PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
(3) Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk penebusan stiker lunas PPN adalah Pajak Masukan
atas:
a. pembayaran royalty;
b. pembayaran pencetakan label;
c. pembayaran biaya perekaman;
d. pembelian atau pembuatan master rekaman gambar; dan
e. pembayaran jasa periklanan pada televisi, radio, majalah, dan surat kabar.
(4) Pembayaran atas pencetakan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi
pembayaran untuk:
a. pencetakan cover rekaman suara;
b. pembelian kotak pembungkus rekaman suara;
c. pembelian sampul pembungkus rekaman suara.
(5) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum diperhitungkan untuk penebusan
stiker lunas PPN dapat diperhitungkan untuk penebusan stiker lunas PPN pada Masa Pajak berikutnya
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum
dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya.
(6) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah dikreditkan dalam Surat
Pemberitahuan Masa PPN tidak dapat diperhitungkan untuk menebus stiker lunas PPN, walaupun
melalui mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang bersangkutan.
(7) Dalam hal jumlah nilai stiker lunas PPN yang diminta lebih besar dari jumlah Pajak Masukan yang
diperhitungkan maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar tersebut harus disetor
tunai ke kas Negara.
(8) Pajak Masukan lainnya selain tersebut pada ayat (3) dapat dikreditkan sepanjang memenuhi
ketentuan umum Pajak Pertambahan Nilai.
Pasal 8
(1) Untuk melakukan penebusan stiker lunas PPN, Produsen produk rekaman suara diwajibkan
mengajukan surat permohonan penebusan stiker lunas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk melayani pemberian stiker lunas
PPN.
(2) Atas permohonan penebusan stiker lunas PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur
Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat permintaan
pencetakan stiker lunas PPN kepada Perum Peruri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.
Pasal 9
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditunjuk untuk memberikan Pelayanan penebusan
stiker lunas PPN adalah:
1. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta I untuk Produsen produk rekaman suara yang dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta I;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta II untuk Produsen produk rekaman suara yang dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP
Jakarta II;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta III untuk Produsen produk rekaman suara yang dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP
Jakarta III;
4. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta IV untuk Produsen produk rekaman suara yang dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP
Jakarta IV;
5. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta V untuk Produsen produk rekaman suara yang dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP
Jakarta V;
6. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus untuk Produsen produk rekaman suara yang dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di luar wilayah kerja Kantor Wilayah DJP
Jakarta I, Kantor Wilayah DJP Jakarta II, Kantor Wilayah DJP Jakarta III, Kantor Wilayah DJP Jakarta
IV, dan Kantor Wilayah DJP Jakarta V.
Pasal 10
Tata cara penebusan dan penatausahaan stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman suara adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 11
Asosiasi pengusaha rekaman suara yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam
rangka penebusan stiker lunas PPN, adalah:
1. ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
2. ASPRINDO (Asosiasi Pengusaha Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
3. PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) yang diwakili
pengurusnya;
4. ASA-PRI (Asosiasi Artis-Produser Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya.
Pasal 12
(1) Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang diperhitungkan untuk menebus stiker lunas PPN pada suatu
Masa Pajak harus dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak yang sama, yaitu
Masa Pajak diterimanya permohonan penebusan stiker lunas PPN secara lengkap.
(2) Contoh pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk produsen rekaman suara adalah sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 13
Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-552/PJ./2001 tentang Penetapan Nilai Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk
Rekaman Suara Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas
Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 337/PJ./2003 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Keputusan ini berlaku untuk penebusan stiker lunas PPN mulai tanggal 1 Mei 2004.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2004
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/kep/81pj.2004-1.txt · Last modified: 2023/02/05 20:04 by 127.0.0.1