peraturan:kep:525pj.2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 525/PJ./2001
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
DAN ATAU JASA KENA PAJAK DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai berkaitan dengan
perjanjian Kerjasama Operasi di bidang telekomunikasi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
dalam rangka Perjanjian Kerja Sama Operasi dimaksud;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4061);
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-539/PJ./2000 tentang Pengkreditan Pajak Masukan
Perusahaan Jasa Telekomunikasi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJA SAMA
OPERASI.
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Telkom adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
2. Mitra Usaha adalah badan usaha patungan Indonesia yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal
Asing.
3. KSO adalah Kerja Sama Operasi yang merupakan pola kemitraan usaha antara Telkom dan Mitra
Usaha yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengoperasian sarana/jaringan telekomunikasi yang
telah ada dan sarana/jaringan baru, serta pengelolaan karyawan/konsultan Telkom dan Mitra Usaha
yang ditugaskan di Unit KSO dalam jangka waktu sejak dimulainya tanggal implementasi sampai
dengan tanggal diakhirinya Perjanjian KSO.
4. Unit KSO adalah organisasi kemitraan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengoperasian
sistem KSO yang merupakan salah satu divisi Telkom, tetapi secara administrasi terpisah sama sekali
dari Telkom maupun Mitra Usaha.
5. Pendapatan KSO Yang Harus Dibagi/Distributable KSO Revenues (DTR) adalah pendapatan bersih Unit
KSO untuk suatu bulan kalender dalam rupiah dan dihitung dengan mengurangi Total Pendapatan KSO
untuk bulan itu dengan Pendapatan Minimum Telkom dan Biaya Operasi KSO.
6. Pendapatan Minimum Telkom/Minimum Telkom Revenues (MTR) adalah jumlah rupiah yang harus
dibayarkan untuk setiap bulan selama masa KSO dan merupakan penggantian yang bersifat mutlak
atas pemanfaatan/penggunaan hak pengelolaan jaringan telekomunikasi milik Telkom di wilayah KSO
oleh Unit KSO.
Pasal 2
(1) Penyertaan modal berupa barang dan atau jasa oleh Mitra Usaha kepada Unit KSO dalam rangka KSO
tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
(2) Mitra Usaha yang semata-mata hanya melakukan kegiatan dalam rangka KSO tidak wajib dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(3) Penyerahan hak pengelolaan jaringan telekomunikasi dari Telkom kepada Unit KSO dalam rangka KSO
merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak dan terutang Pajak Pertambahan Nilai.
(4) Penyerahan jasa telekomunikasi oleh Unit KSO merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak dan Unit KSO
wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Pasal 3
(1) Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah
sebesar nilai penggantian berupa Pendapatan Minimum Telkom (MTR).
(2) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) adalah pada saat dibayarkannya MTR sesuai perjanjian KSO.
(3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3), dipungut dan disetor oleh Telkom dengan menerbitkan Faktur Pajak dan pada kolom "Pembeli/
Penerima Jasa Kena Pajak" dicantumkan identitas "Unit KSO".
(4) Atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Unit KSO wajib membuat Faktur
Pajak.
Pasal 4
(1) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Mitra Usaha atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak sehubungan dengan kegiatan dalam rangka KSO tidak dapat dikreditkan, namun
dapat dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasikan.
(2) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Unit KSO atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa
Kena Pajak sehubungan dengan kegiatan operasional Unit KSO termasuk Pajak Pertambahan Nilai
atas perolehan hak pengelolaan jaringan telekomunikasi dari Telkom, merupakan Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan oleh Unit KSO.
Pasal 5
Pembagian Pendapatan KSO yang harus dibagi (DTR) adalah merupakan pembagian keuntungan sehingga
atas pembagian tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.
Pasal 6
Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, semua ketentuan maupun penegasan yang
bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2001
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd,
HADI POERNOMO
peraturan/kep/525pj.2001.txt · Last modified: 2023/02/05 20:54 by 127.0.0.1