KLIPedia

                       KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR KEP - 518/PJ./2000 

                              TENTANG

            PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SELAIN MELALUI KANTOR POS

                         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.  bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum 
    dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
    Tahun 2000, penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat 
    atau dengan cara lain yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
b.  bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, dipandang perlu untuk memberikan
    kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
    menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan selain 
    melalui Kantor Pos;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SELAIN MELALUI 
KANTOR POS.


                        Pasal 1

Penyampaian Surat Pemberitahuan selain melalui Kantor Pos dapat dilakukan dengan melalui perusahaan jasa 
ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.


                        Pasal 2

Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi syarat 
sebagai berikut:
a.  berbentuk badan;
b.  memiliki izin usaha jasa ekspedisi atau jasa kurir;
c.  mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
d.  bersedia menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.


                        Pasal 3

Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat 
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar ditunjuk sebagai perusahaan jasa ekspedisi 
atau jasa kurir yang dapat menerima Surat Pemberitahuan untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.


                        Pasal 4

(1) Tanda bukti dan tanggal penerimaan untuk penyampaian Surat Pemberitahuan melalui perusahaan 
    jasa ekspedisi atau jasa kurir yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, dianggap sebagai 
    tanda bukti dan tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan, sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut 
    telah lengkap.

(2) Apabila Surat Pemberitahuan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan 
    pemberitahuan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi, sedangkan tanda bukti dan tanggal 
    penerimaan kelengkapan Surat Pemberitahuan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal 
    penerimaan Surat Pemberitahuan.


                        Pasal 5

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2000
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

MACHFUD SIDIK