peraturan:kep:515pj.2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 515/PJ./2000
TENTANG
TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, perlu untuk mengatur kembali tempat pendaftaran
bagi Wajib Pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 2
ayat (3) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan
Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu;
Mengingat :
Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU.
Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan
1. Wajib Pajak tertentu dan Pengusaha Kena Pajak tertentu adalah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena
Pajak:
a. badan usaha milik Negara,
b. badan usaha milik Daerah,
c. penanaman modal asing,
d. bentuk usaha tetap dan orang asing, dan
e. perusahaan masuk bursa.
2. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai
tempat usaha tersebar di beberapa tempat.
3. Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak yang mendaftarkan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak dan melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak pada saat atau setelah berlakunya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 2
(1) Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut :
a. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah, untuk badan usaha milik Daerah
yang berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan seluruh Wajib Pajak
badan usaha milik Negara, termasuk anak perusahaan badan usaha milik Negara yang
penyertaan modal induk lebih dari 50% (lima puluh persen), kecuali yang selama ini telah
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan;
b. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing I, untuk seluruh Wajib Pajak penanaman
modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri non
logam, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak berkedudukan;
c. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II, untuk seluruh Wajib Pajak penanaman
modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri logam
dan mesin, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak berkedudukan;
d. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing III, untuk seluruh Wajib Pajak penanaman
modal asing yang tidak masuk bursa dan me!akukan kegiatan usaha di bidang non industri,
kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
berkedudukan;
e. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, untuk Wajib pajak bentuk usaha tetap dan
orang asing yang berkedudukan bertempat tinggal di wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta;
f. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, untuk seluruh Wajib Pajak yang
pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar
Modal kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib
Pajak berkedudukan dan Wajib Pajak badan usaha milik Negara dan badan usaha milik
Daerah;
g. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak
badan usaha milik Daerah dan bentuk usaha tetap, untuk Wajib Pajak badan usaha milik
Daerah dan bentuk usaha tetap, atau tempat tinggal Wajib Pajak orang asing untuk Wajib
Pajak orang asing, yang berkedudukan atau bertempat tinggal di luar Daerah Khusus lbukota
Jakarta;
h. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat cabang, perwakilan, atau
kegiatan usaha dilakukan, untuk Wajib Pajak badan usaha milik Negara, badan usaha milik
Daerah, penanaman modal asing, badan dan orang asing, dan perusahaan masuk bursa,
terbatas pada Pajak Penghasilan Pemotongan, Pajak Penghasilan Pemungutan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
(2) Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal dan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan
usaha dilakukan.
Pasal 3
Bagi Wajib Pajak baru yang bertempat kedudukan di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, huruf c, dan huruf e, dapat
memilih untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kedudukan dan wajib melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
Pasal 4
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berlaku bagi
Wajib Pajak yang status modalnya berubah menjadi penanaman modal asing kecuali Wajib Pajak
yang bersangkutan memilih untuk tetap terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak semula.
(2) Bagi Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan,
dan Kawasan Pulau Karimun yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f dapat
mengajukan permohonan pindah ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kedudukan Wajib Pajak.
Pasal 5
Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP-27/PJ./1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata Cara
Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-150/PJ./1999, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2000
DIREKTUR JENDERAL
ttd
MACHFUD SIDIK
peraturan/kep/515pj.2000.txt · Last modified: 2023/02/05 06:28 by 127.0.0.1