peraturan:kep:36pj.2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 36/PJ./2001
TENTANG
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.04/2000 tentang Pengecualian
dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak
Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3985);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi
yang akan bertolak ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.04/2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban
Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI.
Pasal 1
Pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri
(Fiskal Luar Negeri) langsung diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di bandar udara atau pelabuhan
laut keberangkatan ke luar negeri, terhadap mereka yang tersebut di bawah ini :
1. Anggota Korps Diplomatik, Pegawai Perwakilan Negara Asing, Staf dari Badan-badan Perserikatan
Bangsa-Bangsa, Tenaga Ahli dalam rangka kerjasama teknik, dan staf dari Badan/Organisasi
Internasional yang mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, sepanjang mereka bukan
Warga Negara Indonesia dan di samping jabatan resmi tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan
usaha di Indonesia beserta anggota keluarga dan pembantu rumah tangganya yang bukan Warga
Negara Indonesia, dengan menggunakan paspor Diplomatik;
Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri, pembebasan
diberikan juga kepada isteri dan anak-anaknya yang merupakan anggota keluarga yang belum
berusia 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai penghasilan, masih menjadi tanggungan dan
tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b angka (2) Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SP/993/PD/XI/72 tanggal 12 Juni 1972;
2. Pejabat Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia dan Pegawai
Negeri Sipil yang bertolak ke luar negeri dalam rangka dinas yang menggunakan paspor dinas dan
dilengkapi dengan surat tugas/surat perjalanan dinas ke luar negeri untuk setiap kali keberangkatan,
tidak termasuk anggota keluarga;
Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri, pembebasan
diberikan juga kepada isteri dan anak-anaknya yang merupakan anggota keluarga yang belum
berusia 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai penghasilan, masih menjadi tanggungan dan
tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b angka (1) Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SP/993/PD/XI/72 tanggal 12 Juni 1972;
3. Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia yang mendapat tugas sebagai
pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam rangka latihan bersama dengan pasukan negara lain
di luar negeri, dengan menyerahkan surat tugas dari kesatuan yang bersangkutan dengan
menunjukkan daftar anggota pasukan oleh pimpinan rombongan;
4. Petugas Imigrasi yang melakukan tugas pemeriksaan keimigrasian dalam pesawat terbang
perusahaan penerbangan nasional atau kapal laut perusahaan pelayanan nasional dengan
memperlihatkan surat tugas atau identitas lainnya;
5. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Departemen Agama dengan menunjukkan
daftar nama para jemaah haji oleh pimpinan rombongan dan petugas pelaksana pemberangkatan haji
yang pembiayaannya di bebankan pada dana Ongkos Naik Haji dengan menyerahkan surat dari
Departemen Agama;
6. Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah Republik Indonesia dengan
mempergunakan Pas Lintas Batas sesuai dengan perjanjian lintas batas dengan negara terkait;
7. Orang asing yang berada di Indonesia dengan visa turis, visa transit, visa sosial budaya, visa
kunjungan usaha dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, sepanjang tidak
bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
8. Orang asing yang karena sesuatu hal diperintahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meninggalkan
wilayah Indonesia dengan memperlihatkan surat perintah meninggalkan Indonesia yang dikeluarkan
oleh instansi yang berwenang.
Pasal 2
Pengecualian dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri
(Fiskal Luar Negeri), diberikan melalui pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) yang
diterbitkan oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN) Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara atau
pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
terhadap mereka yang tersebut di bawah ini :
1. Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan tugas di bidang keamanan dan pelayanan pemerintahan di daerah perbatasan yang
melaksanakan tugas dinas ke luar negeri dalam rangka kerjasama dengan negara yang berbatasan,
dengan menyerahkan surat tugas dari atasan langsung;
2. Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal tetap di Pulau Batam yang mempunyai Kartu Tanda
Penduduk yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di pulau tersebut, sepanjang mereka telah
dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi penghasilan atau telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan
telah memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya pada Kantor Pelayanan Pajak Batam, dengan
menyerahkan Tanda Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Surat Setoran Pajak Pajak
Penghasilan Pasal 25 yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Batam atau Pejabat
yang ditunjuk;
Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri diterbitkan oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri
Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batam;
3. Tenaga Kerja Warga Negara Asing pendatang yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau
Karimun, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pasal 26 oleh pemberi
kerja dan Tanda Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pasal 26 telah dilegalisir oleh
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Batam atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Pinang atau
Pejabat yang ditunjuk;
Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri diterbitkan oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri
Direktorat Jenderal Pajak di daerah setempat;
4. Orang asing yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang tidak bertempat
tinggal atau tidak bermaksud menetap di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sepanjang atas
penghasilan tersebut telah di potong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh pemberi penghasilan, dengan
menyerahkan surat Tanda Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah disahkan oleh
Kepala Kantor pelayanan Pajak atau Pejabat yang ditunjuk dimana pemberi penghasilan terdaftar;
5. Mahasiswa atau pelajar asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi
dari pimpinan sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan tidak menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menyerahkan surat rekomendasi sebagai mahasiswa
atau pelajar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Sekolah yang bersangkutan. Pembebasan tersebut tidak
berlaku bagi isteri dan anak-anaknya;
6. Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan
dan kebudayaan di bawah koordinasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau lembaga resmi
pemerintah lainnya serta Departemen Pendidikan Nasional, sepanjang tidak menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan menyerahkan surat rekomendasi atau persetujuan
dari instansi terkait dan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia. Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya;
7. Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan program kerjasama teknik dengan
mendapat persetujuan Sekretariat Kabinet serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia. Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya;
8. Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan tugas sebagai anggota misi
keagamaan di bawah koordinasi Departemen Agama dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi
Departemen Terkait dengan menyerahkan surat persetujuan atau rekomendasi dari Departemen
Agama dan Departemen Terkait serta surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia. Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya;
9. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial
termasuk 1 (satu) orang pendamping, dengan persetujuan Menteri Kesehatan;
10. Mereka yang menurut ketentuan Pasal 3 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 2000
dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar
negeri (Fiskal Luar Negeri) tetapi tidak menggunakan paspor diplomatik atau paspor dinas dengan
menyerahkan surat rekomendasi dari Badan atau Organisasi Internasional yang bersangkutan;
11. Anak-anak yang berangkat ke luar negeri sepanjang umurnya tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun
berdasarkan Bukti Surat Kependudukan atau paspor yang bersangkutan;
12. Orang Pribadi yang berasal dari bekas propinsi Timor Timur yang berada di Indonesia dalam status
pengungsi, yang telah memutuskan untuk menjadi Warga Negara bekas Propinsi Timor Timur dan
akan kembali ke Timor Timur, berdasarkan rekomendasi Palang Merah Indonesia.
Pasal 3
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2001
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
MACHFUD SIDIK
peraturan/kep/36pj.2001.txt · Last modified: by 127.0.0.1