peraturan:kep:363pj.2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 363/PJ./2002
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 294/PJ./2001
TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN
ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YAN BERSIFAT STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang
Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagai
ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 294/PJ./2001 tentang
Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002 (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4217);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan
Nilai Yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat
Strategis sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.03/2002;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 294/PJ./2001 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 294/PJ./2001 tentang Tatacara
Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf e, dan huruf f dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
"Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tertentu
yang bersifat strategis adalah:
a. dihapus;
b. makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak,
unggas, dan ikan;
c. barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari
sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu yang
diserahkan oleh petani atau kelompok petani;
d. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran
atau perikanan;
e. dihapus;
f. dihapus;
g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan
Swasta; dan
h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt."
2. Ketentuan Pasal diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 4
"Khusus untuk impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang di cap "PPN
DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR
43 TAHUN 2002" oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai tanpa Surat Setoran Pajak (SSP), dapat
dipersamakan dengan Faktur Pajak."
3. Mengubah sebagian Lampiran I, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 294/PJ./2001 tentang
Tatacara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor dan
Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis, sehingga menjadi sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
4. Menghapus Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP - 294/PJ./2001 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang
Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.
5. Mengubah Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 294/PJ./2001 tentang Tatacara
Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis, sehingga menjadi sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal II
1. Atas permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan atau penyerahan
Barang Kena Pajak berupa Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 294/PJ./2001 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan
Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu Yang Bersifat Strategis yang telah diterima secara lengkap sebelum berlakunya Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini, tetap diproses sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP - 294/PJ./2001 tersebut.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus diberikan keputusan dalam jangka
waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
3. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan sampai dengan jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal III
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2002.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2002
DIREKTUR JENDERAL
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/kep/363pj.2002.txt · Last modified: 2023/02/05 06:10 by 127.0.0.1