peraturan:kep:356pj2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 356/PJ/2003
TENTANG
TATA CARA PEMINDAHAN TAMBAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-344/PJ/2003
tentang Penambahan Wajib Pajak Tertentu Yang Terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemindahan Tambahan Wajib Pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-undang Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2003
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu dan Pelaporan
Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta
Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-344/PJ/2003 tentang Penambahan Wajib Pajak Tertentu
Yang Terdaftar dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Dan
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN TAMBAHAN WAJIB PAJAK KE
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR.
Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
1. Kantor Pelayanan Pajak Lama (KPP Lama) adalah Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan
Wajib Pajak yang akan dan atau sudah dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Lama (Kanwil Lama) adalah Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak Lama;
3. Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) Lama adalah Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang
melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Lama;
4. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-344/PJ/2003 tentang Penambahan Wajib Pajak Tertentu
Yang Terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dan
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua;
5. Berkas Wajib Pajak adalah dokumen-dokumen perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak dalam
bentuk kertas atau bentuk lainnya seperti misalnya dokumen perpajakan yang ada dalam Induk
Berkas, Anak Berkas, Berkas Pemeriksaan, Berkas Penagihan, Berkas Keberatan dan berkas lainnya;
6. Berkas data Wajib Pajak adalah data perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tertentu dalam
bentuk kertas, elektronik maupun pendukung penyimpanan data elektronik lainnya (Alat Keterangan
dan keterangan lain);
7. Informasi Perpajakan adalah dokumen dan data perpajakan dalam bentuk digital yang terdapat dalam
aplikasi Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak termasuk pada unit organisasi
vertikalnya;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Lama (NPWP Lama) adalah NPWP sebelum terdaftar di Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar;
9. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Lama (NPPKP Lama) adalah NPPKP sebelum terdaftar di
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
10. Nomor Seri Faktur Pajak Lama adalah Nomor Seri Faktur Pajak Keluaran yang diberikan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Lama.
11. Rumah Berkas adalah sebuah map bertali (portaple) yang berisi induk-induk berkas.
12. Rumah Berkas Kerja adalah rumah berkas yang berisi dokumen-dokumen (baik dalam bentuk
dokumen kertas maupun media elektronik) yang berumur maximum 5 tahun, kecuali dokumen tetap
tentang subyek pajak.
13. Rumah Berkas Arsip adalah rumah berkas yang berisi dokumen-dokumen (baik dalam bentuk
dokumen kertas maupun media elektronik) induk berkas yang telah berumur lebih dari 5 tahun.
14. Induk Berkas adalah berkas yang berisi dokumen-dokumen (baik dalam bentuk dokumen kertas
maupun media elektronik) tentang subyek pajak, jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak,
dan laporan penelitian, pemeriksaan atau penyidikan dari UP3 serta informasi lainnya.
15. Anak Berkas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk dokumen kertas maupun media
elektronik) yang merupakan bagian dari induk berkas per jenis pajak dan per tahun pajak termasuk
Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Keterangan Bebas (SKB), perubahan
angsuran, surat ketetapan pajak (skp), Surat Tagihan Pajak (STP) dan dokumen lainnya.
16. Berkas Pemeriksaan adalah induk berkas yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan kertas
kerja pemeriksaan (KKP) serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
17. Berkas Penagihan adalah induk berkas yang berisi kartu tunggakan pajak, skp/STP dengan bukti
pelunasannya, dokumen tindakan penagihan serta dokumen penundaan pembayaran atau
permohonan angsuran pembayaran tunggakan pajak.
18. Berkas Penerimaan dan Keberatan adalah induk berkas yang berisi dokumen Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)/Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) dan
Pemindahbukuan (Pbk), permohonan keberatan/peninjauan kembali dan banding dari Wajib Pajak
dengan hasil keputusan/putusannya dan uraian pemandangannya.
19. Berkas Data Wajib Pajak adalah berkas Wajib Pajak yang berisi informasi yang berkaitan dengan
kegiatan usaha Wajib Pajak.
20. Berkas Dalam Proses adalah Anak Berkas Wajib Pajak yang sedang dalam proses pemberian
pelayanan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, keberatan maupun banding.
21. Berkas Tidak Dalam Proses adalah Anak Berkas Wajib Pajak yang tidak sedang dalam proses
pemberian pelayanan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, keberatan maupun banding.
22. Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP WP Besar adalah kewajiban
perpajakan yang meliputi PPh Badan, PPN, dan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan PPh akibat
dari transaksi yang dilakukan Kantor Pusat dan atau Cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
23. Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak yang tetap diadministrasikan pada KPP Lama adalah kewajiban
perpajakan yang meliputi Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan PPh akibat dari transaksi yang
dilakukan Kantor Pusat dan atau Cabang Wajib Pajak yang berdomisili di luar wilayah Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta.
Pasal 2
Tata cara pemindahan berkas Wajib Pajak dan berkas data Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Lama ke
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 3
Pelaksanaan perekaman data dan SPT Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Besar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 4
Pelaksanaan pemberian pelayanan SKB, Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25,
Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai, Pelayanan Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Lain,
Pbk, Penerbitan SPMKP dan Penerbitan SPMIB bagi Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Ini.
Pasal 5
Administrasi dan pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 6
Pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding dan atau gugatan dari Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini.
Pasal 7
Pelaksanaan penagihan aktif dan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak terhadap tunggakan
pajak Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 8
Tata cara tindak lanjut temuan Aparat Pemeriksa Fungsional Pemerintah sehubungan dengan Wajib Pajak yang
dipindahkan dari KPP Lama ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 9
Tata cara serah terima berkas dari KPP Lama ke KPP WP Besar adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 10
Tata cara migrasi data elektronik Wajib Pajak yang dipindahkan dari Kantor Pelayanan Pajak Lama ke Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini.
Pasal 11
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini akan diatur lebih lanjut dengan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 12
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2003
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/kep/356pj2003.txt · Last modified: 2023/02/05 06:19 by 127.0.0.1