KLIPedia

                       KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR KEP - 351/PJ/2003

                              TENTANG

          PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 156/PJ./2000 
              TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI

                         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.      bahwa berdasarkan pasal 1 Keputusan Direktur jenderal Pajak Nomor KEP - 36/PJ./2001 tentang 
    Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke 
    Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
    KEP - 527/PJ./2001, pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang 
    akan bertolak ke luar negeri (Fiskal Luar Negeri) langsung diberikan oleh Pejabat Direktorat jenderal 
    Pajak yang bertugas di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri;    
b.      bahwa sehubungandengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan kembali Bentuk Surat 
    Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri sebagaimana diatur dalarn Keputusan Direktur jenderal Pajak 
    Nomor KEP - 156/PJ./2000 tentang Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri dengan 
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak;   

Mengingat :

1.      Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000,Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Nomor 3984);    
2.      Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), 
    sebagairnana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tarribahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3985);    
3.      Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
    yang Bertolak ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan 
    lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
    Pemerintah Nomor 41 TAHUN 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2001 Nomor 64; 
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4097);    
4.      Keputusan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 390/KMK.04/2000 tentang Pelaksanaan 
    Pernbayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak Ke Luar Negeri;    
5.      Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 555/KMK.04/2000 tentang Pengecualian Dari 
    Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Bertolak ke Luar Negeri.    
6.      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 36/PJ./2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban 
    Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri, sebagaimana telah 
    diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 527/PJ./2001;    
7.      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ./2000 tentang Pedoman Administrasi 
    Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
    Nomor KEP-528/PJ./2001;    
8.      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 156/PJ./2000 tentang Bentuk Formulir Surat Keterangan 
    Bebas Fiskal Luar Negeri.    
     
                            MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR KEP - 156/PJ./2000 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR 
NEGERI    


                         Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 2 sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

                         "Pasal 2

    (1)     Untuk ketertiban pelayanan dan pengawasan Fiskal Luar Negeri bagi Orang Pribadi yang akan 
        bertolak ke luar negeri, pengecualian dari kewajiban pernbayaran Fiskal Luar Negeri diberikan 
        dengan menggunakan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN).    

    (2)     Formulir SKBFLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk continuous form 
        persegi panjang berukuran 30,5 cm X 21,7 cm berlogo Departemen Keuangan R.I., serta 
        menggunakan Nomor Seri dan Kepala Surat : DEPARTEMEN KEUANGAN R.I./DIREKTORAT 
        JENDERAL PAJAK/KANTOR WILAYAH.......... /KANTOR PELAYANAN PAJAK sebagai UPFLN. 
        Contoh Formulir SKBFLN dimaksud sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini    

    (3)     Formulir SKBFLN terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:  
        a.  Bagian pertama (kiri) untuk K ounter Fiskal;   
        b.  Bagian kedua (tengah) untuk Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri;   
        c.  Bagian ketiga (kanan) untuk Arsip UPFLN;      

    (4)     Untuk pengamanan keaslian Formulir SKBFLN, logo Departemen Keuangan R.I. terbuat dari 
        bahan kertas yang dibubuhi dengan tinta khusus yang apabila diberikan sinar ultraviolet maka 
        logo Departemen Keuangan tersebut akan tampak bercahaya;    

    (5)     Untuk keabsahan Formulir SKBFLN harus ditanda tangani dan dibubuhi cap UPFLN oleh petugas 
        UPFLN pada bagian yang telah ditentukan    


                        Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2003
DIREKTUR JENDERAL,

ttd,

HADI POERNOMO
NIP.060027375