peraturan:kep:34pj.21989
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 34/PJ.2/1989
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa dengan adanya reorganisasi dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak dan dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pendaftaran, pemberian, penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dipandang perlu untuk menyempurnakan petunjuk
pelaksanaan, tata cara pendaftaran, pemberian dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan
dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah;
4. Pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 TAHUN 1983 tentang Pendaftaran,
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Pengajuan
Keberatan;
5. Pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pajak
Pertambahan Nilai 1984;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 947/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang
Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 276/KMK.04/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 311/KMK.04/1989 tanggal 3 April 1989 tentang Pemberian
Nomor Kode Kantor Pelayanan Pajak Seluruh Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI MUDA KEUANGAN SELAKU PENGGANTI SEMENTARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG TATACARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :
a. Wajib Pajak terdaftar adalah wajib pajak yang telah terdaftar dalam Tata Usaha Direktorat Jenderal
Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
b. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari Master File wajib pajak yang ada pada
tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
c. Pemindahan wajib pajak adalah tindakan menghapuskan NPWP dan tata usaha suatu Kantor Pelayanan
Pajak, karena alasan pindah tempat tinggal/tempat kedudukan wajib pajak, dari suatu wilayah Kantor
Pelayanan Pajak tertentu ke wilayah Kantor Pelayanan Pajak lain.
d. Kantor Pelayanan Pajak lama adalah Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak semula terdaftar.
e. Kantor Pelayanan Pajak baru adalah Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak kemudian terdaftar
berdasarkan tempat tinggal/tempat kedudukan terakhir setelah pindah dari Kantor Pelayanan Pajak
lama.
f. Surat Pemberitahuan Pindah (KPU.21) adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak untuk memberitahukan pindah tempat tinggal/tempat kedudukan dari wilayah
kerja Kantor Pelayanan Pajak lama ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain.
g. Surat Pindah (KPU.21-A) adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak lama yang
berisikan keterangan pindah wajib pajak ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain.
h. Surat Pemberitahuan Terdaftar (KPU.21-B) adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
baru yang menyatakan bahwa wajib pajak yang pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lama telah
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak baru.
Pasal 2
(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b harus ditujukan semata-mata untuk
kepentingan tata usaha perpajakan tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus
dikukuhkannya.
(2) Pemindahan dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama ke Kantor Pelayanan Pajak baru dapat
dilakukan dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal/tempat kedudukan ke wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak lain atau perubahan status perusahaan yang mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak
yang mengelolanya berubah.
BAB II
PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 3
(1) Bagi wajib pajak yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau yang memohon
untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib
Pajak (bentuk KPU. 1-89/KPU. 2-89/KPU. 3-89) beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-31/PJ.02/1989 tanggal
27 Juni 1989.
(2) Tatacara pendaftaran, pemberian NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran I. 1, Lampiran I. 2. dan Lampiran I. 3 Keputusan ini.
Pasal 4
(1) Dalam hal wajib pajak terdaftar seperti dimaksud pada pasal 1 huruf a, karena sesuatu hal pindah
tempat tinggal/tempat kedudukan ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain atau berubah status
perusahaan yang mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak yang mengelolanya berubah, diwajibkan
mengajukan KPU.21 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f.
(2) Dalam hal wajib pajak dimaksud pada ayat (1) mengajukan KPU.21 ke Kantor Pelayanan Pajak lama,
maka Kantor Pelayanan Pajak lama wajib menerbitkan KPU.21A sebagaimana dimaksud pada pasal 1
huruf g, untuk diberikan kepada wajib pajak guna diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak baru.
(3) Dalam hal wajib pajak dimaksud pada ayat (1) mengajukan KPU.21 langsung ke Kantor Pelayanan
Pajak baru, maka tindasan KPU.21 tersebut wajib dikirimkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan
Pajak lama.
(4) Dalam hal Wajib Pajak dimaksud pada pasal 3 ayat (1) mengajukan permohonan untuk dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak menerbitkan
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PPN.1C-89, lihat Lampiran III.1).
Pasal 5
(1) Kantor Pelayanan Pajak baru setelah menerima KPU. 21A dari wajib pajak sebagai mana dimaksud
pada pasal 4 ayat (2) atau KPU.21 sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) segera menerbitkan
Kartu NPWP (bentuk KPU.20-89) atau bukti pendaftaran wajib pajak (bentuk KPU-6-89).
(2) NPWP yang dicantumkan pada KPU .20-89 atau KPU.6-89 dimaksud pada ayat (1) adalah NPWP lama
dengan mengganti kode KPP-nya.
(3) setelah KPU. 20-89 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada wajib pajak, Kantor
Pelayanan Pajak baru segera membuat KPU.21B sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b, dan
mengirimkannya ke Kantor Pelayanan Pajak lama.
Pasal 6
Dalam hal wajib pajak yang telah memperoleh NPWP meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum
terbagi, maka warisan yang belum terbagi tersebut dalam kedudukannya sebagai Subyek Pajak secara
otomatis memperoleh NPWP yang sesuai dengan NPWP wajib pajak yang meninggal.
BAB III
SYARAT-SYARAT PENGHAPUSAN, PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 7
Penghapusan NPWP dari Master File wajib pajak dapat dilakukan dalam hal :
(1) a. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum terbagi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.2 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983.
b. Wanita kawin.
c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak sudah selesai dibagi.
d. Wajib pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
e. Bentuk Usaha Tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha
Tetap.
f. Wajib pajak lainnya selain yang dimaksud pada huruf a yang tidak memenuhi syarat lagi
untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak.
(2) Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal wajib pajak pindah
alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat sebagai
Pengusaha Kena Pajak lagi.
Pasal 8
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud dalam pasal
7 ayat (1) adalah sebagai berikut :
(1) a. bagi wajib pajak yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a
disyaratkan adanya copy akte/laporan kematian atau Surat Keterangan Kematian dari instansi
yang berwenang.
b. bagi wanita kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b disyaratkan adanya
Surat Nikah/Akte Perkawinan dari Catatan Sipil.
c. bagi warisan yang telah selesai dibagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c,
disyaratkan adanya pernyataan tentang selesainya warisan dibagi oleh para ahli waris.
d. bagi wajib pajak badan yang telah dibubarkan, disyaratkan adanya Akte Pembubaran yang
dikukuhkan dengan surat keterangan pembubaran dari Instansi yang berwenang. Dalam hal
Akte Pembubaran belum didukung dengan surat keterangan pembubaran dari Instansi yang
berwenang, tetapi secara phisik perusahaan sudah bubar maka wajib pajak tersebut
dimasukkan dalam kelompok wajib pajak non efektif.
e. bagi Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf e disyaratkan adanya
permohonan wajib pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa Bentuk Usaha
Tetap tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak.
(2) Bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b s/d f disyaratkan adanya
permohonan tertulis dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pasal 8 angka 1 huruf b s/d e dan/atau
adanya laporan pemeriksaan oleh petugas pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 yang menyatakan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi
syarat lagi sebagai wajib pajak.
(3) Telah dilakukan tindakan penagihan sampai dengan Surat Paksa atas hutang-hutang pajak yang
belum dilunasi.
(4) Telah dilaksanakan verifikasi lapangan, dan laporan hasil verifikasi memuat piutang pajak yang tidak
dapat atau tidak mungkin dapat ditagih lagi karena :
- wajib pajak telah meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan yang belum terbagi, atau tidak
mempunyai ahli waris.
- wajib pajak tidak dapat diketemukan lagi.
- wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi.
Pasal 9
Langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemindahan wajib pajak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :
(1) Wajib pajak yang bersangkutan harus telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak baru, yang
dibuktikan dengan telah diterimanya KPU. 21B dari Kantor Pelayanan Pajak baru.
(2) Telah dibuatkan dan dikirimkan "uraian singkat" beserta berkas wajib pajak oleh Kantor Pelayanan
Pajak lama mengenai hal-hal yang dianggap perlu diketahui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak baru,
antara lain :
a. jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih.
b. sampai dimana tindakan penagihan telah dilaksanakan atas tunggakan pajak (tidak perlu
harus dilaksanakan sampai upaya paksa).
c. adanya permohonan restitusi atau surat keberatan wajib pajak yang belum diselesaikan.
Pasal 10
Penghapusan NPWP dari wajib pajak wanita kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b baru
dapat dilakukan pada awal tahun berikutnya setelah tahun perkawinan dilaksanakan dengan ketentuan :
(1) Suami harus lebih dahulu terdaftar sebagai wajib pajak pada tata usaha Direktorat Jenderal Pajak.
(2) Berkas wajib pajak wanita kawin tersebut diserahkan/dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak di
tempat wanita tersebut terdaftar ke Kantor Pelayanan Pajak dimana suaminya terdaftar sebagai wajib
pajak, dengan disertai "uraian singkat" seperti dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).
(3) Berkas wajib pajak wanita kawin, yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan
tempat suaminya terdaftar, digabungkan dengan berkas suaminya.
BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 11
Penghapusan NPWP dari Master File Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat
dilakukan dengan cara mengisi KPU. 1B-89/KPU. 2B-89/KPU. 3B-89, yang pengisiannya dilakukan oleh :
(1) Wajib pajak atau kuasanya yang syah dengan melampirkan Surat kuasa.
(2) Petugas Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam hal :
a. wajib pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan yang belum terbagi; sumber
pengisian formulir adalah Surat Keterangan atau Akte/Laporan Kematian wajib pajak.
b. wajib pajak seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e dan f yang tidak menjadi wajib
pajak lagi karena perubahan status; sumber pengisian formulir adalah hasil penelitian petugas
pajak dari Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
Pasal 12
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal/tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(2), penghapusan NPWP dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan
Pajak lama dilakukan sebagai berikut :
(1) Wajib pajak mengajukan Surat Pemberitahuan Pindah/KPU. 21 ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau
langsung ke Kantor Pelayanan Pajak baru tanpa disyaratkan harus mengisi KPU.
1B-89/KPU. 2B-89/KPU. 3B-89.
(2) Surat Pemberitahuan Pindah/KPU. 21 pada ayat (1) di atas harus memuat data sekurang-kurangnya
mengenai nama, NPWP, Nomor Register dan alamat baru wajib pajak di tempat yang dituju, yang
diperlukan oleh Kantor Pelayanan Pajak lama untuk menerbitkan KPU. 21A dan Surat Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP. PPN. 1C-3-89, lihat lampiran III.2) untuk dikirimkan ke
Kantor Pelayanan Pajak baru.
(3) Berdasarkan KPU. 21A/KPU. 21 atau dan KP. PPN 1C-3, Kantor Pelayanan Pajak baru akan
menerbitkan KPU. 19, KPU. 20-89, KP. PPN.1C-89 dan KPU. 21B.
Pasal 13
Berdasarkan KPU. 1B-89/KPU.2B-89/KPU. 3B-89 dan KPU. 21 atau KPU.21A diadakan perubahan data
(up-date) pada Master File Wajib Pajak dengan tata cara seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
BAB V
PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang berkenaan dengan Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Penghapusan NPWP dan pengukuhan
serta Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diatur sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
Pasal 15
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 10 Juli 1989
MENTERI MUDA KEUANGAN
SELAKU Pgs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
NASRUDIN SUMINTAPURA
peraturan/kep/34pj.21989.txt · Last modified: 2023/02/05 06:19 by 127.0.0.1