peraturan:kep:337pj.2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 337/PJ./2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-515/PJ./2000
TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-225/PJ./2001
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 TAHUN 2000, dan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor
443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Cara kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor
Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak,
dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-263/PJ./2002 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak
Tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-225/PJ./2001;
Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Pajak Penyuluhan dan
Pengamatan Potensi Perpajakan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000 tanggal 20 Maret 2000 tentang Tempat
Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak
Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-225/PJ./2001;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-263/PJ/2002 tanggal 8 Mei 2002 tentang Tempat
Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Wajib Pajak
Besar;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR KEP-515/PJ./2000 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT
PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-225/PJ./2001.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ./2000 tentang Tempat
Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-225/PJ./2001
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 butir 1 huruf e diubah dan ditambah sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi
sebagai berikut:
"Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Wajib Pajak tertentu dan Pengusaha Kena Pajak tertentu adalah Wajib Pajak dan Pengusaha
Kena Pajak:
a. badan usaha milik Negara;
b. badan usaha milik Daerah;
c. penanaman modal asing;
d. bentuk usaha tetap dan orang asing;
e. perusahaan masuk bursa, termasuk badan-badan khusus (self regulatory
organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta perusahaan-perusahaan tertentu
lainnya yang melakukan kegiatan usaha di Pasar Modal; dan
f. perusahaan besar yang memenuhi kriteria tertentu.
2. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang
mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat.
3. Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak dan melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak Pada saat atau setelah
berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini."
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambah sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi berbunyi
sebagai berikut:
"Pasal 2
(1) Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut:
a. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah, untuk badan usaha milik
Daerah yang berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan seluruh
Wajib Pajak badan usaha milik Negara, termasuk anak perusahaan badan usaha
milik Negara yang penyertaan modal induk lebih dari 50% (lima puluh persen),
kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak berkedudukan;
b. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, untuk seluruh Wajib Pajak
penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di
sektor industri kimia dan barang galian non-logam, kecuali yang selama ini telah
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan;
c. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, untuk seluruh Wajib Pajak
penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di
sektor industri logam dan mesin, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan;
d. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, untuk seluruh Wajib Pajak
Penanaman modal asing yang tidak termasuk bursa dan melakukan kegiatan usaha
di sektor pertambangan dan perdagangan, kecuali yang selama ini telah terdaftar
pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan;
e. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, untuk seluruh Wajib Pajak
penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di
sektor industri tekstil, makanan dan kayu, kecuali yang selama ini telah terdaftar
pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan;
f. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima, untuk seluruh Wajib Pajak
penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di
sektor agribisnis dan jasa, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan;
g. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, untuk Wajib Pajak bentuk usaha
tetap dan orang asing yang berkedudukan bertempat tinggal di Wilayah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
h. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, untuk seluruh Wajib Pajak yang
pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan
Pasar Modal, termasuk badan-badan khusus (Self Regulatory Organization) yang
didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, Perusahaan efek non bank, Reksa Dana, serta Kontrak investasi
Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA), kecuali Wajib Pajak emiten yang selama ini
telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan dan
Wajib Pajak emiten badan usaha milik Negara dan badan usaha milik Daerah;
i. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib
Pajak badan usaha milik Daerah dan bentuk usaha tetap, untuk Wajib Pajak badan
usaha milik Daerah dan bentuk usaha tetap, atau tempat tinggal Wajib Pajak orang
asing untuk Wajib Pajak orang asing, yang berkedudukan atau bertempat tinggal di
luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
j. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat cabang, perwakilan,
atau kegiatan usaha dilakukan, untuk Wajib Pajak badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, penanaman modal asing, badan dan orang asing, perusahaan
masuk bursa, terbatas pada Pajak Penghasilan Pemotongan, Pajak Penghasilan
Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
kecuali cabang, perwakilan, atau kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut lokasinya
berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tempat pendaftaran dan pelaporan
usahanya adalah ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
k. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, untuk seluruh Wajib Pajak besar
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-263/PJ/2002 tanggal 8 Mei 2002 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan
Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu Pada Kantor Pelayanan Wajib Besar.
(2) Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal dan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat kegiatan usaha dilakukan."
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) berubah sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi berbunyi
sebagai berikut:
"Pasal 4
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
dan huruf f berlaku bagi Wajib Pajak yang status modalnya berubah menjadi penanaman
modal asing kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih untuk tetap terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak semula.
(2) Bagi Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan
Pulau Bintan, dan Kawasan Pulau Karimun yang selama ini telah terdaftar pada Kantor
Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, dan huruf h dapat mengajukan permohonan pindah ke Kantor Pelayanan
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak."
Pasal II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2002
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/kep/337pj.2002.txt · Last modified: 2023/02/05 06:20 by 127.0.0.1