peraturan:kep:332pj.2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 332/PJ./2002
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK
YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa untuk memberikan waktu yang cukup dan untuk menghindari kesulitan yang timbul sehubungan dengan
dipindahkannya Wajib Pajak tertentu ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan Lama dan Faktur Pajak
Lama Oleh Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan
Serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 315/KMK.03/2002 tentang Perubahan dan Pemberian Kode Kantor
Pelayanan Pajak;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/
Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-601/PJ./2001;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-237/PJ./2002 tentang Tata Cara Penggunaan Faktur
Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak Karena
Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-263/PJ/2002 tentang Tempat Pendaftaran dan
Pelaporan Usaha Bagi Wajib Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-295/PJ/2002;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA
DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB
PAJAK BESAR.
Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Besar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-263/PJ/2002 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak
Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-295/PJ/2002.
2. Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lama adalah NPWP yang terakhir digunakan oleh Wajib Pajak
sebelum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Baru adalah NPWP yang diberikan pada saat Wajib Pajak terdaftar
pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
5. Faktur Pajak Lama adalah:
a. Faktur Pajak yang telah cetak dan belum digunakan pada saat Wajib Pajak terdaftar pada
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
b. Faktur Pajak yang telah dicetak dan belum digunakan oleh Wajib Pajak yang dipindahkan
ke Kantor Pelayanan Pajak lain karena reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001
dan ditunjuk sebagai Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Besar;
c. Faktur Pajak yang diterbitkan dengan menggunakan sistem penomoran otomatis yang
belum dilakukan perubahan program oleh Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar; atau
d. Faktur Pajak yang diterbitkan dengan menggunakan sistem penomoran otomatis yang belum
dilakukan perubahan program oleh Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak
Lain karena reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 dan ditunjuk sebagai Wajib
Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
6. Formulir Perpajakan Lama adalah formulir perpajakan selain Faktur Pajak yang:
a. telah dicetak dengan menggunakan NPWP Lama dan belum digunakan pada saat Wajib Pajak
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
b. telah dicetak dengan menggunakan NPWP Lama dan belum digunakan oleh Wajib Pajak yang
dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak lain karena reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak
tahun 2001 dan ditunjuk sebagai Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar;
c. diterbitkan dengan menggunakan sistem penomoran NPWP otomatis yang belum dilakukan
perubahan program oleh Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Besar; atau
d. diterbitkan dengan menggunakan sistem penomoran NPWP otomatis yang belum dilakukan
perubahan program oleh Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak lain
karena reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 dan ditunjuk sebagai Wajib Pajak
yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar; atau
7. Kode KPP adalah digit ke-10, 11, dan 12 pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
8. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor pelayanan Pajak
yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor pelayanan Pajak tertentu yang
berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Pasal 2
(1) Wajib Pajak masih dapat mencantumkan NPWP Lama pada Formulir Perpajakan Lama sebelum
diberlakukannya Surat Keterangan Terdaftar.
(2) Penggunaan Formulir Perpajakan Lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
mengganti Kode KPP pada NPWP yang tertera dalam Formulir Perpajakan Lama.
(3) Penggantian Kode KPP Pada NPWP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan mencoret
Kode KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebelumnya dan menggantikan dengan Kode Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar di bawahnya (dengan menggunakan tinta) sedemikian rupa
sehingga Kode KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebelumnya masih tetap dapat terbaca.
(4) Wajib Pajak yang terlanjur mencetak Formulir Perpajakan Lama dengan menggunakan NPWP Lama
masih dapat menggunakan Formulir Perpajakan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2002
Pasal 3
(1) Pengusaha Kena Pajak masih dapat menggunakan NPWP serta Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
Lama sebelum diberlakukannya Surat Keterangan Terdaftar.
(2) Sebelum menerbitkan Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang baru, Pengusaha
Kena Pajak yang bersangkutan wajib melaporkan saat mulai digunakannya Kode dan Nomor Seri
Faktur Pajak baru kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
(3) Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk penerbitan yang pertama
dimulai dengan nomor 0000001.
(4) Pada saat Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak baru mulai digunakan, Pengusaha Kena Pajak wajib
melaporkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak lama yang sudah tidak digunakan kepada Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak
terakhir digunakannya Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak lama.
Pasal 4
(1) Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan Faktur Pajak Lama sampai habis atau sampai dengan
tanggal 31 Desember 2002.
(2) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dicabut pengukuhannya
sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena
Pajak dikukuhkan, batas waktu penggunaan Faktur Pajak Lama adalah sampai dengan tanggal
pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(3) Penggunaan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan tanpa coretan atau koreksi
apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat sehingga tidak dapat dikreditkan oleh
penerima Jasa Kena Pajak atau pembeli Barang Kena Pajak.
(4) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan secara tertulis Kode
dan Nomor Seri Faktur Pajak Lama yang belum digunakan mulai tanggal 1 Juli 2002 kepada Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, paling lambat tanggal 15 Juli 2002.
(5) Faktur Pajak Lama yang masih tersisa pada tanggal 31 Desember 2002 harus dimusnahkan dengan
membuat Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan
dan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar paling lambat
tanggal 6 Januari 2003.
Pasal 5
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/kep/332pj.2002.txt · Last modified: 2023/02/05 18:06 by 127.0.0.1