peraturan:kep:325pj.2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 325/PJ./2001
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 TAHUN 2000, Pasal 29 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3984).
2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran,
dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK.
Pasal 1
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda
pembayaran:
a. pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah;
b. kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-
undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau
mengalami keadaan di luar kekuasaannya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban
pajaknya pada waktunya, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan secara tertulis
paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir
kecuali dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya, dapat diajukan setelah
batas waktu tersebut, disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau
ditunda dan dilampiri dengan bukti-bukti untuk menguatkan alasan permohonannya.
(3) Atas setiap permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan bukti
penerimaan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 2
(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus :
a. bersedia memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala
Kantor Pelayanan Pajak, kecuali apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak menganggap tidak
perlu; dan
b. tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.
(2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa bank garansi, perhiasan,
kendaraan bermotor, gadai dari barang bergerak lainnya, penyerahan hak milik secara kepercayaan,
hipotik, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.
Pasal 3
(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), menerbitkan keputusan yang dapat berupa
menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak, dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap.
(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima seluruhnya atau sebagian, maka Kepala Kantor
Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
a. Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak dengan masa angsuran:
(1) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan tersebut, untuk
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a;
(2) paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b;
dengan jumlah angsuran yang sama besarnya setiap bulan, dengan menggunakan formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini; atau
b. Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak dengan masa penundaan:
(1) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan tersebut, untuk
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a;
(2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan, untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b;
dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini.
(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a ditolak
maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran atau Surat
Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan tidak
memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima, dan Surat Keputusan
Angsuran atau Penundaan harus diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu tersebut
berakhir.
(5) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran,
tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
Pasal 4
(1) Apabila Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a, ternyata mempunyai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maka pengembalian
kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak yang ada.
(2) Utang Pajak dimaksud dalam ayat (1) adalah sisa utang pajak atas nama Wajib Pajak yang tercantum
pada STP, SKPKB, atau SKPKBT dan utang pajak lainnya yang sudah terutang.
Pasal 5
Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak dinyatakan
tidak berlaku lagi apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau
banding, atau pengurangan/penghapusan sanksi atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak, yang
berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.
Pasal 6
Apabila ternyata bahwa ketentuan mengenai tanggal dan atau jumlah angsuran yang tercantum dalam Surat
Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya, atau setelah
berakhirnya masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak
ternyata Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan tindakan
penagihan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2000.
Pasal 7
Permohonan Wajib Pajak yang diterima sebelum ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini,
diproses berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-53/PJ./1995 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.
Pasal 8
Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP-53/PJ./1995 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak,
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2001
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/kep/325pj.2001.txt · Last modified: 2023/02/05 06:12 by 127.0.0.1