peraturan:kep:281pj.1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 281/PJ./1998
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 361/KMK.04/1998 tanggal
27 Juli 1998 tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 462/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 yang
Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 520/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Bagian Penghasilan
Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang
Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 521/KMK.04/1998
tanggal 18 Desember 1998 tentang Besarnya Biaya jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan
mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan
Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada
Keuangan Negara atau Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 TAHUN 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan
Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.04/1994 tanggal 21Desember 1994 tentang Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dalam Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan
Pembayaran Pajak;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desembar 1994 tentang Perlakuan
Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi
Internasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998 tentang Faktor
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 462/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa,
dan Kegiatan Tertentu;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 520/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Bagian
Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak
Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Besarnya
iaya jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau
ensiunan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA,
DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26
Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994;
b. Pejabat Negara adalah :
1) Presiden dan Wakil Presiden;
2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD I dan DPRD II;
3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
5) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
6) Menteri dan Menteri Negara;
7) Jaksa Agung;
8) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
9) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
10) Walikotamadya dan Wakil Walikotamadya Tingkat II.
c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
d. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam
jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
e. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau
memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan
anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan
secara langsung;
f. Pegawai Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan
apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;
g. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang
menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan;
h. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan
untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang
menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua;
i. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan
dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya;
j. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan,
atau upah satuan;
k. Upah Harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja;
l. Upah Mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan;
m. Upah Borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan
tertentu;
n. Upah Satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang
dihasilkan;
o. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan;
p. Hadiah Undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh
orang pribadi yang pemberiannya melalui cara undian;
q. Hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu
perlombaan atau adu ketangkasan;
r. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan/atau ketrampilan dan/atau keahlian
sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan;
s. Bea Siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yang
ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi
kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu
institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk
mengikuti suatu program pendidikan;
t. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat,sidang,
seminar, workshop, pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.
BAB II
PEMOTONG PAJAK DAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK
Pasal 2
(1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak
adalah :
a. pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik
merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan
Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji,upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan;
c. dana pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, badan penyelenggara Jaminan sosial tenaga kerja
lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau
Tunjangan Hari Tua (THT);
d. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan
status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
e. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi
dengan status Wajib Pajak luar negeri;
f. yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan,kesenian,
olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam
bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau
imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan,jasa, kegiatan yang dilakukan
oleh orang pribadi;
g. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan
lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
(2) Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga badan
atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan, sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1994.
(3) Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan g termasuk badan usaha
milik negara dan badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk
apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan
sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai dengan sesuai Pasal 21
ayat (2) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.
Pasal 3
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berdasarkan keputusan ini adalah
orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sampai dengan huruf h serta orang pribadi lainnya
yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari
Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 4
Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang
yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka,
dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh
penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia;
b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998,sepanjang
bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan
lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
BAB III
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK
Pasal 5
(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan,
upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan
pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu,uang ganti rugi,
tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus,
tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak,
bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur
lainnya dengan nama apapun;
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem,
gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan,
dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang
pesangon, dan pembayaran lain sejenis;
e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun,
komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (7);
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara,crew film,
foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat,pelukis, dan
seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penterjemah;
6. pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya,telekomunikasi,
elektronika, fotografi, dan pemasaran;
7. agen iklan;
8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan,
peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
10. peserta perlombaan;
11. petugas penjaja barang dagangan;
12. petugas dinas luar asuransi;
13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya
terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda
dan/atau anak-anaknya.
(2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula
penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh
bukan Wajib Pajak.
(3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan
status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
Pasal 6
Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku
pada saat pembayaran atau dibebankan.
Pasal 7
Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan dan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan
penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh
Pemerintah;
e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
f. pembayaran THT-Taspen dari PT Taspen kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
BAB IV
PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN
Pasal 8
(1) Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, maka penghasilan bruto dikurangi
dengan :
a. biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
setahun atau Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
b. iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan
penyelenggara Taspen dan Jamsostek kecuali iuran THT-Taspen dan THT-Asabri, yang
dibayar oleh pegawai.
(2) Untuk menentukan besarnya penghasilan neto penerima pensiun, penghasilan bruto berupa
uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara uang pensiun yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang
pensiun setinggi-tingginya Rp. 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun
atau Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.
(3) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai, penghasilan netonya
dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya adalah sebagai berikut :
Setahun Sebulan
---------------------------------------------
a. untuk diri pegawai Rp.2.880.000,00 Rp.240.000,00
b. tambahan untuk pegawai yang kawin Rp.1.440.000,00 Rp.120.000,00
c. tambahan untuk setiap anggota keluarga Rp.1.440.000,00 Rp.120.000,00
sedarah dan semenda dalam garis
keturunan lurus, serta anak angkat yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang
(4) Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri,dan dalam hal
tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang
menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
(5) Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-
rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan
tambahan PTKP sebesar Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun
atau Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
(6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang
baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut
berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
(7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
(8) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan
Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 bagi Wajib Pajak luar
negeri adalah penghasilan bruto.
Pasal 9
(1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan pegawai tidak
tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian
yang besarnya tidak lebih dari Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari,tidak dipotong PPh
Pasal 21.
(2) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima
upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya
melebihi Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim
jumlahnya tidak melebihi Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah),maka PPh Pasal 21 yang
terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 10% dari penghasilan bruto setelah dikurangi
Rp. 24.000,00 tersebut.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan atas penghasilan bruto dalam satu bulan
takwim yang jumlahnya tidak melebihi Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)dan tidak
dibayarkan secara bulanan.
(4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya
melebihi Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat
dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima
penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.
(5) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka
PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
(6) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian,
dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
(7) Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan
ketentuan Pasal 8 ayat (3).
(8) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan
bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris,penilai, dan aktuaris
dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
(9) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebesar 40% (empat puluh
persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun.
BAB V
TARIF DAN PENERAPANNYA
Pasal 10
(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994,
diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
a. pegawai tetap, termasuk pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI, pejabat negara
lainnya, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, dan anggota dewan
komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan
yang sama;
b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
c. pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai.
(2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun
termasuk iuran Tabungan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua, dan PTKP, kecuali iuran THT-Taspen
dan iuran THT-Asabri;
b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi
dengan biaya pensiun dan PTKP;
c. bagi pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi
dengan PTKP.
Pasal 11
Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 diterapkan atas penghasilan bruto
berupa :
a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi,
beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang
jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau
kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 9;
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kegiatan multilevel marketing;
c. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak
merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
d. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
e. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh
peserta program pensiun.
Pasal 12
Tarif sebesar 15% (lima belas persen) diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau
terutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).
Pasal 13
(1) Tarif sebesar 10% (sepuluh persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah
borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu
rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam satu
bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2);
(2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku ketentuan sebagai berikut :
a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan dibagi 6;
b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan yang dihasilkan dalam
satu hari;
c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya
hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
(3) Dalam hal penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan
menerapkan Tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, atas
Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
Pasal 14
(1) Atas uang pesangon, uang tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang
dibayarkan sekaligus dipotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut :
a. untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
dengan tarif 10% (sepuluh persen) dari penghasilan bruto dan bersifat final;
b. untuk penghasilan bruto diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tarif
15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto dan bersifat final;
c. untuk uang pesangon, penghasilan bruto sampai dengan Rp. 17.280.000,00 (tujuh belas juta
dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dipotong PPh Pasal 21;
d. untuk uang tebusan pensiun, tunjangan hari tua dan tabungan hari tua yang dibayarkan
sekaligus, penghasilan bruto sampai dengan Rp. 8.640.000,00 (delapan juta enam ratus
empat puluh ribu rupiah) tidak dipotong PPh Pasal 21;
(2) Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa
hadiah atau penghargaan sehubungan dengan perlombaan.
(3) Tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final diterapkan atas komisi yang diterima atau
diperoleh petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja barang dagangan, sepanjang petugas
tersebut bukan pegawai tetap.
(4) Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa
honorarium yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, dan Anggota ABRI yang bersumber dananya
berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah.
Pasal 15
(1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan terhadap penghasilan
bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3);
(2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai
Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.
Pasal 16
Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan
ke bawah hingga ribuan penuh.
Pasal 17
PPh Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan
terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
Pasal 18
Cara penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 dimuat dalam lampiran keputusan ini.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK
Pasal 19
(1) Setiap Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri ke Kantor
Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
(2) Kewajiban sebagai Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi organisasi
internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan,sesuai Pasal 21 ayat
(2) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.
(3) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan
kewajiban perpajakannya pada Kantor pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
Pasal 20
(1) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang
terutang untuk setiap bulan takwim.
(2) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi atau
Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
(3) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut pada ayat (2) sekalipun nihil dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan
Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
(4) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka
kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada
bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
(5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta
maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai
pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana
pensiun.
(6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap,
termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur
Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
(7) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti
Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya
1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
Pasal 21
(1) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung
kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan
menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1994.
(2) Jumlah Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1994, dan penghitungannya sebagai berikut :
a. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja
dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang
sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak
disetahunkan;
b. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari
luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21
didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun takwim
yang bersangkutan yang disetahunkan;
c. dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal
dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka pada akhir bulan
berhentinya pegawai tersebut, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah
penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian tahun takwim yang
bersangkutan yang disetahunkan.
(3) Apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari jumlah
pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang
bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.
(4) Apabila jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari jumlah pajak
yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan
pada waktu dilakukan penghitungan kembali.
Pasal 22
(1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh
Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak
setempat.
(2) Surat Pemberitahuan tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret
tahun takwim berikutnya;
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun pajak
atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.
(4) Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya
tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh
Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21
yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun
takwim yang bersangkutan.
(6) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang
ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang
bersangkutan.
(7) Apabila terdapat pegawai kebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan
harus dilampiri fotocopi surat ijin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja atau
instansi yang berwenang.
(8) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar
dari pada PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, maka kekurangannya harus disetor
sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim
berikutnya.
(9) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil
dari pada PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, maka kelebihan tersebut diperhitungkan
dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan
jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
(10) Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh
pengurus atau direksi.
(11) Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain dimaksud pada
ayat (1) harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK
Pasal 23
(1) Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP,
penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun
takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan
jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
Pasal 24
Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan
pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25
Pemotong Pajak dan penerima penghasilan dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak dan
permohonan banding kepada badan peradilan pajak sesuai ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27
Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
(1) Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini maka Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-02/PJ./1995 tanggal 9 Januari 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan,
Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan penyempurnaannya yang berupa Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-30/PJ./1995 tanggal 31 Maret 1995, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang
bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Keputusan ini dapat disebut "Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26".
(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1999.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1998
DIREKTUR JENDERAL
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/kep/281pj.1998.txt · Last modified: 2023/02/05 18:13 by 127.0.0.1