peraturan:kep:21pj2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 21/PJ/2002
TENTANG
TATA CARA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DAN PENYITAAN DILUAR WILAYAH KERJA PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT PAKSA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan penyitaan atas barang milik
Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerja pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di luar Wilayah Kerja Pejabat yang berwenang Menerbitkan Surat
Paksa;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 135 TAHUN 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta
Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa
dan Penyitaan di luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENAGIHAN
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DI LUAR WILAYAH KERJA PEJABAT YANG BERWENANG
MENERBITKAN SURAT PAKSA.
Pasal 1
(1) Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak di
tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
(2) Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada pengurus, kepala perwakilan,
kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang
bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau pegawai
tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan.
(3) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala Kantor Pelayanan tersebut wajib meminta
bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang
wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
(4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan,
wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan.
Pasal 2
(1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan Surat Paksa, Kepala Kantor Pelayanan tersebut wajib
meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan atas objek sita dimaksud, kecuali atas pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan
maupun lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
(2) Apabila letak objek sita berjauhan dengan tempat kedudukan Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tetapi masih berada dalam wilayah kerjanya, Kepala Kantor
Pelayanan tersebut dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Pasal 3
Tindakan yang dilakukan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
yang meminta bantuan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:
a. Menyampaikan surat permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa dengan disertai Surat Paksa
berikut salinannya, serta informasi data mengenai Wajib Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta
bantuan dan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta
bantuan.
b. Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas antara lain:
1) nama, alamat, Nomor Objek Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
2) jenis dan tahun pajak;
3) besarnya Pajak terutang;
4) copy Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (STB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang
menjadi dasar penagihan dengan Surat Paksa dimaksud;
5) copy tanda terima STP, STB, SKBKB, SKBKBT, SKPKB, SKPKBT;
6) bank/kantor pos/tempat pembayaran pajak terutang;
7) catatan ringkas objek sita dan data yang berkaitan dengan Wajib Pajak.
c. Menerima pemberitahuan tentang pelaksanaan Surat Paksa beserta dokumennya dari Kepala Kantor
Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan untuk dicatat
dalam buku pengawasan penagihan yang selanjutnya digabung dengan berkas penagihan.
d. Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
disertai salinan Surat Paksa dan data objek sita selengkap-lengkapnya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan
kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dan Kantor Pelayanan Pajak/
kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan.
e. Menerima Pemberitahuan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Berita Acara
Pelaksanaan Sita dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
yang diminta bantuan untuk dicatat dalam buku pengawasan penagihan yang selanjutnya digabung
dengan berkas penagihan.
f. Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk pelaksanaan lelang disertai fotokopy Berita Acara
Pelaksanaan Sita Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang
meminta bantuan dan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang di
minta bantuan.
g. Menerima pemberitahuan pelaksanaan lelang dan Berita Acara Lelang dari Kepala Kantor Pelayanan
Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan.
Pasal 4
Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
yang diminta bantuan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:
a. Menerima surat permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa serta informasi data Wajib Pajak.
b. Melaksanakan Surat Paksa dan memberitahukan tindakan yang telah dilakukan disertai dokumen
pelaksanaan Surat Paksa kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan yang meminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang
meminta bantuan dan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang
diminta bantuan.
c. Menerima surat permintaan bantuan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
d. Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
e. Melaksanakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan memberitahukan pelaksanaan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan dilengkapi Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dengan
tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor
Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dan Kantor
Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan.
f. Menerima surat permintaan bantuan untuk melakukan proses lelang.
g. Melaksanakan dan memberitahukan pelaksanaan lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala
Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan.
Pasal 5
(1) Apabila dalam satu kota terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan, sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, Kepala
Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan selaku pejabat yang
menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa
terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan melaksanakan penyitaan maupun lelang terhadap objek
sita yang berada di luar wilayah kerjanya.
(2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan Surat
Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi
pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan maupun lelang atas objek sita berada, dengan menggunakan
formulir surat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu) kali yaitu pada
saat akan melaksanakan penyampaian Surat Paksa, sedangkan pada saat akan melaksanakan
penyitaan maupun pelelangan, tidak perlu dibuat surat pemberitahuannya.
Pasal 6
(1) Dalam hal penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak berupa deposito berjangka, tabungan,
saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu disimpan pada bank
yang berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan, Kepala Kantor Pelayanan tersebut wajib meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi bank tempat objek
sita disimpan.
(2) Tindakan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Menyampaikan surat permintaan bantuan pemblokiran dengan dilampiri salinan Surat Paksa
dan data objek sita kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan yang meminta bantuan dan Kantor Pelayanan/Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan yang diminta bantuan;
b. Menerima berita acara pemblokiran dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan;
c. Memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar
memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita
Pajak;
d. Mengajukan permohonan kepada Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk
memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan Penangung Pajak yang tersimpan
pada bank yang bersangkutan dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi kuasa kepada
bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
e. Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan yang diminta bantuan;
f. Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk pelaksanaan pemindahbukuan.
(3) Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan yang diminta bantuan adalah sebagai berikut:
a. Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
b. Menyampaikan surat permintaan pemblokiran kepada bank tempat objek sita disimpan
disertai salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
c. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian surat permintaan pemblokiran kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan;
d. Melaksanakan penyitaan dan melaporkan hasil pelaksanaan penyitaan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan pemindahbukuan yang telah dilakukan oleh bank kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta
bantuan.
Pasal 7
Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-05/PJ.75/1999 tanggal 10 Agustus 1999 dan Nomor SE-09/PJ.75/2000 tanggal 9 Oktober 2000 dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 8
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2002
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/kep/21pj2002.txt · Last modified: 2023/02/05 18:07 by 127.0.0.1