peraturan:kep:213pj.2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 213/PJ./2001
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI
DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN
DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan
Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan
Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan
Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan Dan
Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang
Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan
Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman
Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang
Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan
Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU
SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA.
Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :
a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan minuman yang
disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi
dan dewan komisaris yang diberikan di tempat kerja.
b. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu :
1) daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan
sarana dan prasarana sosial ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau
oleh transportasi umum karena terbatasnya sarana angkutan umum baik melalui darat, laut
maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan
ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa
pengembalian yang relatif panjang;
2) daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang
dasar lautnya memiliki cadangan mineral.
Pasal 2
Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan dan bukan
merupakan penghasilan bagi pegawai.
Pasal 3
(1) Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam
rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan
situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan
merupakan penghasilan bagi pegawai walaupun diberikan bukan di daerah terpencil.
(2) Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau
keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
atau Pemda setempat termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai Pemadam kebakaran, proyek,
pakaian seragam pabrik, hansip/satpam, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar
jemput pegawai.
Pasal 4
(1) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk
natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah
sarana dan fasilitas di Iokasi bekerja untuk :
a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di Iokasi
bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa;
b. pelayanan kesehatan, sepanjang dilokasi bekerja tersebut tidak ada sarana kesehatan;
c. pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di Iokasi bekerja tersebut tidak ada
sarana pendidikan yang setara;
d. pengangkutan bagi pegawai di Iokasi bekerja, sedangkan pengangkutan anggota keluarga
dari pegawai yang bersangkutan terbatas pada pengangkutan sehubungan dengan
kedatangan pertama ke Iokasi bekerja dan kepergian pegawai dan keluarganya karena
terhentinya hubungan kerja;
e. olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda,
sepanjang di Iokasi bekerja tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.
(2) Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(1) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai dan dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi
kerja pada tahun pajak dibayarnya atau terutangnya pengeluaran tersebut.
(3) Pengeluaran untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang
Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 10 tahun yang
berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang kembali.
Pasal 5
(1) Wajib Pajak yang melakukan penanaman di daerah terpencil dapat mengajukan permohonan
penetapan sebagai daerah terpencil kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang
membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan menggunakan formulir
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan dilampiri :
a. Surat Persetujuan Tetap dari BKPM atau instansi berwenang terkait untuk Wajib Pajak
penanaman modal atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya;
b. Peta Iokasi;
c. Neraca/Laporan Keuangan terakhir sebelum tahun permohonan;
d. Pernyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial ekonomi dengan
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.a Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini.
(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah mengirimkan Surat
Permintaan Kelengkapan Permohonan Untuk Ditetapkan Sebagai Daerah Terpencil dengan
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal
Pajak ini.
(3) Sebelum diberikan keputusan tentang penetapan sebagai daerah terpencil, Kepala Kanwil DJP yang
menerima permohonan dapat melakukan pemeriksaan ke Iokasi daerah terpencil.
(4) Apabila Iokasi daerah terpencil berada di luar wilayah kerja Kanwil DJP yang bersangkutan, Kepala
Kanwil DJP dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala Kanwil DJP tempat Iokasi daerah
terpencil tersebut berada untuk melakukan pemeriksaan dengan tindasan kepada Kepala KPP terkait
dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
(5) Kepala Kanwil DJP memberikan keputusan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran III atau Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini paling lama dalam waktu
3 (tiga) bulan setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.
(6) Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dapat diterbitkan paling
lama 6 (enam) bulan dalam hal diperlukan pemeriksaan oleh Kanwil DJP lainnya.
(7) Surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5)
adalah saat diterima permohonan beserta seluruh lampiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
(8) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) atau Ayat (6), Kepala
Kantor Wilayah tidak memberi suatu keputusan, permohonan penetapan sebagai daerah terpencil
dianggap dikabulkan.
Pasal 6
(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan atau telah diberikan Keputusan penetapan sebagai daerah
terpencil, dibuatkan Buku Register pengawasan tersendiri baik di Kanwil DJP maupun di KPP dengan
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Untuk memonitor perkembangan investasi di daerah terpencil, laporan keuangan yang disampaikan
oleh Wajib Pajak sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan harus diuraikan secara rinci
mengenai :
a. daftar harta dan penyusutan yang memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan
dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil dengan menggunakan formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V. a Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
b. daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang memperoleh
perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah
terpencil dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V. b
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 7
Permohonan penetapan sebagai daerah terpencil yang diterima sebelum Keputusan Direktur Jenderal Pajak
ini ditetapkan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak
ini.
Pasal 8
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2001
DIREKTUR JENDERAL
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/kep/213pj.2001.txt · Last modified: 2023/02/05 21:04 by 127.0.0.1