peraturan:kep:192pj2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 192/PJ./2002
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun
2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas
(SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3984);
2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan
Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor
253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS
(SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN.
Pasal 1
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan
Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak karena:
a. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak
Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, atau
b. Wajib Pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut
jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto tahun pajak yang bersangkutan,
atau
c. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan yang
dikenakan pajak yang bersifat final.
Pasal 2
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/
pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan
dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dalam hal:
a. Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi, atau
b. Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial, atau
c. Untuk perusahaan yang sudah berjalan, yang karena suatu peristiwa yang berada di luar
kemampuan (force majeur) sehingga akan mengakibatkan menderita kerugian dan tidak akan
terutang Pajak Penghasilan.
(2) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyampaikan perkiraan penghasilan neto tahun berjalan.
Pasal 3
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/
pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Wajib Pajak yang berhak melakukan
kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b.
(2) Dalam mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak harus diperhatikan:
a. Besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan; dan
b. Besarnya perkiraan penghasilan neto dalam tahun berjalan.
(3) Yang dimaksud dengan kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan
adalah:
a. Kerugian yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, atau
b. Kerugian yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan apabila
belum ditetapkan/tidak ada surat ketetapan pajak.
(4) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyampaikan perkiraan penghasilan neto tahun berjalan.
Pasal 4
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/
pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Wajib Pajak dalam hal Pajak Penghasilan yang
telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf c.
(2) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyampaikan perkiraan penghasilan neto tahun berjalan.
Pasal 5
Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan pengkajian atas perkiraan penghasilan neto dalam tahun berjalan
yang disampaikan oleh Wajib Pajak antara lain dengan cara:
a. Membandingkan unsur-unsur penghasilan dan biaya yang tercantum dalam perkiraan penghasilan
neto tahun berjalan dengan unsur-unsur penghasilan dan biaya yang menjadi dasar penerbitan surat
ketetapan pajak atau yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun
pajak sebelumnya.
b. Meneliti kewajaran unsur-unsur penghasilan dan biaya yang tercantum dalam perkiraan penghasilan
neto tahun berjalan.
c. Meneliti dan mempertimbangkan data lain mengenai Wajib Pajak serta prospek usahanya.
Pasal 6
(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/
pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain, disamping menyampaikan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 atau Pasal 4, wajib menyampaikan daftar pihak-pihak pemberi
penghasilan beserta nilai transaksi yang diperkirakan akan diterima/diperoleh.
(2) Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain hanya diberikan
berkenaan dengan pemotongan/pemungutan pajak yang merupakan kredit pajak untuk tahun pajak
yang sama dengan tahun yang tercantum dalam bukti pemotongan/pemungutan.
(3) Surat Keterangan Bebas (SKB) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
hanya dapat diterbitkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 beserta
perubahannya dan aturan pelaksanaannya.
Pasal 7
(1) Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/pemungutan Pajak
Penghasilan oleh pihak lain, diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana Wajib Pajak
pemohon terdaftar.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan Formulir
Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 8
(1) Atas permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan
oleh pihak lain, wajib diberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah permohonan
Wajib Pajak diterima secara lengkap.
(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah permohonan Wajib Pajak diterima belum
diberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas dalam hal permohonan
Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 9
(1) Bentuk formulir Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh
pihak lain menggunakan bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan III Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Surat Keterangan Bebas (SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3
(tiga), yaitu:
a. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
b. Lembar ke-2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
c. Lembar ke-3 : untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak.
(3) Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain
lembar ke-2 wajib dilampirkan pada SPT Masa PPh pemotong/pemungut yang bersangkutan.
Pasal 10
Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain berlaku mulai
tanggal diterbitkannya SKB sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan.
Pasal 11
(1) Dalam hal permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan/pemungutan Pajak
Penghasilan oleh pihak lain tersebut ditolak, maka hal tersebut wajib disampaikan kepada Wajib Pajak
dengan mempergunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini.
(2) Penerbitan Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
Pasal 12
Khusus untuk pemberian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 impor bagi Wajib Pajak
PMA/PMDN yang masih dalam tahap investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 13
Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini maka Tata cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas
(SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-21/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2002
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/kep/192pj2002.txt · Last modified: 2023/02/05 06:01 by 127.0.0.1