peraturan:kep:1927pj.231983
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 1927/PJ.23/1983
TENTANG
BUKU PETUNJUK BERKENAAN DENGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN GAJI, UPAH,
HONORARIUM, DAN LAIN-LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (SERI PPh PASAL 21-01)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa untuk keperluan pemenuhan kewajiban Pemotong Pajak atas Pajak Penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, perlu diterbitkan Buku Petunjuk berkenaan dengan pemotongan Pajak Penghasilan atas
pembayaran gaji, upah, honorarium, dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan serta sanksi-sanksinya;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Pasal 21 ayat (9) dan Pasal 26 huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan 1984;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 TAHUN 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Pajak Penghasilan 1984;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 948/KMK.04/1983 tentang Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 964/KMK.04/1983 tentang Pelaksanaan
Pemotongan Pajak Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan Atas Penghasilan Pegawai, Karyawan
atau Karyawati harian dan mingguan serta Penghasilan berupa Honorarium yang tidak teratur;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 980/KMK.04/1983 tentang Besarnya Biaya
Untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan Teratur sehubungan dengan Pekerjaan
yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BUKU PETUNJUK BERKENAAN DENGAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, DAN LAIN-LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau disingkat PPh Pasal 21
adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
(2) Yang dimaksud dengan:
a. pegawai, karyawan atau karyawati ialah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan
berdasarkan suatu perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk dalam
pengertian pegawai, karyawan atau karyawati, ialah setiap orang pribadi yang melakukan
pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan daerah;
b. pegawai, karyawan atau karyawati tetap ialah orang pribadi yang bekerja pada seorang
pemberi kerja yang memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala;
c. pegawai, karyawan atau karyawati lepas, ialah orang pribadi yang bekerja untuk seorang
pemberi kerja, yang memperoleh upah apabila ia bekerja, dan sewaktu-waktu dapat
dihentikan tanpa memperoleh jaminan dan tunjangan lainnya;
d. pegawai, karyawan atau karyawati Wajib Pajak luar negeri, ialah orang pribadi yang berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
e. penerima honorarium, ialah orang pribadi atau persekutuan orang-orang pribadi yang
memberikan jasa dengan memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa tersebut;
f. penerima upah borongan, ialah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah
sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja, baik
tertulis maupun tidak tertulis;
g. upah harian, adalah upah yang besarnya didasarkan atas jumlah hari kerja pegawai,
karyawan atau karyawati yang bersangkutan;
h. upah satuan, adalah upah yang besarnya didasarkan atas banyaknya satuan yang dihasilkan
oleh pegawai, karyawan atau karyawati yang bersangkutan;
i. upah borongan, adalah upah yang besarnya didasarkan atas penyelesaian pekerjaan
tertentu;
j. penghasilan teratur adalah penghasilan yang pada umumnya secara berkala diterima atau
diperoleh dalam setiap masa atau tahun pajak.
BAB II
PEMOTONG PAJAK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2
(1) Pemotong pajak atas PPh Pasal 21, yang selanjutnya disingkat pemotong pajak, ialah:
a. pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan yang merupakan induk atau cabang
perusahaan yang membayar gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain dengan nama
apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, karyawan atau
karyawati, ataupun orang lain di Indonesia;
b. badan dana pensiun yang membayarkan uang pensiun;
c. bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap dan
pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang
dibebankan kepada Keuangan Negara;
d. perusahaan dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan
atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh tenaga ahli dan/atau persekutuan tenaga ahli
sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
(2) Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga perwakilan
negara asing, perwakilan organisasi internasional dan badan atau organisasi internasional lainnya
dengan sifat dan dalam bentuk apapun.
(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d termasuk badan usaha milik negara dan
daerah, perusahaan jawatan, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, yayasan-
yayasan seperti : yayasan kesejahteraan, yayasan rumah sakit, yayasan pendidikan, yayasan
kesenian, dan yayasan olahraga.
(4) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d termasuk badan Pemerintah Republik
Indonesia, badan perwakilan negara asing dan badan perwakilan organisasi internasional;
Pasal 3
Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dapat mempunyai kedudukan:
a. pegawai, karyawan atau karyawati tetap;
b. pegawai, karyawan atau karyawati lepas;
c. penerima honorarium;
d. penerima upah borongan;
e. pegawai, karyawan atau karyawati Wajib Pajak luar negeri.
Pasal 4
Tidak termasuk dalam pengertian pegawai, karyawan atau karyawati ialah:
a. wakil diplomatik, konsuler, wakil-wakil lain dari negara asing, orang yang diperbantukan kepada
mereka serta bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat mereka bukan
warga negara Indonesia, di Indonesia tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha, dan
negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
b. wakil organisasi internasional.
BAB III
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
Pasal 5
(1) Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:
a. 1. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh pegawai, karyawan
atau karyawati atau orang lain berupa:gaji, upah, honorarium, uang lembur, premi,
gaji istirahat, uang sokongan, uang ganti rugi, uang tebusan, uang tunjangan isteri
dan/atau tunjangan anak, uang tunjangan kemahalan, uang tunjangan jabatan, uang
tunjangan khusus, uang tunjangan cuti, uang tunjangan transport, uang tunjangan
berupa pajak, uang tunjangan iuran pensiun, uang tunjangan pendidikan anak, uang
tunjangan premi asuransi dan pembayaran lain sejenis dengan nama apapun;
2. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan hari raya termasuk
tunjangan tahun baru, bonus, premi dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya
tidak tetap dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali setahun;
3. penghasilan berupa upah harian, mingguan, upah satuan dan upah borongan yang
diterima oleh pegawai, karyawan atau karyawati lepas.
b. uang pensiun, uang tunggu, uang pesangon dan sebagainya yang diterima atau diperoleh
pegawai, karyawan atau karyawati atau bekas pegawai, karyawan atau karyawati atau ahli
warisnya:
1. yang bertempat tinggal di Indonesia, karena perjanjian kerja atau jabatan yang telah
dihentikan;
2. yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, karena perjanjian kerja atau jabatan yang
telah dihentikan sepanjang pembayarannya dibebankan pada Keuangan Umum
Indonesia atau dibebankan pada Subyek Pajak dalam negeri.
c. penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dibebankan kepada Keuangan
Negara, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan;
d. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia
oleh Wajib Pajak dalam negeri yang terdiri dari :
1. tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli, termasuk dokter dan akuntan;
2. pemain musik, perkumpulan musik, penyanyi, bintang film, pemain sandiwara,
penari, pemahat, pelukis dsb;
3. para olah ragawan;
4. penasehat, pengajar, peneliti, penceramah, dan sebagainya sebagai tenaga lepas;
5. pengarang;
6. kolportir iklan;
7. mereka yang menemukan langganan atau membawa pesanan dan sebagainya
untuk:
- bank, asuransi, dan sebagainya
- importir atas dasar inden;
- perusahaan industri dan perusahaan lainnya.
8. komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan.
(2) Dikenakan juga pemotongan PPh Pasal 21 terhadap setiap pembayaran dengan nama apapun kepada
orang pribadi atau persekutuan orang-orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan, sehubungan dengan jasa dan/atau pekerjaan yang dilakukan di
Indonesia.
Pasal 6
Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21, penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing
dinilai berdasarkan kurs yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 7
Uang tebusan pensiun yang diterima atau diperoleh sekaligus, dihitung sebagai penghasilan untuk 10
(sepuluh) tahun.
Pasal 8
(1) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:
a) pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau meninggalnya orang
yang tertanggung, dan pembayaran asuransi bea siswa;
b) penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun, kecuali jika
pihak yang memberikan:
b.1. perwakilan diplomatik, konsulat dan perwakilan lainnya dari negara asing kepada
warga negara Indonesia yang diperbantukan kepada atau bekerja pada mereka;
b.2. perwakilan organisasi internasional dan badan atau organisasi internasional lainnya
dengan sifat dan dalam bentuk apapun, kepada orang pribadi yang diperbantukan
kepada atau bekerja pada mereka.
(2) Kenikmatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b termasuk pula pajak yang
ditanggung oleh pemberi kerja, pemerintah dan badan dana pensiun.
(3) Penghasilan bruto berupa upah harian, upah satuan dan upah borongan serta penghasilan berupa
honorarium sampai dengan jumlah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehari, tidak dikenakan
pemotongan PPh Pasal 21.
(4) Untuk mendapatkan jumlah upah harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3):
a. upah mingguan dibagi 6;
b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan yang dihasilkan dalam
satu hari;
c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya
hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud;
d. dalam hal honorarium kepada Wajib Pajak dalam negeri yang jumlahnya dihitung atas dasar
banyaknya hari yang dipakai, adalah jumlah honorarium dibagi banyaknya hari yang dipakai
untuk memberikan jasa yang dimaksud.
BAB IV
PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN
Pasal 9
(1) Untuk menentukan besarnya penghasilan netto pegawai, karyawan atau karyawati yang menerima
atau memperoleh penghasilan tetap diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto:
a. biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya
Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setahun atau Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu
rupiah) sebulan;
b. iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan.
(2) Biaya untuk mendapatkan, memperoleh dan memelihara uang pensiun, ditetapkan sebesar 5% (lima
persen) dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
setahun atau Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan.
(3) Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak pegawai, karyawan atau karyawati penghasilan
nettonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang besarnya sebagai berikut :
setahun sebulan
_________ _________
a. diri pegawai, karyawan atau karyawati Rp.960.000 Rp. 80.000
b. tambahan untuk pegawai atau
karyawan yang kawin Rp.480.000 Rp. 40.000
c. tambahan untuk setiap orang keluarga
sedarah dan semenda dalam garis lurus,
serta anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling banyak
3 orang Rp.480.000 Rp. 40.000
(4) Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri dan dalam hal
tidak kawin potongan PTKP selain dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi
tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c.
(5) Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat, bahwa
suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar
Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setahun atau Rp. 40.000,- (empat puluh ribu
rupiah) sebulan dan ditambah potongan PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) huruf c.
(6) Terhadap penghasilan yang diterima oleh pegawai, karyawan atau karyawati berupa tunjangan hari
raya, jasa produksi, gratifikasi, bonus, tantiem dan penghasilan lain seperti itu, tidak berlaku
pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3).
(7) Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.
(8) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim atau masa pajak.
BAB V
TARIF DAN PENERAPANNYA
Pasal 10
(1) Tarif menurut Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 yang dijabarkan ke dalam tarif
tahunan dan tarif bulanan diterapkan atas penghasilan netto dari pegawai, karyawan atau karyawati
tetap.
(2) Tarif yang diterapkan terhadap penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan
juga terhadap penghasilan netto dari pekerjaan pegawai negeri sipil, anggota ABRI, pejabat negara
lainnya, dan pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah serta terhadap penghasilan netto
penerima pensiun.
(3) Tarif tahunan dan bulanan PPh Pasal 21, masing-masing dimuat dalam lampiran I dan lampiran II
Keputusan ini.
Pasal 11
(1) Tarif efektif rata-rata diterapkan atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun yang diterima atau
diperoleh sekaligus.
(2) Tarif efektif rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dengan cara menerapkan tarif
berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 terhadap jumlah penghasilan yang
terdiri dari penghasilan teratur setahun dalam tahun pajak terjadinya pembayaran uang tebusan
pensiun ditambah sepersepuluh penghasilan berupa uang tebusan pensiun yang diterima atau
diperoleh sekaligus.
(3) Jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikurangi terlebih dahulu dengan
penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
(4) Apabila jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih rendah dari PTKP, maka atas
uang tebusan pensiun itu tidak dikenakan PPh Pasal 21.
(5) Tarif efektif rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibulatkan ke bawah apabila angka di
belakang koma 5 atau kurang, dan dibulatkan ke atas apabila angka di belakang koma lebih dari 5.
Pasal 12
Tarif PPh lapisan terendah sebesar 15% (lima belas persen) menurut Pasal 17 Undang-undang Pajak
Penghasilan 1984 diterapkan atas:
a. penghasilan bruto yang dibayarkan kepada pegawai, karyawan atau karyawati lepas berupa upah
harian atau mingguan, upah satuan, upah borongan yang dibayarkan kepada penerima upah
borongan, untuk jumlah di atas Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehari.
b. penghasilan bruto berupa honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang diterima
oleh Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, yang
jumlahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan jasa yang
diberikan.
Pasal 13
Tarif PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan terhadap penghasilan bruto yang
diterima atau diperoleh, sebagai imbalan atas jasa dan/atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia oleh
orang pribadi atau persekutuan orang-orang pribadi Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2).
Pasal 14
Cara penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dimuat dalam lampiran III keputusan ini.
BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK PEMOTONG PAJAK ATAS PPh PASAL 21
Pasal 15
(1) Setiap pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang belum mempunyai NPWP, wajib
mendaftarkan diri ke Kantor Inspeksi Pajak setempat atau tempat lain yang ditentukan.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi organisasi internasional yang
mempunyai pegawai, karyawan atau karyawati warga negara Indonesia serta perwakilan negara
asing.
(3) Pemotong pajak harus mengambil sendiri formulir-formulir pajak yang diperlukan dalam rangka
pemenuhan kewajibannya pada Kantor Inspeksi Pajak, Kantor Dinas Luar Tingkat I dan Tingkat II
setempat atau tempat lain yang ditentukan.
Pasal 16
(1) Pemotong pajak wajib untuk menghitung, memotong dan menyetor PPh yang terhutang untuk setiap
bulan takwim.
(2) Penyetoran pajak harus dilakukan dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara,
Kantor Pos dan Giro serta Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kas Negara,
selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
(3) Pemotong pajak wajib memberitahukan penyetoran tersebut dalam ayat (2) dengan mempergunakan
Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Inspeksi Pajak setempat atau tempat lain yang ditentukan,
selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
(4) Pemotong pajak diharuskan memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada orang pribadi
yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, baik diminta maupun tidak.
Pasal 17
(1) Pada akhir tahun pajak, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang
terhutang menurut tarif tahunan untuk pegawai, karyawan atau karyawati tetap.
Bagi pegawai, karyawan atau karyawati tetap tersebut harus dibuatkan Daftar Penghasilannya
masing-masing.
(2) Jika jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih besar dari jumlah
pajak yang telah dipotong, selisihnya dipotongkan dari pembayaran gaji untuk bulan pada waktu
dilakukannya penghitungan kembali dan harus disetorkan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan
disampaikan.
(3) Jika jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah dari jumlah
pajak yang telah dipotong, selisihnya dikurangkan dari pajak terhutang atas gaji untuk bulan pada
waktu dilakukan penghitungan kembali.
(4) Jika selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melebihi jumlah pajak yang terhutang atas gaji
untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali, kelebihannya dikembalikan kepada
pegawai, karyawan atau karyawati yang bersangkutan.
(5) Jumlah pengembalian atas kelebihan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus
dilaporkan oleh pemotong pajak pada masa pajak berikutnya dengan cara melampirkan bukti
pengembalian dimaksud pada Surat Pemberitahuan Masa yang bersangkutan.
Pasal 18
(1) Setiap pemotong pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menanda tangani dan menyampaikannya
ke Kantor Inspeksi Pajak setempat atau tempat lain yang ditentukan.
(2) Pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengambil sendiri Surat
Pemberitahuan PPh Pasal 21 di Kantor Inspeksi Pajak setempat atau tempat lain yang ditentukan oleh
Direktur Jenderal Pajak.
(3) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah
akhir tiap tahun takwim.
(4) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri Daftar Nominatif dan Daftar Penghasilan
pegawai, karyawan atau karyawati tetap dan Daftar Pegawai karyawan atau karyawati harian lepas
yang menerima upah satuan, upah borongan serta orang pribadi yang menerima honorarium.
(5) Kepala Kantor Inspeksi Pajak atas permohonan pemotong pajak dapat memperpanjang jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(6) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan
mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terhutang dalam satu tahun pajak dan bukti
pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terhutang.
(7) Pemotong Pajak berkewajiban untuk:
a. memperlihatkan dan menunjukkan pembukuan atau pencatatan dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usahanya apabila diminta
pada saat dilakukan pemeriksaan;
b. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
c. memberi keterangan yang diperlukan apabila diminta.
Pasal 19
(1) Pemotong pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21
dengan benar, lengkap, jelas, dan menanda tanganinya.
(2) Dalam hal pemotong pajak adalah Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus
ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi.
(3) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 ditanda tangani dan diisi oleh orang lain selain
dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
Pasal 20
(1) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 yang disampaikan langsung oleh pemotong pajak ke
Kantor Inspeksi Pajak setempat atau tempat lain yang ditentukan, harus diberikan tanggal
penerimaan dan bukti penerimaan.
(2) Pengiriman Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 melalui Kantor Pos dan Giro harus dilakukan
secara tercatat, sedangkan tanda bukti serta tanggal pengiriman merupakan tanda bukti dan tanggal
penerimaan.
Pasal 21
Apabila Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan
tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3),
pemotong pajak dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Pasal 22
(1) Pemotong pajak dapat membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 dengan
menyampaikan pernyataan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak sepanjang belum dimulai tindakan
pemeriksaan.
(2) Dalam hal pemotong pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 yang
mengakibatkan hutang pajaknya menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah PPh Pasal 21 yang kurang dibayar, dihitung
mulai saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 berakhir sampai dengan tanggal
pembayaran karena pembetulan SPT Tahunan PPh Pasal 21 tersebut.
(3) Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan
penyidikan mengenai ketidak benaran yang dilakukan oleh pemotong pajak, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, terhadap ketidak benaran perbuatan pemotong pajak tersebut tidak akan dilakukan
penyidikan, apabila pemotong pajak itu dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran
perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah PPh Pasal 21 yang
sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang
dibayar.
Pasal 23
Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Tagihan Pajak apabila:
a. pemotong pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga;
b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan penyetoran pajak sebagai akibat salah
tulis dan/atau salah hitung.
Pasal 24
(1) Surat Ketetapan Pajak dapat dikeluarkan oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu lima tahun
setelah berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, dalam hal:
a. pajak yang terhutang kurang atau tidak disetor berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain;
b. surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktu dan sesudah ditegor secara tertulis tidak
juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat tegoran.
c. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) tidak dipenuhi.
(2) Jumlah kekurangan PPh Pasal 21 yang terhutang menurut SKP dalam hal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% dua persen) sebulan
untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung mulai berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKP.
(3) Jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang menurut SKP dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b dan c ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)
dari PPh Pasal 21 yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang disetorkan dan dipotong tetapi
tidak atau kurang disetorkan.
(4) Besarnya PPh Pasal 21 yang terhutang dalam suatu Tahun Pajak yang diberitahukan oleh pemotong
pajak dalam SPT PPh Pasal 21, menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterbitkan
SKP.
(5) Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), telah lewat, SKP tetap dapat
diterbitkan dalam hal pemotong pajak dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan yang dilakukan mengenai pajak yang penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 25
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan dalam jangka waktu
lima tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila
diketemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terhutang.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Tambahan, ditambah dengan
sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan, apabila Surat Ketetapan Pajak
Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh pemotong pajak atas kehendak
sendiri, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
(4) Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan
Pajak Tambahan tetap dapat diterbitkan dalam hal pemotong pajak dipidana, karena melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan mengenai pajak yang penagihannya telah lewat
waktu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 26
Kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundang-undangan
perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak
karena jabatan atau atas permohonan pemotong pajak yang bersangkutan.
Pasal 27
(1) Kepala Inspeksi Pajak setelah melakukan penelitian atau pemeriksaan, menerbitkan:
a. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas
bulan sejak diterima surat permohonan, apabila jumlah pajak yang disetor atau jumlah Pajak
Penghasilan yang dipotong lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang atau telah dilakukan
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang.
b. Surat Pemberitaan, apabila jumlah pajak yang disetor atau jumlah Pajak Penghasilan yang
dipotong sama dengan jumlah pajak yang terhutang.
(2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Kepala Inspeksi
Pajak tidak memberi suatu keputusan, surat permohonan pemotong pajak tersebut dianggap
dikabulkan.
BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK YANG DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 21
Pasal 28
(1) Pada saat seseorang mulai kerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan Penghasilan
Tidak Kena Pajak, Wajib Pajak harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemberi kerja,
bendaharawan pemerintah atau badan dana pensiun yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan
jumlah tanggungan keluarga.
Pasal 29
Pegawai, karyawan atau karyawati yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.1., tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, kecuali apabila
Wajib Pajak tersebut memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau
memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan lebih dari satu pemberi kerja.
Pasal 30
Pegawai, karyawan atau karyawati yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dapat mengajukan surat
keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, apabila pemotongan pajak oleh pemotong pajak tidak sesuai
dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal
pemotongan.
Pasal 31
Pegawai, karyawan atau karyawati yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dapat mengajukan permohonan
banding kepada badan peradilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya surat keputusan
Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya.
Pasal 32
Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak, merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak yang
dikenakan pemotongan, untuk tahun pajak dilakukannya pemotongan.
BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 33
(1) Pemotong pajak dapat mengajukan Surat Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas:
a. Surat Pemberitaan;
b. Surat Ketetapan Pajak;
c. Surat Ketetapan Pajak Tambahan;
d. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak,
dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal penerbitan Surat Pemberitaan, Surat Ketetapan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Tambahan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan-alasannya
secara jelas dan jumlah pajak yang menurutnya terhutang.
(3) Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka keberatan tidak dapat
diterima, kecuali apabila pemotong pajak atau pegawai, karyawan atau karyawati yang bersangkutan
dapat menunjukkan bukti yang kuat, bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Setiap surat keberatan pajak hanya berlaku untuk satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
(5) Apabila diminta oleh pemotong pajak atau oleh pegawai, karyawan atau karyawati untuk keperluan
pengajuan surat keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang
menjadi dasar pengenaan atau pemotongan.
(6) Terhadap penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3)
diberikan tanda bukti penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
(7) Direktur Jenderal Pajak mengambil keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (3) dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
(8) Keberatan dianggap diterima jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak
diambil suatu keputusan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(9) Sebelum surat keputusan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, pemotong pajak atau pegawai,
karyawan atau karyawati yang bersangkutan dapat menyampaikan alasan atau penjelasan tambahan
atas surat keberatan yang disampaikan.
(10) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang disampaikan, dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.
(11) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
(12) Dalam hal pemotong pajak atau pegawai, karyawan atau karyawati karena sesuatu hal tidak dapat
menyampaikan surat keberatannya, dapat diwakili melalui kuasanya asalkan dilengkapi dengan surat
kuasa khusus untuk itu.
Pasal 34
(1) Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak dalam jangka
waktu tiga bulan sejak diterbitkannya surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak mengenai
keberatannya.
(2) Surat permohonan banding harus dilampiri dengan salinan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak
mengenai keberatannya dan disertai penghitungan jumlah pajak yang menurutnya seharusnya
terhutang.
(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.
(4) Yang dimaksud dengan badan peradilan pajak adalah Majelis Pertimbangan Pajak.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Pajak Langsung.
Pasal 36
(1) Keputusan ini dinamakan "Buku Petunjuk berkenaan dengan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas
Pembayaran gaji, upah, honorarium dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan".
(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1983
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
SALAMUN A.T.
peraturan/kep/1927pj.231983.txt · Last modified: 2023/02/05 18:14 by 127.0.0.1