peraturan:kep:161pj.2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 161/PJ./2001
TENTANG
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN
DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan memberikan kemudahan pembagian
penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Pemerintah Daerah
perlu pengaturan kembali jumlah angka Nomor Pokok Wajib Pajak serta dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan
Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
Mengingat :
Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA
PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
1. Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan
Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9
(sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan
Kode Administrasi Perpajakan.
2. Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak yang telah tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang
berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya.
4. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang
berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
6. Pemindahan Wajib Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dari
tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama ke tata usaha Kantor Pelayanan Pajak baru, karena alasan
pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status
perusahaan.
7. Pemindahan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan
Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama ke tata usaha Kantor Pelayanan
Pajak baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan
usaha atau perubahan status perusahaan.
8. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha
nyata-nyata mulai dilakukan.
9. Surat pernyataan pindah adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan disampaikan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat
terdaftar dari suatu Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya, karena alasan pindah
tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status
perusahaan.
10. Surat Pindah adalah surat yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak
ke Kantor Pelayanan Pajak baru yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak lama, karena alasan
pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status
perusahaan.
11. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak
dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.
12. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan mencabut Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.
BAB II
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN ATAU PELAPORAN
KEGIATAN USAHA
Pasal 2
(1) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan,
wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan
setelah saat usaha mulai dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai
dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena
Pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat
pada akhir bulan berikutnya.
(3) Wajib Pajak orang pribadi selain yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang memerlukan
Nomor Pokok Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa
Kena Pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(5) Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, yang :
a. memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam
suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan
sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak paling lambat akhir masa pajak berikutnya.
(6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (4), dan ayat (5) huruf b diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak secara jabatan.
Pasal 3
(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mendaftarkan
diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, juga wajib
mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan
usaha Wajib Pajak.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) melaporkan usahanya ke
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
(4) Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah
kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar.
BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK SERTA PELAPORAN DAN
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 4
(1) Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak dan atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke
Kantor Pelayanan Pajak.
(2) Berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak
menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar dan atau Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
(3) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar
paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratannya
diterima secara lengkap.
(4) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 3 (tiga)
hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.
(5) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar,
dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari
kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya diterima
secara lengkap.
Pasal 5
Bentuk formulir, persyaratan, dan pelaksanaan di bidang administrasi dalam pendaftaran dan pelaporan
kegiatan usaha serta pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
BAB IV
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK, PENGHAPUSAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN PENCABUTAN
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 6
(1) Dalam hal Wajib Pajak terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan
usaha ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain atau terjadi perubahan status perusahaan yang
mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar harus berubah, maka Wajib
Pajak wajib mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah
beserta persyaratannya.
(2) Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan :
a. Surat Pindah, untuk diberikan kepada Wajib Pajak paling lama pada hari kerja berikutnya
setelah surat pernyataan pindah diterima, guna diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak baru,
dalam hal surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap telah
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak lama.
b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar, paling lama pada hari kerja
berikutnya, dalam hal surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak baru, atau setelah menerima Surat Pindah dari
Wajib Pajak yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak lama.
Pasal 7
Dalam hal surat pernyataan pindah berisikan pernyataan pindah sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka :
1. Kantor Pelayanan Pajak lama menerbitkan Surat Pindah paling lama pada hari kerja berikutnya
setelah menerima surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap dari Pengusaha
Kena Pajak atau pemberitahuan adanya surat pernyataan pindah dari Kantor Pelayanan Pajak baru.
2. Kantor Pelayanan Pajak baru menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan bila
diperlukan sekaligus menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima Surat Pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lama.
3. Kantor Pelayanan Pajak lama menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
setelah diterimanya tembusan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak baru paling lama pada hari kerja berikutnya.
Pasal 8
Dalam hal surat pernyataan pindah selain berisikan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan juga
menyatakan pindah tempat kegiatan usaha, maka Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan
Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah diterimanya Surat Pindah dari Wajib Pajak yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak lama.
Pasal 9
Dalam hal terjadi pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan atau Pasal 7, Kantor Pelayanan
Pajak lama harus mengirim berkas Wajib Pajak dan atau berkas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan
berikut uraian singkat mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada Kantor Pelayanan Pajak baru yang
isinya antara lain :
1. Jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih;
2. Tindakan penagihan yang telah dilaksanakan atas tunggakan pajak;
3. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan Wajib Pajak atau Pengusaha
Kena Pajak yang belum diselesaikan.
Pasal 10
Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak meninggal dunia dan meninggalkan
warisan yang belum terbagi, maka warisan yang belum terbagi tersebut dalam kedudukannya sebagai Subjek
Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang meninggal dunia, dan ahli warisnya
wajib melaporkan dengan mengisi formulir yang ditentukan.
Pasal 11
(1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal :
a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
b. wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
c. warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
d. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap;
f. Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak
memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.
(2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan
apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari
hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi disebabkan karena :
a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan
tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
c. sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.
(3) Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajak
pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagi
sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(4) Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya
permohonan secara lengkap, kecuali permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 3 dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 12
(1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak wanita kawin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa suami telah terdaftar sebagai
Wajib Pajak dan berlaku sejak awal tahun berikutnya setelah tahun perkawinan dilaksanakan.
(2) Berkas Wajib Pajak wanita kawin yang Nomor Pokok Wajib Pajak-nya telah dihapus tersebut :
a. diserahkan atau dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wanita tersebut terdaftar
ke Kantor Pelayanan Pajak tempat suami terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan disertai
uraian singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk digabung dengan berkas Wajib
Pajak suami.
b. digabungkan dengan berkas Wajib Pajak suami, dalam hal Wajib Pajak wanita kawin
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan tempat suami terdaftar.
Pasal 13
(1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ditentukan, yang dilakukan oleh :
a. Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus;
b. Petugas Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam hal :
1) Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian
atau fotokopi akte atau fotokopi laporan kematian Wajib Pajak tanpa meninggalkan
harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan huruf f,
berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran
bruto untuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan
pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah
berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.
(3) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan paling lama 2
(dua) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak
tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha
Kena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
Pasal 14
Bentuk formulir, persyaratan, dan pelaksanaan di bidang administrasi dalam rangka perubahan data Wajib
Pajak sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 15
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak hanya
ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus
dilakukannya.
Pasal 16
Dalam hal formulir pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta pelaporan usaha dan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini belum
diterbitkan, formulir yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 27/PJ./1995
tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak
dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-150/PJ/1999, dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2001.
BAB V
PENUTUP
Pasal 17
Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP - 516/PJ./2000 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran
dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak,
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2001
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/kep/161pj.2001.txt · Last modified: 2023/02/05 18:08 by 127.0.0.1