peraturan:kep:150pj1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 150/PJ/1999
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./1995
TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA SERTA TATA CARA
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan terhadap Wajib Pajak
Penanaman Modal Asing dan Wajib Pajak Orang Asing maka pelayanan terhadap Wajib Pajak
Penanaman Modal Asing telah dibagi kepada Kantor Pelayanan Pajak PMA I, Kantor Pelayanan Pajak
PMA II dan Kantor Pelayanan Pajak PMA III, serta pelayanan terhadap Wajib Pajak Orang Asing yang
bertempat tinggal di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diserahkan kepada Kantor Pelayanan
pajak setempat;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-27/PJ./1995 tanggal 23 Maret 1995, dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak;
Mengingat :
1. Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3262),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3566);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/PJ./1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Jangka
Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-27/PJ./1995 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA SERTA
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK.
Pasal I
Mengubah Pasal 3 sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 3
Tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak
tertentu adalah sebagai berikut :
a. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah untuk Badan Usaha Milik Daerah
yang berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan seluruh Wajib Pajak Badan
Usaha Milik Negara, termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induk atau
Pemerintah minimal 51%, kecuali yang selama ini telah resmi terdaftar pada Kantor Pelayanan
Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan diperkenankan memilih untuk tetap terdaftar di KPP
setempat.
b. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing I untuk seluruh Wajib Pajak Penanaman
Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri non
logam, kecuali yang selama ini telah resmi terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak berkedudukan dan Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang bertempat
kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan dan Kawasan Pulau
Karimun, atas permohonan Wajib Pajak diberikan kemudahan mendaftarkan diri dan
melaporkan usahanya pada KPP setempat.
c. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II untuk seluruh Wajib Pajak Penanaman
Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri logam
dan mesin, kecuali yang selama ini telah resmi terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak berkedudukan dan Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang bertempat
kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan dan Kawasan Pulau
Karimun, atas permohonan Wajib Pajak diberikan kemudahan mendaftarkan diri dan
melaporkan usahanya pada KPP setempat.
d. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing III untuk seluruh Wajib Pajak Penanaman
Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang non-industri,
kecuali yang selama ini telah resmi terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
berkedudukan dan Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang bertempat kedudukan di
Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan dan Kawasan Pulau Karimun, atas
permohonan Wajib Pajak diberikan kemudahan mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya
pada KPP setempat.
e. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing untuk Wajib Pajak Orang Asing yang
bertempat tinggal di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan seluruh Wajib Pajak Badan
Asing.
f. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa untuk seluruh Wajib Pajak yang telah
mendapat izin emisi saham dari Badan Pengawas Pasar Modal kecuali Wajib Pajak Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta Wajib Pajak Penanaman Modal Asing
yang bertempat kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan dan
Kawasan Pulau Karimun, atas permohonan Wajib Pajak diberikan kemudahan mendaftarkan
diri dan melaporkan usahanya pada KPP setempat.
g. Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Daerah yang
berkedudukan di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Wajib Pajak Orang Asing yang
bertempat tinggal di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
h. Kantor Pelayanan Pajak tempat cabang atau kegiatan usaha dilakukan untuk Wajib Pajak
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal Asing, Badan dan
Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa, terbatas pada pajak penghasilan Pemotongan,
Pajak Penghasilan Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah."
Pasal II
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali untuk Pasal 3 huruf b, c dan huruf d mulai berlaku
pada tanggal 1 April 1998.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 1999
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/kep/150pj1999.txt · Last modified: 2023/02/05 19:41 by 127.0.0.1