peraturan:kep:137pj2004
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 137/PJ/2004
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK
YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa untuk memberikan waktu yang cukup dan untuk menghindari kesulitan yang timbul sehubungan dengan
dipindahkannya Wajib Pajak tertentu ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan dan Faktur Pajak Lama
Oleh Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3985);
3. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan
Serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.03/2002 tentang Perubahan dan Pemberian Kode Kantor
Pelayanan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
382/KMK.03/2004;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/
Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-601/PJ./2001;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-237/PJ./2002 tentang Tata Cara Penggunaan Faktur
Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak karena
Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-105/PJ/2004 tentang Tempat Pendaftaran dan
Pelaporan Usaha Bagi Wajib Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-134/PJ/2004;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN
FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
JAKARTA PUSAT.
Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
1. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-105/PJ/2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-134/PJ/2004.
2. Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lama adalah NPWP yang terakhir digunakan oleh Wajib Pajak
sebelum terdaftar pada KPP Madya Jakarta Pusat.
4. NPWP Baru adalah NPWP yang diberikan pada saat Wajib Pajak terdaftar pada KPP Madya Jakarta
Pusat.
5. Formulir Perpajakan Lama adalah formulir perpajakan selain Faktur Pajak yang :
a. telah dicetak dengan menggunakan NPWP Lama dan belum digunakan pada saat Wajib Pajak
terdaftar pada KPP Madya Jakarta Pusat; atau
b. diterbitkan dengan menggunakan sistem penomoran NPWP otomatis yang belum dilakukan
perubahan program oleh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya Jakarta Pusat.
6. Faktur Pajak Lama adalah :
a. Faktur Pajak yang telah dicetak dan belum digunakan pada saat Wajib Pajak terdaftar pada
KPP Madya Jakarta Pusat; atau
b. Faktur Pajak yang diterbitkan dengan menggunakan sistem penomoran otomatis yang belum
dilakukan perubahan program oleh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya Jakarta Pusat;
7. Kode Seri Faktur Pajak adalah kode yang tertera pada Faktur Pajak yang meliputi 5 (lima) digit kode
huruf, 3 (tiga) digit kode KPP dan 7 (tujuh) digit nomor seri.
Pasal 2
(1) Wajib Pajak masih dapat menggunakan Formulir Perpajakan Lama setelah diberlakukannya Surat
Keterangan Terdaftar sampai habis dan paling lambat tanggal 31 Desember 2004.
(2) Penggunaan Formulir Perpajakan Lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
mengganti Kode KPP pada NPWP yang tertera dalam Formulir Perpajakan Lama.
(3) Penggantian Kode KPP pada NPWP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mencoret
Kode KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebelumnya dan menggantikan dengan Kode KPP Madya
Jakarta Pusat di bawahnya sedemikian rupa sehingga Kode KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
sebelumnya masih tetap dapat terbaca.
Pasal 3
(1) Pengusaha Kena Pajak masih dapat menggunakan Faktur Pajak Lama sampai habis dan paling lambat
tanggal 31 Desember 2004.
(2) Penggunaan Faktur Pajak Lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
menambahkan kode Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat di atas atau di bawah kolom NPWP
dan kode seri Faktur Pajak, dengan cara diketik sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun
yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat.
(3) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemusatan tempat terutang PPN maka penggunaan
Faktur Pajak Lama dilakukan dengan menambahkan kode Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta
Pusat pada kolom NPWP dan kode seri Faktur Pajak, dan mengubah nomor seri Faktur Pajak pada
kode seri Faktur Pajak mulai dari 0000001 dengan cara diketik sedemikian rupa tanpa coretan atau
koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat.
(4) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan secara tertulis Kode
Seri Faktur Pajak Lama yang belum digunakan kepada KPP Madya Jakarta Pusat, paling lambat
tanggal 10 September 2004.
Pasal 4
(1) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan saat mulai digunakannya Nomor Seri Faktur Pajak baru
kepada KPP Madya Jakarta Pusat sebelum menerbitkan Faktur Pajak baru.
(2) Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk penerbitan yang pertama
dimulai dengan nomor 0000001.
(3) Pada saat Nomor Seri Faktur Pajak baru mulai digunakan, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan
Nomor Seri Faktur Pajak lama yang sudah tidak digunakan kepada KPP Madya Jakarta Pusat paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak terakhir digunakannya Nomor Seri Faktur
Pajak lama.
Pasal 5
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2004
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/kep/137pj2004.txt · Last modified: 2023/02/05 18:17 by 127.0.0.1