peraturan:kep:133pj.2004
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 133/PJ./2004
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa untuk memberikan waktu yang cukup dan untuk menghindari kesulitan yang timbul sehubungan dengan
ditetapkannya tempat terutangnya pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan
Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus selain Kantor Pelayanan Pajak
Badan Usaha Milik Negara perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara
Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan
Usaha Milik Negara;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3984);
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4199);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.1/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib
Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib
Pajak Besar;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu Yang
Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ./2001;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak
Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP - 425/PJ./2001;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ/2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran,
Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-433/PJ./2002;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 515/PJ./2000 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib
Pajak Tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2003;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/2004 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib
Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-121/PJ/2004 tentang Penerapan Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Satu, KPP Penanaman Modal Asing Dua,
KPP Penanaman Modal Asing Tiga, KPP Penanaman Modal Asing Empat, KPP Penanaman Modal Asing
Lima, KPP Penanaman Modal Asing Enam, KPP Badan dan Orang Asing Satu, KPP Badan dan Orang
Asing Dua dan KPP Perusahaan Masuk Bursa di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ./2004 tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi
Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH
PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN
USAHA MILIK NEGARA.
Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak:
a. Penanaman Modal Asing;
b. Bentuk Usaha Tetap dan Orang Asing;
c. Perusahaan Masuk Bursa, termasuk badan-badan khusus (self regulatory organization) yang
didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal serta perusahaan-perusahaan tertentu lainnya yang melakukan kegiatan usaha
di Pasar Modal;
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 515/PJ./2000
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-389/PJ/2003 dan KEP-67/PJ/2004 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan
atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu, yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak adalah:
a. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu;
b. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;
c. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga;
d. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat;
e. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima;
f. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam;
g. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu;
h. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua; atau
i. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa.
3. Tanggal penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak adalah
tanggal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-121/PJ/2004
tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing
Satu, KPP Penanaman Modal Asing Dua, KPP Penanaman Modal Asing Tiga, KPP Penanaman Modal
Asing Empat, KPP Penanaman Modal Asing Lima, KPP Penanaman Modal Asing Enam, KPP Badan dan
Orang Asing Satu, KPP Badan dan Orang Asing Dua dan KPP Perusahaan Masuk Bursa di Lingkungan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
4. Kode Seri Faktur Pajak meliputi 5 (lima) digit kode huruf, 3 (tiga) digit kode KPP dan 7 (tujuh) digit
Nomor Seri.
5. Faktur Pajak Lama adalah Faktur Pajak yang telah dicetak dengan menggunakan Nama, Alamat,
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kode Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Kantor Pelayanan
Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan sebelumnya.
6. Faktur Pajak Baru adalah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan Nama, Alamat, NPWP dan
Kode Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
Pasal 2
(1) Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan Faktur Pajak Lama sampai habis dan paling lambat 12
(dua belas) bulan sejak tanggal penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada masing-
masing Kantor Pelayanan Pajak.
(2) Penggunaan Faktur Pajak Lama dilakukan dengan menambahkan Kode Kantor Pelayanan Pajak di
atas atau di bawah kolom NPWP dan Kode Seri Faktur Pajak, dengan cara diketik sedemikian rupa
tanpa coretan atau koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat sehingga
tidak dapat dikreditkan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
(3) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sampai dengan tanggal penerapan sistem administrasi perpajakan
modern tidak dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak namun telah dikukuhkan pada kantor selain
Kantor Pelayanan Pajak, penggunaan Faktur Pajak Lama dilakukan dengan menambahkan Kode
Kantor Pelayanan Pajak pada kolom NPWP dan Kode Seri Faktur Pajak, dan mengubah Nomor Seri
Faktur Pajak pada Kode Seri Faktur Pajak Mulai dari 0000001 dengan cara diketik di atas atau di
bawah tanpa coretan atau koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat
sehingga tidak dapat dikreditkan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
(4) Penggunaan Faktur Pajak Lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah
sebagaimana contoh dalam Lampiran I dan Lampiran II.
(5) Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan Faktur Pajak Lama tidak
sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang
berlaku.
(6) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan secara tertulis Kode Seri Faktur Pajak Lama yang masih
tersisa pada saat mulai menggunakan Faktur Pajak Baru kepada Kantor Pelayanan Pajak.
Pasal 3
Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak setelah
dilakukannya pemusatan yang masih menggunakan identitas lama, tetap dapat dikreditkan oleh Pengusaha
Kena Pajak sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang Faktur Pajak tersebut diterbitkan sebelum tanggal
dilakukannya pemusatan.
Pasal 4
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan pemusatan Pajak
Pertambahan Nilai sebelum tanggal penerapan sistem administrasi perpajakan modern dapat menggunakan
Faktur Pajak Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 5
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2004
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/kep/133pj.2004.txt · Last modified: 2023/02/05 05:53 by 127.0.0.1