peraturan:add
This is an old revision of the document!
Input Ketentuan
- silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"Internal
- --Internal
- 1945-08-17Undang Undang Dasar Tahun 1945Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaEksternal
- 1983-06-28Keputusan Menteri Keuangan Nomor 436/KMK.05/1983Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk untuk Bulan Juli, Agustus dan September 1983Internal
- 1983-12-31Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanEksternal
- 1983-12-31Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang MewahEksternal
- 1983-12-31Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan KeberatanEksternal
- 1983-12-31Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984Eksternal
- 1983-12-31Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983Pajak atas Bunga Deposito Berjangka dan Tabungan-Tabungan LainnyaEksternal
- 1983-12-31Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983Peniadaan Pengusutan Perpajakan terhadap Deposito Berjangka dan Tabungan-Tabungan LainnyaInternal
- 1983-12-31Keputusan Menteri Keuangan Nomor 947/KMK.04/1983Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib PajakInternal
- 1983-12-31Keputusan Menteri Keuangan Nomor 948/KMK.04/1983Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan PajakInternal
- 1983-12-31Keputusan Menteri Keuangan Nomor 952/KMK.04/1983Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya PenghapusanInternal
- 1983-12-31Keputusan Menteri Keuangan Nomor 959/KMK.04/1983Besarnya Dana Cadangan yang Diperbolehkan untuk Dikurangkan Sebagai BiayaInternal
- 1983-12-31Keputusan Menteri Keuangan Nomor 961/KMK.04/1983Penentuan Jenis-Jenis Harta dalam Masing-Masing Golongan Harta untuk Keperluan PenyusutanInternal
- 1983-12-31Keputusan Menteri Keuangan Nomor 965/KMK.04/1983Badan-Badan Tertentu yang Ditetapkan Sebagai Pemungut Pajak atas Penghasilan dari Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dasar Pemungutan, Tarif, Serta Tata Cara PelaksanaannyaInternal
- 1983-12-31Keputusan Menteri Keuangan Nomor 967/KMK.04/1983Batas dan Ukuran Pengusaha Kecil yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 1984Internal
- 1983-12-31Keputusan Menteri Keuangan Nomor 968/KMK.04/1983Macam dan Jenis Barang yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang MewahInternal
- 1983-12-31Keputusan Menteri Keuangan Nomor 969/KMK.04/1983Pedoman Penghitungan Kredit Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha yang Memilih untuk Dikukuhkan Menjadi Pengusaha Kena PajakInternal
- 1983-12-31Keputusan Menteri Keuangan Nomor 970/KMK.04/1983Pedoman Penghitungan Kredit Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha yang Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 Memilih Dikenakan Pajak dengan Pedoman Norma PenghitunganInternal
- 1983-12-31Keputusan Menteri Keuangan Nomor 980/KMK.04/1983Besarnya Biaya untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan Teratur Sehubungan dengan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan BrutoInternal
- 1983-12-31Keputusan Menteri Keuangan Nomor 981/KMK.04/1983Nilai Kurs Sebagai Dasar Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bulan Januari, PEBRUARI dan Maret 1984Internal
- 1983-12-31Keputusan Dirjen Pajak Nomor 1927/PJ.23/1983Buku Petunjuk Berkenaan dengan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Gaji, Upah, Honorarium, dan Lain-Lain Sehubungan dengan Pekerjaan (Seri PPh Pasal 21-01)Internal
- 1984-01-19Surat Dirjen Pajak Nomor 34/PJ.2/PPh.22/1984Pungutan MPO Eks Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1447 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1/Pj.5/1982 Tanggal 20 Januari 1982Internal
- 1984-01-31Surat Kawat Nomor 5/PJ.24/1984SKB MPO dan Formulir SKB PPh Pasal 22 (Seri PPh Pasal 22-01)Internal
- 1984-02-03Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 01/PJ.24/1984Besarnya Tarif PPh Pasal 22 di atas Pembayaran "Handling Fee" (Seri PPh Pasal 22-04)Internal
- 1984-02-08Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 02/PJ.24/1984Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 (Seri PPh Pasal 22 - 07)Internal
- 1984-02-14Surat Dirjen Pajak Nomor 87/PJ.24/1984Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, atas Impor Barang untuk Keperluan Operasi Perminyakan (Golongan "A") (Seri PPh Pasal 22-08)Internal
- 1984-02-21Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 03/PJ.23/1984Pengertian Kenikmatan dalam Bentuk Natura (Seri PPh Pasal 21 - 02)Internal
- 1984-02-24Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 04/PJ.22/1984Pemotongan PPh atas Dividen yang Dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Sehubungan dengan Kegiatan Pasar Modal. (Seri PPh Pasal 23 - 02)Internal
- 1984-03-09Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 06/PJ.233/1984Penjelasan Lebih Lanjut atas Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 (Seri PPh Pasal 21-03)Internal
- 1984-03-10Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 07/PJ.242/1984Penjelasan SE Tanggal 3 PEBRUARI 1984 No. 01/PJ.24/1984, tentang Besarnya Tarif PPh Pasal 22 atas Pembayaran "Handling Fee" (Seri PPh Pasal 22-09)Internal
- 1984-03-15Keputusan Dirjen Pajak Nomor 168/PJ.21/1984Perpanjangan Waktu Pemasukan Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma PenghitunganInternal
- 1984-03-15Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 08/PJ.222/1984Jasa Teknik dan Jasa Manajemen Menurut Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (Seri PPh Pasal 23 - 03)Internal
- 1984-03-21Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 09/PJ.211/1984Perpanjangan Waktu untuk Memberitahukan Penggunaan Norma PenghitunganInternal
- 1984-03-22Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 10/PJ.24/1984Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Dipungut Kantor Lelang (Seri PPh Pasal 22-10)Internal
- 1984-03-28Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 11/PJ.222/1984Pembetulan Kesalahan Ketik pada Angka Romawi II SE-08/Pj.222/1984 Tanggal 15 Maret 1984 (Seri PPh Pasal 23-04)Internal
- 1984-04-05Keputusan Dirjen Pajak Nomor 237/PJ.23/1984Nilai Pendapatan Berupa Pemberian dalam Bentuk Natura dalam Tahun 1984, Berkenaan para Majikan dan Pengusaha yang Terhadapnya Masih Berlaku Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944Internal
- 1984-04-05Surat Dirjen Pajak Nomor 236/PJ.22/1984Pajak Penghasilan Pasal 23 atas XYZ (Seri PPh Pasal 23-05)Internal
- 1984-04-07Surat Dirjen Pajak Nomor 12/PJ.531/1984Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 oleh Kontraktor dan Pertamina. (Seri PPh Pasal 23 - 06)Internal
- 1984-04-11Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 12/PJ.21/1984Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan Borongan oleh Wajib Pajak Perseorangan (Seri PPh Pasal 21-04)Internal
- 1984-04-13Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 13/PJ.23/1984PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Negeri Berupa Gaji dan Tunjangan-Tunjangan Lainnya (Seri PPh Pasal 21-05)Internal
- 1984-04-14Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 15/PJ.232/1984Penilaian Pemberian dalam Bentuk Natura Tahun 1984 oleh para Majikan dan Pengusaha yang Terhadapnya Masih Berlaku Ordonansi Pajak Pendapatan 1944Internal
- 1984-04-17Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 17/PJ.223/1984Cadangan Piutang Ragu-Ragu (Seri PPh Umum - 01)Internal
- 1984-04-17Surat Dirjen Pajak Nomor 250/PJ.222/1984Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka. (Seri PPh Pasal 23 - 07)Internal
- 1984-04-23Surat Dirjen Pajak Nomor 273/PJ.21/1984Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium yang Dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan (Seri PPh Pasal 21 - 06)Internal
- 1984-04-26Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 18/PJ.232/1984Penegasan Lebih Lanjut dan Pembetulan Kesalahan TIK Mengenai Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 (Seri PPh Pasal 21-07)Internal
- 1984-05-03Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.04/1984Nilai Kurs Sebagai Dasar Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bulan April, Mei dan Juni 1984Internal
peraturan/add.1733630494.txt.gz · Last modified: by jack