KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    19 Desember 1987

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 2701/PJ.3/1987

                            TENTANG

                      PPN ATAS PENYERAHAN KRAT DAN BOTOL

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 26 Oktober 1987 perihal seperti tersebut diatas, 
dengan ini kami berikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut :

1.  Krat sebagai sarana angkutan minuman bukan merupakan barang mewah dan atas penyerahannya 
    tidak terutang PPn.BM.

2.  Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) a Peraturan Pemerintah 
    Nomor 22 Tahun 1985 beserta Memori Penjelasannya yuncto penegasan yang tercantum dalam butir 
    2 surat kami Nomor : S-1609/PJ.3/1987 tanggal 22 Juli 1987, maka atas krat yang tidak dikembalikan 
    tetap terhutang PPN, kecuali apabila krat yang tidak dikembalikan itu telah habis masa manfaatnya 
    dan seluruh harga perolehannya telah habis dihapuskan sesuai dengan Undang-undang PPh 1984.

3.  Perhitungan jumlah krat dan botol yang tidak dikembalikan serta PPN dan PPn. BM yang terutang 
    didasarkan pada jumlah krat yang rusak dan botol pecah yang nyata-nyata tidak dapat dikembalikan
    sesuai laporan para distributor untuk setiap Masa Pajak.

4.  Agar masalah PPN dan PPn.BM yang terutang atas krat dan botol yang dikembalikan dapat 
    diselesaikan secara tuntas, maka perhitungan seperti tersebut pada butir 3 diberlakukan mulai saat 
    berlakunya Undang-undang PPN 1984, yaitu 1 April 1985.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. SALAMUN A.T