peraturan:0tkbpera:fac9f8fdf66019365db95e4c1edef2bc
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
11 September 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1115/PJ.51/2001
TENTANG
PPnBM UNTUK ANGKUTAN UMUM (TAKSI DAN MIKROLET)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 7 Agustus 2001 hal PPnBM untuk Taksi dan
Mikrolet, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Dengan menunjuk Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000; Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000; Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.51/1999;
dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.51/2000, Saudara memohon petunjuk
pengurusan pembebasan PPn BM bagi kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi dan mikrolet.
2. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 145 TAHUN 2000 tentang Kelompok Barang Kena
Pajak yang tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Jo. Pasal 6 ayat (1)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang
Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur antara lain bahwa atas impor dan atau
penyerahan kendaraan bermotor di dalam Daerah Pabean yang digunakan untuk angkutan umum
dikecualikan dari pengenaan PPn BM.
3. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ.51/1999 tanggal 2 Nopember 1999
tentang Pengenaan PPn BM atas Kendaraan Bermotor sebagaimana telah disempurnakan terakhir
dengan Surat Edaran Nomor SE-25/PJ.51/2000 tanggal 22 September 2000, diatur antara lain bahwa
atas permohonan pembeli kendaraan yang akan digunakan untuk angkutan umum, Direktur Jenderal
Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat pemilik kendaraan berdomisili dapat menerbitkan
Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dengan dilengkapi dokumen-dokumen
sebagai berikut :
a. Fotokopi kartu NPWP;
b. Perjanjian jual-beli kendaraan bermotor angkutan umum yang memuat keterangan-
keterangan antara lain nama penjual, nama pembeli, jenis dan spesiflkasi kendaraan yang
dibeli.
c. Ijin Usaha dan Ijin Trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
d. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan diubah
penggunaannya dan apabila ternyata diubah, bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
4. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 18/PJ.51/2000 tanggal 22Juni 2000 tentang
Penyempurnaan Pertama Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.51/1999 tentang
Pengenaan PPn BM Atas Kendaraan Bermotor Terhitung Mulai 1 Juli 1999, diatur antara lain bahwa
Kepada pengusaha angkutan umum yang telah dipungut PPn BM atas pembelian kendaraan bermotor
sebelum/tanpa mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM, dapat mengajukan restitusi
kelebihan pembayarannya dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak di tempat pemilik kendaraan berdomisili dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. Fotokopi kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan/atau fotokopi Surat Pengukuhan
sebagai PKP;
b. Fotokopi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pabrikan atau ATPM kepada Dealer atau
Distributor atau Agen atau Penyalur;
c. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang menyatakan kendaraan bermotor
tersebut untuk angkutan umum (plat dasar kuning).
d. Asli Faktur Pajak dari Dealer atau Distributor atau Agen atau Penyalur yang didalamnya
dicantumkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dikenakan oleh ATPM atau Pabrikan
kepada Dealer atau Distributor atau Agen atau Penyalur;
e. Asli dan fotokopi bukti pungutan PPn BM;
f. Ijin Usaha dan Ijin Trayek yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk kendaraan
angkutan umum;
g. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan diubah
penggunaannya dan apabila ternyata diubah bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada butir 2 sampai dengan 4 dan memperhatikan isi
surat Saudara pada butir 1, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
a. Atas penyerahan kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan angkutan umum
(taksi dan mikrolet) dapat dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
melalui mekanisme SKB PPn BM atau melalui restitusi PPn BM.
b. SKB PPn BM dapat diterbitkan apabila atas pembelian kendaraan bermotor tersebut belum
dipungut PPn BM.
c. Apabila atas pembelian kendaraan bermotor tersebut telah dipungut PPn BM, maka pembeli
kendaraan tersebut dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) atas PPn BM
yang telah dipungut tersebut.
d. Untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPn BM, pembeli kendaraan bermotor yang akan
digunakan untuk angkutan umum mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat pemilik kendaraan (pembeli) berdomisili,
dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagaimana tersebut dalam butir 3.
e. Untuk mengajukan permohonan pengembalian PPn BM yang terlanjur dipungut, pembeli
kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan angkutan umum mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat
pemilik kendaraan (pembeli) berdomisili, dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagaimana
tersebut dalam butir 4.
Demikian agar Saudara maklum.
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
Dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
ttd.
I Made Gde Erata
NIP. 060044249
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan.
peraturan/0tkbpera/fac9f8fdf66019365db95e4c1edef2bc.txt · Last modified: (external edit)