KLIPedia

           KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 218/KMK.04/1986
 
                              TENTANG 

          PERUBAHAN DAN TAMBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 
       432/KMK.04/1984 TANGGAL 11 MEI 1984 TENTANG BENTUK, UKURAN, PENGADAAN DAN TATA CARA 
                        PENYAMPAIAN FAKTUR PAJAK

                     MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
    
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 TAHUN 1986 dan dalam rangka 
meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu mengatur kembali jangka waktu pembuatan Faktur 
Pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
432/KMK.04/1984 tanggal 11 Mei 1984, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1.  Pasal 13 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
    Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
    Lembaran Negara Nomor 3264);
2.  Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
    Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 
    Nomor 3287);
3.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 TAHUN 1986 tentang Penunjukan Kantor 
    Perbendaharaan Negara untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
    Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayar oleh Pemerintah untuk penyerahan Barang Kena Pajak 
    dan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah;
4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1984 tanggal 11 Mei 1984;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN KEPUTUSAN 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 432/KMK.04/1984 TANGGAL 11 MEI 1984 TENTANG 
BENTUK, UKURAN, PENGADAAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN FAKTUR PAJAK.


                        Pasal I

Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 432/KMK.04/1984 tanggal 11 Mei 1984 
tentang Bentuk, Ukuran, Pengadaan dan Tata Cara Penyampaian Faktur Pajak, diubah dan ditambah sehingga 
berbunyi sebagai berikut :

                        Pasal 3
    
(1) Atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pemerintah, Pengusaha Kena 
    Pajak harus membuat Faktur Pajak paling lambat pada saat penerimaan pembayaran dari Kantor 
    Perbendaharaan Negara atau dari Bendaharawan bukan Kantor Perbendaharaan Negara;

(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada bukan Pemerintah, Pengusaha 
    Kena Pajak harus membuat Faktur Pajak paling lambat :
    a.  pada saat penerimaan uang muka, dalam hal penerimaan uang muka terjadi sebelum 
        penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; atau
    b.  pada saat penerimaan termijn dalam hal penyerahan sebagian (tahap) pekerjaan Jasa Kena 
        Pajak; atau
    c.  dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dalam hal terjadi penyerahan 
        Barang Kena Pajak atau penyerahan keseluruhan pekerjaan Jasa Kena Pajak.


                        Pasal II

Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal I, berlaku untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 
Jasa Kena Pajak yang terjadi mulai tanggal 1 April 1986.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 1986
MENTERI KEUANGAN,

ttd

RADIUS PRAWIRO