peraturan:0tkbpera:f702defbc67edb455949f46babab0c18
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
30 Mei 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 454/PJ.52/2005
TENTANG
PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
ATAS PENYERAHAN BARANG MODAL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN PPN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxx tanggal xxx, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat,
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara garis besar surat Saudara menjelaskan bahwa :
a. Perusahaan Saudara memproduksi Barang Modal berupa mesin dan peralatan pabrik antara
lain : xxx, xxx, xxx, dan xxxx. Dalam memproduksi Barang Modal tersebut, perusahaan
Saudara membeli bahan baku dan menggunakan jasa sub kontraktor yang dikenakan PPN.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2003 mengatur bahwa atas penyerahan Barang Modal
dibebaskan dari pengenaan PPN sepanjang pembeli dapat menunjukkan Surat Keterangan
Bebas dari pengenaan PPN. Sebagian besar pembeli Barang Modal memanfaatkan fasilitas
pembebasan PPN tersebut.
c. Mengingat bahwa atas penyerahan Barang Modal yang mendapat fasilitas pembebasan PPN
Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, maka Saudara memohon kebijaksanaan agar
dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian bahan baku maupun jasa sub kontraktor
yang dipakai untuk memproduksi Barang Modal tersebut.
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000, mengatur bahwa :
(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut
sebagian atau seluruhnya, baik untuk penyerahan Barang Kena Pajak tertentu
maupun penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan
Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai,
dapat dikreditkan;
(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan
Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2003, antara lain mengatur bahwa :
Pasal 1 angka 1 huruf a : Barang Kena Pajak yang bersifat strategis adalah Barang
Modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam
keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku
cadang;
Pasal 2 ayat (2) huruf a : Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis berupa barang modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara
langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak,
oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang
Kena Pajak tersebut; dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.
Pasal 3 : Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka1 yang dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat
dikreditkan.
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.03/2003 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak
Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu Yang Bersifat Strategis, antara lain mengatur bahwa :
Pasal 5 ayat (1) : Pengusaha Kena Pajak yang mengimpor dan atau menerima
penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1
huruf a, diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas
Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Pajak.
Pasal 6 ayat (1) : Orang atau badan yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib
melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pasal 6 ayat (3) : Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap
" PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP
NOMOR 46 TAHUN 2003".
d. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2000 menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian
bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium,
bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty,
biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak
kecuali Pajak Penghasilan.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
ditegaskan bahwa :
a. Penyerahan Barang Modal yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan
Barang Kena Pajak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang
bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;
b. Atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PT XXX wajib menerbitkan Faktur
Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 46 TAHUN 2003", setelah pembeli Barang
Modal tersebut dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai;
c. Pajak Masukan yang dibayar PT XXX atas perolehan BKP dan atau JKP dalam rangka
penyerahan Barang Modal yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan,
namun dapat dibukukan sebagai biaya atau unsur pengurang penghasilan bruto dalam rangka
menghitung Penghasilan Kena Pajak.
Demikian untuk dimaklumi.
Direktur Jenderal Pajak,
ttd.
Hari Poernomo
NIP 060027375
Tembusan :
1. Sekretaris Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur PPN dan PTLL;
3. Direktur Peraturan Perpajakan.
peraturan/0tkbpera/f702defbc67edb455949f46babab0c18.txt · Last modified: (external edit)